RumahCom – Berbagai kendala di sektor perumahan kembali dibeberkan oleh Kementerian PUPR dan beberapa program unggulan untuk sektor padat modal ini. Program sejuta rumah merupakan program utama yang pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder perumahan.
Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk berbagai permasalahan perumahan di Indonesia. Karena itu perlu terus ditingkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan yang bergerak di sektor padat modal ini dan pemerintah terus berupaya menggandeng peran aktif dari kementerian, lembaga, asosiasi pengembang, sektor swasta, dan masyarakat.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), program perumahan adalah salah satu program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih saat pandemi ini program perumahan menjadi hal penting karena mayoritas kita harus tetap berada di rumah.
“Program perumahan sangat penting karena kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan karena itu membutuhkan dukungan semua pihak khususnya para stakeholder karena tantangan sektor perumahan kita masih sangat besar dan harus diselesaikan dengan terbatasnya anggaran,” ujarnya.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, sebagai mana amanat UUD bahwa negara harus menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyrakat. Namun di sisi lain pemerintah juga membutuhkan dukungan dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk memenuhi amanat konstitusi ini.
“Program sejuta rumah per tahun akan terus dilanjutkan guna mengejar backlog perumahan yang setiap tahun terus bertambah. Menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, karena itu program sejuta rumah terus didorong supaya bisa memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak,” katanya.
Di sisi lain, masih banyaknya beberapa kalangan yang seperti menyangsikan program sejuta rumah seperti meragukan pencapaian program ini, pemberian skema bantuan yang tidak tepat, dan hal lainnya jangan justru menjadi penghambat untuk terus menggerakkan program perumahan.
Khalawi menyebut, program sejuta rumah merupakan gerakan yang mengajak seluruh stakeholder perumahan untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Ketimbang mempermasalahkan konsep program, sebaiknya setiap pihak bisa memberikan kontribusinya sehingga semakin banyak masyarakat yang dimudahkan dengan huniannya.
Notaris selalu ada dalam setiap transaksi properti ataupun mengurus hal-hal terkait properti. Simak video berikut untuk mengenal Akta Notaris lebih lanjut.
Beberapa permasalahan mendasar terkait sektor perumahan antara lain keterbatasan lahan khususnya di wilayah perkotaan. Kebanyakan lahan di perkotaan telah dikuasai oleh pengembang besar dan peruntukannya bukan untuk hunian. Hal ini juga membuat kalangan pengembang kurang teratrik untuk mengembangkan rumah murah.
Masalah lainnya tidak tersedianyan basis data perumahan. Pemerintah daerah yang diharapkan memiliki basis data perumahan terkait warganya ternyata juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakat di wilayahnya.
Masalah lainnya alokasi anggaran perumahan yang tidak sesuai serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. Karena itu Kementerian PUPR terus menggenjot penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), membangun rumah susun, rumah khusus, prasarana, sarana utilitas (PSU), dan sebagainya.
“Makanya berbagai program perumahan terus dimaksimalkan selain dievaluasi untuk mengeluarkan program yang paling tepat di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu program utama perumahan adalah sejuta rumah dan ini akan terus ditingkatkan dengan menggandeng berbagai stakeholder karena ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat,” beber Khalawi.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
