Setelah Penghapusan dan Diskon PPN, Pengembang Berharap Diskon BPHTB

Maret 3, 2021

RumahCom – Kalangan pengembang mengapresiasi insentif penghapusan dan diskon PPN untuk produk properti. Hal ini bisa menggairahkan kembali sektor ini yang tengah lesu dan pengembang juga berharap kebijakan ini diikuti dengan diskon pajak BPHTB.

Asosiasi perusahaan pengembang Real Estat Indonesia (REI) mengapresiasi belied yang diterbitkan pemerintah yang menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk properti (rumah dan apartemen) senilai di bawah Rp2 miliar. Untuk properti seharga di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan juga diskon PPN hingga 50 persen.

Menurut Ketua Umum DPP REI Totok Lusida, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah berupa insentif pajak untuk produk properti ini. Kebijakan seperti ini sangat tepat dan dibutuhkan saat situasi bisnis yang lesu ditambah dengan pandemi Covid-19 yang membuat seluruh sektor properti terpengaruh.

“Kebijakan ini sangat baik untuk mendorong bergeraknya kembali sektor properti apalagi sektor ini merupaka lokomotif karena terkait dengan industri turunannya yang mencapai 174 bisnis lain. Tentunya kami seluruh pengurus REI sangat berterima kasih dan kebijakan ini juga merupakan usulan resmi REI sejak lama,” ujarnya.

Penurunan yang terjadi untuk sektor properti, jelas Totok, cukup berat dengan penurunan yang mencapai rata-rata lebih dari 80 persen bahkan untuk sektor tertentu bisa mencapai 95 persen. Untuk sektor yang tidak bisa bertahan seperti perhotelan, banyak yang telah merumahkan karyawan hingga menutup usahanya.

Banyak lika liku yang dihadapi saat membeli rumah namun tetap bisa terwujudkan. Simak cerita para pencari rumah di video singkat berikut ini.

Di sisi lain, Totok juga mendorong agar insentif penghapusan dan diskon pajak ini diikuti dengan sejumlah kebijakan lain untuk makin mendorong sektor ini terus berkembang. Satu hal yang masih cukup memberatkan untuk sektor padat modal ini yaitu pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah masih mengenakan pajak ini dengan kutipan yang cukup tinggi karena untuk terus mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Pajak yang dikenakan mencapai 5 persen dari harga beli dikurangi nilai jual obyek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP).

“Presiden Joko Widodo sudah menghimbau untuk kutipan BPHTB ini diturunkan menjadi 2,5 persen tapi himbauan ini tidak terlaksana di lapangan terlebih pada era otonomi. Seharusnya pemerintah daerah bisa merespon dan menyesuaikan kebiajakannya dengan pemerintah pusat dalam hal insentif untuk sektor properti, kalau properti bergerak pajak yang masuk juga akan lebih besar,” pungkasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Tahapan Penataan Kawasan Wisata NTT, Infrastruktur Hingga Gazebo Dibenahi

RumahCom – Penataan kawasan pariwisata merupakan salah satu program Kementerian PUPR. Salah satunya yaitu penataan di kawasan pariwisata Kota Kupang yang mencakup penataan kawasan pantai hingga fasi

Lanjutkan membacaMaret 1, 2021

LRT City Ciracas Berpotensi Jangkau Market Lebih Luas

RumahCom - Sinyal positif bagi sektor properti di tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan bisnis properti yang sempat terpuruk di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Tambah lagi sejumlah kebija

Lanjutkan membacaMaret 2, 2021

Pengembang Ini Berikan Diskon Hingga 35 Persen Di Seluruh Proyeknya

RumahCom – Pengembang terus memberikan berbagai gimmick marketing untuk menggairahkan pasar saat situasi bisnis lesu karena pandemi Covid-19. Damai Putra Group misalnya, memberikan diskon hingga 35

Lanjutkan membacaMaret 3, 2021

Pemerintah Bebaskan PPN Untuk Rumah Seharga Di Bawah Rp2 Miliar

RumahCom – Kementerian Keuangan menerbitkan aturan pembebasan PPN untuk produk rumah atau apartemen seharga di bawah Rp2 miliar dan diskon PPN 50 persen untuk produk seharga maksimal Rp5 miliar. Bel

Lanjutkan membacaMaret 3, 2021

Masukan