Seperti Ini Modus Mafia Tanah

Maret 5, 2021

RumahCom – Praktik mafia tanah bisa bekerja mulai memalsukan dokumen, menggarap tanah terlantar, hingga saat berperkara di pengadilan. Status yang menumpuk, klaim para penggarap, hingga keputusan pengadilan yang tumpang tindih menjadi hal yang makin menyuburkan praktik mafia tanah

Praktik mafia tanah masih terus terjadi di tanah air yang bisa melibatkan berbagai pihak. Praktik-praktik ini juga bisa terjadi di lapangan hingga di pengadilan yang membuat putusan pengadilan menjadi sulit dieksekusi karena banyak terjadi putusan yang saling bertolak belakang.

Karena itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kepolisian terus memerangi mafia tanah karena hal ini sangat merugikan khususnya bagi pemilik tanah. Praktik-praktik pemalsuan dokumen pertanahan juga menyebabkan sengketa dan konflik pertanahan yang tak berkesudahan.

Menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian ATR/BPN Agus Widjajanto, ada beberapa praktik mafia tanah yang umumnya terjadi mulai dari tingkat desa. Misalnya saat Kepala Desa (Kades) mengeluarkan girik atau alas hak atas tanah dan dibuatkan salinan atas girik tersebut.

“Saat membuat surat keterangan tanah untuk keperluan mengurus sertifikat tanah itu bisa dibuat lebih dari satu. Padahal sudah ada surat edaran (SE) dari Ditjen Pajak No. 32 Tahun 1993 tentang larangan penerbitan girik. Kalau melihat aturan ini girik itu sebenarnya sudah dilarang,” ujarnya.

Pelarangan pemberlakuan girik juga dipertegas kembali melalui SE Ditjen Pajak No. 44 Tahun 1998. Hanya saja situasi di lapangan girik tetap berlaku dan Kementerian ATR/BPN membutuhkan girik untuk menunjukan bahwa seseorang adalah pemilik tanah yang sebenarnya sebelum didaftarkan.

Hal ini pada akhirnya mengakibatkan banyak pemalsuan mengenai alas hak atas tanah. Bukan hanya girik, juga Surat Eigendom, SK Redistribusi yang lama yang semuanya bisa digunakan untuk mengklaim suatu bidang tanah. Pada ranah ini sering terjadi konflik maupun digunakan modus oleh mafia tanah.

Mafia tanah juga kerap memprovokasi segelintir masyarakat untuk menggarap atau mengokupansi tanah-tanah yang kosong atau sedang dimanfaatkan. Mafia tanah akan mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama.

Akhirnya tanah-tanah ini juga bisa diubah, digeser atau dihilangkan patok tanda batas tanahnya. Mafia tanah juga kerap menggunakan jasa preman untuk menguasai obyek tanah dengan cara memagar lalu menggembok hingga mendirikan bangunan di atasnya.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini. 

Bukan hanya di lapangan, saat di pengadilan mafia tanah juga bisa tetap beraksi. Salah satunya dengan melakukan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah padahal baik penggugat maupun tergugat merupakan bagian dari kelompok mafia tanah tersebut. Nanti pada akhirnya pemilik tanah yang sebenarnya malah tidak dilibatkan dan kehilangan kepemilikannya.

Ada juga yang melakukan gugatan tiada akhir yang membuat banyak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, isi putusannya bisa bertentangan satu sama lain sehingga putusan tersebut tidak bisa dieksekusi. Pada ranah-ranah seperti ini mafia tanah malah akan semakin aktif bermain.

“Dulu sebelum tahun 1960 pajak tanah dikenakan kepada pemilik tanah, tahun 1970-an dikenakan kepada yang memanfaatkan tanah dan ini kerap dijadikan bukti kepemilikan tanah oleh kantor agraria pada masa itu. Sejak tahun 1998 kantor pajak tidak lagi menerbitkan riwayat tanah dan ini kerap membingungkan dan digunakan oleh oknum untuk bermain. Intinya kita perlu penyederhanaan bukti hak-hak lama sehingga lebih simpel dan menutup celah mafia tanah untuk bermain,” jelas Agus.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Ada Perpres Yang Mengamanatkan Pembentukan BP3 Untuk Percepatan Program Perumahan

RumahCom – Perpres No. 9 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja mengamanatkan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Badan ini untuk memastikan kalangan masyara

Lanjutkan membacaMaret 5, 2021

Sektor Pariwisata Dipastikan Bangkit Tahun Ini

RumahCom – Menparekrar Sandiaga Uno optimistis sektor pariwisata akan bangkit pada tahun ini dengan berbagai strategi maupun penanganan yang serius terkait pandemi Covid-19. Ada 55 juta kelas meneng

Lanjutkan membacaMaret 5, 2021

Penghapusan PPN Seharusnya Bisa Untuk Rumah Yang Sudah Bangun Pondasi

RumahCom – Penghapusan PPN untuk rumah seharga maskimal Rp2 miliar dan diskon 50 persen PPN hingga maksimal Rp5 miliar hanya berlaku untuk produk ready stock. IPW menyarankan supaya belied ini bisa

Lanjutkan membacaMaret 5, 2021

Perumahan Ini Menghadirkan Bike Track Seluas 20 Ha

RumahCom – Pengembang Metland menghadirkan fasilitas berupa bike track country yang bisa digunakan oleh pencinta sepeda dengan berbagai obstacle yang sangat menantang. Bike track ini berada di Metla

Lanjutkan membacaMaret 5, 2021

Kolaborasi Kementerian PUPR-Kemenparekraf Dengan Revitalisasi Hunian Hingga Jadi Homestay

RumahCom – Kolaborasi Kementerian PUPR dengan Kemenparekraf terus terjalin baik. Kementerian PUPR memiliki program revitalisasi supaya hunian masyarakat lebih layak hingga dijadikan homestay di kawa

Lanjutkan membacaMaret 5, 2021

Masukan