Penanganan Banjir Kini Tak Kenal Batasan Administrasi
Banjir yang mengguyur kawasan Jabodetabek bulan ini diwarnai perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Selama ini, pelaksanaan program penanganan banjir kerap menjadi polemik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti yang pernah terjadi di Jakarta, program normalisasi yang dilaksanakan pemerintah pusat berbenturan dengan program naturalisasi yang digaungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dikutip dari Kompas.com, kali ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengendalikan banjir tanpa memandang batasan wilayah administrasi dan kewenangan.
Program penanganan banjir yang akan dilakukan ini berupa penyelamatan Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW) di kawasan perkotaan. Penyelamatan SDEW ini dilakukan dengan pendekatan wilayah sungai, baik dari hulu ke hilir.
Pemerintah juga akan menerbitkan instrumen pengendalian bersifat menengah yang mencakup arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disentif, sanksi dalam lingkungan wilayah sungai (WS). Cuaca ekstrem bukan lagi diyakini sebagai penyebab banjir, melainkan juga adanya kerusakan daerah aliran sungai atau DAS.
Meski demikian, banjir bukan menjadi isu paling utama dalam pencarian rumah saat ini. “Berdasarkan Rumah.com Consumer Sentiment Study H1 2021 kali ini konsumen lebih mewaspadai kawasan-kawasan yang tingkat penyebaran COVID-nya tinggi sehingga menghindari membeli hunian di zona merah. Lebih banyak calon pembeli, terutama generasi milenial, yang cenderung menghindari zona merah penyebaran virus COVID-19,” ujar Marine Novita, Country Manager Rumah.com
Temuan lainnya dari Rumah.com Consumer Sentiment Study H1 2021 tersebut adalah 50 persen responden menyatakan untuk menghindari membeli hunian di klaster di mana penghuninya ada yang sudah berstatus positif Covid-19.
Angka ini merupakan kenaikan dibandingkan dengan hasil survei pada semester sebelumnya yang mencatat 40 persen responden menghindari hunian dengan penghuni yang sudah terinfeksi Covid-19.
Konsumen Properti Tak Perlu Lagi Bayar Uang Muka
Berdasarkan Rumah.com Consumer Sentiment Study H1 2021 sebanyak 3 dari 4 responden mengaku sudah mengetahui kemampuan mereka dalam mencicil.
Pelaku industri properti kini bisa bernapas lega. Bank Indonesia memberikan rasio loan to value/financing to value atau LTV/FTV untuk kredit pembiayaan properti menjadi maksimal 100 persen. Dengan demikian, calon konsumen properti tidak harus membayar uang muka atau down payment (DP).
Dilansir dari Medcom.id, seluruh pembiayaan properti yang dibeli konsumen dengan memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) ditanggung oleh perbankan. Pelonggaran LTV/FTV ini diberlakukan untuk semua jenis properti termasuk rumah tapak, rumah susun, serta rumah toko (ruko) dan rumah kantor atau rukan.
Bank yang memiliki kriteria dengan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) di bawah lima persen dapat memberlakukan pelonggaran uang muka nol persen. Sedangkan bagi bank dengan NPL di atas lima persen, besaran pelonggaran uang muka KPR tidak 100 persen namun kisaran 90-95 persen.
Syarat lain yang harus dipenuhi adalah bank harus memiliki rasio kredit properti (KP) bermasalah atau rasio pembiayaan properti (PP) bermasalah secara bruto kurang dari lima persen.
Namun, BI memberikan pengecualian untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun khusus tipe di bawah 21, dan pembelian pertama.
Nasabah dengan pembelian rumah pertama dengan tipe di bawah 21 dapat mengajukan kredit tanpa uang muka di seluruh perbankan, baik yang memiliki NPL dan KP/PP di atas maupun di bawah lima persen.
Berdasarkan Rumah.com Consumer Sentiment Study H1 2021 sebanyak 3 dari 4 responden mengaku sudah mengetahui kemampuan mereka dalam mencicil. Namun, uang muka dan penghasilan tetap menjadi kendala utama mayoritas responden dalam upaya mereka membeli properti.
“Sebanyak 51% responden mengaku tak memiliki cukup uang muka untuk membeli rumah secara cicilan. Sementara itu, sebanyak 46% mengaku terkendala penghasilan yang tidak tetap,” tambah Marine.
Saatnya Pemulung dan Manusia Gerobak Sejahtera
Pembangunan Rusun PPKS telah dimulai pada pertengahan Februari 2021, termasuk kawasan Cipayung dan Bulak Kapal. Masing-masing rusun dibangun 5 lantai terdiri dari 108 unit tipe 24 untuk menampung 428 orang.
Kawasan Panti Asuhan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, seluas 1.932 meter persegi dan Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 meter persegi akan menjadi lokasi rumah susun bagi masyarakat kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Termasuk di antara mereka adalah pemulung dan manusia gerobak.
Kedua lokasi tersebut merupakan bagian dari 16 rumah susun dalam program yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk masyarakat kategori PPKS. Rusun dapat menjadi tempat untuk memberdayakan masyarakat tidak berpenghasilan dari tempat lain serta dapat mengurangi kekumuhan di lokasi sekitar
Dilansir dari Kontan, pembangunan Rusun PPKS telah dimulai pada pertengahan Februari 2021, termasuk kawasan Cipayung dan Bulak Kapal. Masing-masing rusun dibangun 5 lantai terdiri dari 108 unit tipe 24 untuk menampung 428 orang. Kedua rusun ini telah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti tempat parkir, jaringan air bersih, sanitasi dan listrik. Setiap kamar juga telah dilengkapi meubel, seperti tempat tidur susun dan tempat tidur single, lemari 2 pintu dan lemari 1 pintu, meja, dan kursi.
Menurut Rumah.com Indonesia Properti Market Index Q1 2021, tren indeks harga properti di Cipayung, Jakarta Timur pada Q4 2020 berada di angka indeks 122,2, sama seperti pada Q3 2020 yang artinya secara kuartalan tidak bergerak (QoQ). Namun secara tahunan (YoY) naik sebanyak 2,44%.
“Sedang Bulak Kapal yang masuk area Bekasi Timur, pada Q4 2020 ini angka indeksnya justru turun sebanyak 7% (QoQ) dengan angka indeks 117,8, sedang secara tahunan naik sangat tipis sebanyak 0,4%.(Data Bekasi Timur),” ungkap Marine.
Tren WFH Bikin Perusahaan Pangkas Sewa Kantor
Ketika masa sewa berakhir, mayoritas penyewa akan memperbarui kontrak mereka dengan memperkecil area hingga 30 persen.
Colliers Internasional Indonesia mengungkap riset terbaru tentang area perkantoran. Dilansir dari Beritasatu, efisiensi biaya dan tren bekerja dari rumah kemungkinan besar akan terus terus berlanjut selama beberapa tahun ke depan.
Realitas ini mengarahkan perusahaan untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan ruang kantor. Perusahaan perlu mengadopsi strategi yang tepat, sejalan dengan prospek bisnisnya dan sumber daya yang tersedia. Salah satu strategi perusahaan selama pandemi adalah mempertahankan keuntungan dan memastikan keberlanjutan perusahaan. Langkah yang diambil bisa saja negosiasi ulang kontrak, pengurangan area dan pembaruan sewa
Dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, banyak perusahaan yang menyadari bahwa melalui teknologi, bisnis dapat terus beroperasi tanpa mengharuskan semua karyawan melakukan pelaporan langsung ke kantor.
Ketika masa sewa berakhir, mayoritas penyewa akan memperbarui kontrak mereka dengan memperkecil area hingga 30 persen dan selanjutnya meminta fleksibilitas sewa sebagai cara untuk mengelola risiko.
Dari data Rumah.com Indonesia Properti Market Index Q1 2021, sepanjang tahun 2020 pasar sewa perkantoran di Jabodetabek didominasi DKI Jakarta sebanyak 93,9%. Sementara Tangerang Raya mencapai 5,1%, Bogor hanya 0,4%, Bekasi sejumlah 0,5% dan Depok sebesar 0,1%.
“Sudirman, Gatot Subroto, dan Kuningan adalah kawasan perkantoran yang paling banyak dicari adalah area kawasan premium di Jakarta Selatan,” tambah Marine. Dukungan infrastruktur yang baik merupakan faktor penting pertimbangan pelaku bisnis memilih kawaasn ini.
Mau cari rumah, ruko, apartemen, atau investasi properti? Pahami potensi wilayahnya mulai dari fasilitas, infrastruktur, hingga pergerakan tren harganya lewat AreaInsider.
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
