Ini Beberapa Kendala Yang Menghambat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Maret 10, 2021

RumahCom – Proses pembangunan kerap terkendala karena berbelitnya proses pengadaan tanah. Berbagai aturan terkait pengadaan tanah belum bisa mengatasi permasalahan di lapangan karena itu pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja yang salah satunya mengatur proses pengadaan tanah dengan lebih baik.

Pembangunan infrastruktur terus digerakkan oleh pemerintah mulai pembangunan jalan, jalan tol, pelabuhan, bendungan, perumahan, hingga fasilitas umum lainnya. Berbagai pembangunan ini untuk mempercepat pemerataan, menggerakkan perekonomian, hingga mendukung proses Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju di dunia.

Setiap pembangunan tentunya membutuhkan tanah sehingga mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan ini memegang peran penting untuk pengembangan infrastruktur maupun pembangunan nasional. Saat ini regulasi yang mengatur pengadaan tanah diterbitkan sejak era 1990-an dan beberapa regulasi lain yang memperkuat aturan sebelumnya.

Beberapa regulasi mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan misalnya Keputusan Presiden (Kepres) No. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kemudian ada lagi Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang perubahan perpres sebelumnya.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto, kendati ada berbagai aturan ini dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak tuntas karena berbagai kendala di lapangan.

“Ada jalan tol yang belum tersambung di satu lokasi, pembangunan proyek infratruktur yang mangkrak karena pembebasan tanah tidak kunjung selesai, belum pengadaan tanah yang kerap menimbulkan konflik. Hal-hal seperti ini akhirnya menghambat pembangunan itu sendiri dan ini merugikan masyarakat,” ujarnya.

Permasalahan lain, penilaian ganti kerugian tanah milik masyarakat masih berbasis nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. NJOP kerap nilainya jauh dari market price sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.

Untuk itu, tahun 2012 pemerintah menerbitkan UU No. 2 Tahun 2012 mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. UU ini disebut Himawan lebih baik, namun begitu tetap ada kendala yaitu dokumen perencanaan pengadaan tanah harus didukung oleh data dan anggaran yang akurat. Hal ini berakibat banyak dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan menimbulkan banyak anggaran tambahan.

Belum lagi penetapan lokasi atau penlok yang diterbitkan oleh gubernur sebagai kepala wilayah kerap belum sesuai dengan tata ruang. Akibatnya kembali ada penolakan ketika sebuah proyek akan dikerjakan. Belum bicara mengenai permasalahan-permasalahan lain yang membuat proyek terkendala bahkan tidak bisa dikerjakan.

Ada juga izin pelepasan obyek pengadaann tanah yang masuk kawasan hutan, tanah wakaf, tanah kas desa, tanah aset instansi, yang membutuhkan proses pelepasan dengan waktu yang lama. Kemudian pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) yang terhambat karena belum masuk kepada jenis kepentingan umum.

Karena itu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan terobosan untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Berbagai hal yang menjadi kendala dalam aturan UU No. 2 Tahun 2012 bisa diatasi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur pelepasan hak maupun ketentuan lain dalam aturan turunannya dengan lebih simpel.

“Dalam UU Cipta Kerja Kementerian ATR/BPN bisa menyusun perencanaan pengadaan tanah sehingga bisa memberikan masukan dalam aspek perencanaa. Ada juga amanat konsinyasi dalam penyelesaian ganti rugi di pengadilan maupun untuk penlok dalam skala kecil bisa ditetapkan oleh bupati atau walikota sehingga prosesnya bisa lebih cepat,” bebernya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Brighton Digital Awards, 400 Penghargaan Hingga Terobosan Brighton Uni

Industri properti menjadi salah satu industri yang dilihat akan mengalami peningkatan selain retail dan infrastruktur. Melewati tahun 2020, properti menjadi sebuah investasi yang menarik dikarenakan

Lanjutkan membacaMaret 9, 2021

Pengembang Berharap Sosok Berpengalaman Untuk Sektor Pembiayaan Perumahan

RumahCom – Kalangan pengembang berharap yang akan memimpin Bank BTN merupakan sosok yang berpengalaman dan memahami sektor pembiayaan perumahan. Hal ini penting karena Bank BTN fokus pada pembiayaan

Lanjutkan membacaMaret 10, 2021

Kolaborasi Perusahaan BUMN-Swasta Ini Perkuat Konsep TOD

RumahCom – Kolaborasi antara perusahaan BUMN PT KAI dan swasta PT BSD untuk membangun stasiun kereta baru di Jatake dan menjadikan sebuah kawasan hunian menjadi kawasan TOD. Kolaborasi ini diharapka

Lanjutkan membacaMaret 10, 2021

Pencarian Rumah Di Daerah Tangerang Sekitarnya Meningkat Dua Kali Lipat

RumahCom – Pasar properti memunculkan segmen khusus yang mencari produk-produk rumah menengah di bawah Rp1 miliar. Selama ini pasar banyak menyediakan segmen bawah dan atas sehingga untuk kelas mene

Lanjutkan membacaMaret 10, 2021

Masukan