Empat PP Tata Ruang Dan Pertanahan Berlaku, Atur Landbank Hingga Cegah Korupsi

April 21, 2021

RumahCom – Pemerintah menerbitkan empat PP sebagai aturan turunan dari UUCK sehingga bisa memberikan kejelasan aturan tata ruang dan pertanahan di lapangan. Keempat PP ini mengatur tata laksana yang jelas, transparan sehingga akan mempercepat proses bisnis, pengadaan lahan, hingga pencegahan korupsi.

Berbagai aturan turunan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) terus dirumuskan hingga peraturan pelaksanaan yang lebih aplikatif. Di sektor tata ruang dan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah diterbitkan aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) yang empat diantaranya terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

Menurut Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, ada empat PP yang telah diterbitkan yaitu PP No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, PP No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PP No. 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar, dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“Empat PP ini merupakan amanat UUCK di bidang penataan ruang dan pertanahan yang sangat penting untuk segera dilaksanakan. Ada banyak isu-isu strategis dan permasalahan hukum di bidang hak atas tanah serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga PP sebagai aturan teknis UUCK perlu segera diadakan,” ujarnya.

Ada beberapa terobosan dalam PP turunan UUCK khususnya di bidang penataan ruang dan pertanahan. Himawan menyebut, PP No. 18 Tahun 2021 misalnya, terkait hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak pendaftaran tanah diatur mengenai hak pengelolaan. Ada penguatan hak yang mencerminkan kehadiran negara untuk menata sekaligus mempertahankan keberadaan tanah negara serta tanah ulayat.

Selain itu ada jaminan bagi pelaku usaha untuk mempunyai hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan tanpa dipusingkan dengan perolehan tanah karena tanahnya sudah disediakan dalam bentuk hak pengelolaan. Selain itu ada juga pemberian hak untuk ruang atas dan bawah tanah untuk pemerintah daerah dalam pemanfataan tanah khususnya untuk proyek sarana transportasi.

PP No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum akan menjawab kendala dan permasalahan yang ada sekaligus memberi kepastian bahwa permasalahan pengadaan tanah tidak akan menjadi penghambat dalam kegiatan pembangunan nasional.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.

Salah satu hal baru yang diperkenalkan dalam PP ini yaitu transparansi dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan membuat substansi yang lebih jelas antara lain mengatur tentang penetapan tanah negara, pengumpulan data fisik dan data yuridis, penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi), dan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 125 sampai 135 dalam UUCK diamanatkan untuk membentuk Badan Bank Tanah atau disebut Bank Tanah. Badan ini akan menjadi badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengelola tanah, mendukung jaminan tanah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Perwujudan ekonomi berkeadilan sendiri diperuntukan bagi kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi tanah, dan reforma agraria.

“Jadi substansi dari UUCK ini untuk mengatur proses perizinan secara transparan, menyederhanakan perizinan di sektor usaha, memberikan kepastian layanan dalam investasi, memudahkan UMKM untuk berusaha, meningkatkan jaminan hukum bagi usaha, serta menerapkann ultimum remedium yang optimal dalam kaitan dengan sanksi. Peraturan pelaksana UUCK ini juga akan memberikan andil besar untuk pencegahan korupsi,” beber Himawan.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Sasar Milenial Pengembang Ini Luncurkan Flathouse, Apa Itu?

RumahCom – Berbagai strategi terus dikembangkan untuk menyasar segmen besar dari kalangan milenial. Pengembang SML meluncurkan produk rumah kompak flathouse yang dirancang untuk kebutuhan milenial s

Lanjutkan membacaApril 19, 2021

Hunian Perkotaan Modern Itu Kawasan TOD

RumahCom – Konsep hunian perkotaan masa depan harus mengintegrasikan hunian dengan sarana transportasi publik. Karena itu Perumnas terus didorong untuk memperbanyak suplai hunian yang terintegrasi d

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Infrastruktur Makin Lengkap, Makin Banyak Penawaran Proyek Premium Di Sawangan

RumahCom – Perkembangan sebuah kawasan tidak terlepas dari keberadaan sarana maupun fasilitas infrastruktur. Pengembangan proyek jalan tol hingga saat ini telah memutar mengelilingi kawasann Jabodet

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Pembiayaan KPR-KPA Syariah Kian Menarik, Tenor Bisa Capai 30 Tahun

RumahCom – Pembiayaan perumahan dengan skema syariah semakin menarik dengan margin yang makin ringan dan tenor semakin panjang yang cocok untuk kalangan milenial. Di tengah berbagai kendala karena p

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Segmen Apartemen Mewah Tetap Bertahan Di Tengah Pandemi

RumahCom – Pengembang terus berupaya untuk menunjukan komitmen pengembangan produknya termasuk segmen apartemen mewah yang terkendala karena pandemi Covid-19. Apartemen mewah Saumata Suite menyediak

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Masukan