Kasus Pengaduan Perumahan Terus Naik, Dari Batal Dibangun Hingga Sertifikat Tidak Keluar

April 21, 2021

RumahCom – Pengaduan kasus-kasus perumahan terus meningkat bahkan menjadi pelaporan utama ke BPKN dibandingkan kasus-kasus lainnya. Hingga April 2021 BPKN menerima 5.900 pengaduan dan 50 persennya dari sektor perumahan mulai legalitas hingga ukuran bangunan yang tidak sesuai.

Kasus-kasus perumahan terus mendominasi berbagai laporan yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan setiap tahunnya selalu meningkat. Hingga saat ini pelaporan dari masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di sektor perumahan dan apartemen telah mencapai 50 persen dari kasus yang masuk ke BPKN.

Menurut Ketua Komisi Advokasi BPKN Rolas Budiman Sitinjak, dari tahun 2017 hingga April 2021, BPKN menerima 5.900 pengaduan konsumen dan 50 persennya merupakan aduan terkait  permasalahan yang terjadi dari sektor perumahan.

“Dari tahun 2017 itu kasus perumahan yang masuk ke BPKN jumlahnya terus naik secara signifikan. Tahun 2017 dari 280 pengaduan sebanyak 99 diantaranya merupakan kasus perumahan. Tahun 2018 melonjak menjadi 580 kasus, 2019 naik lagi jadi 1.371 dan 2020 juga hampir sama dengan 2019. Melihat tren ini kasus perumahan menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.

Banyaknya kasus pengaduan ini akhirnya dibagi ke dalam tiga bagian terkait urutan pengaduannya. Yang pertama yaitu pra pembangunan, proses pembangunan, dan pasca pembangunan. Pra pembangunan mencakup legalitas, perizinan, site plan, dan lainnya yang kerap karena persoalan ini pembangunan menjadi molor bahkan tidak jadi dibangun sementara di sisi lain konsumen sudah membayar booking hingga uang muka.

Masalah lainnya yang kerap muncul saat pembangunan yaitu spesifikasi material yang tidak sesuai. Misalnya, kualitas bangunan turun hingga ukuran luas yang tidak sesuai. Hal seperti ini banyak diadukan oleh konsumen dari produk apartemen. Hal ini bisa terjadi karena pemasaran dilakukan saat proses perizinan belum tuntas sehingga pembangunan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Laporan mengenai fasilitas juga kerap terjadi atau pasca pembangunan. Rumah yang dijanjikan memiliki view danau atau taman tapi kemudian di bagian mukanya dibangun ruko. Di sisi lain, dalam perjanjian yang tertera di PPJB posisi konsumen memang lemah sehingga kerap dirugikan. Terkait hal ini BPKN bertindak sebagai penengah dan memberikan advokasi kepada konsumen supaya memahami hak-haknya dan bisa mendapatkan hak-haknya tersebut.

Kasus lainnya, ada perumahan yang sudah lunas dan konsumen meminta sertifikat kepada pihak developer, sertifikat tidak bisa didapat karena sertifikat induknya digadaikan oleh developer ke bank. Permasalahan menjadi berbelit karena developernya pailit. Ada juga perumahan yang dibangun di kawasan hutan lindung sehingga sertifikatnya tidak bisa keluar.

Karena itu konsumen harus cerdas dan melakukan cek dan ricek sebelum membeli. Misalnya mengecek ke kantor pertanahan untuk memastikan legalitas tanah yang akan dibangun proyek perumahan. Apakah tanahnya sudah bersertifikat, AJB, atau girik, kantor pertanahan pasti memiliki data-data tersebut.

“Kami dari BPKN juga cukup rajin memberikan rekomendasi kepada instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan lainnya. Ini harus diberikan perhatian serius khususnya untuk aspek pembangunan dan bisnisnya, misalnya produk dipasarkan saat sudah jelas legalitasnya, uang konsumen jangan masuk ke developer tapi ke rekening penampungan sehingga konsumen lebih aman,” pungkas Rolas.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Infrastruktur Makin Lengkap, Makin Banyak Penawaran Proyek Premium Di Sawangan

RumahCom – Perkembangan sebuah kawasan tidak terlepas dari keberadaan sarana maupun fasilitas infrastruktur. Pengembangan proyek jalan tol hingga saat ini telah memutar mengelilingi kawasann Jabodet

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Pembiayaan KPR-KPA Syariah Kian Menarik, Tenor Bisa Capai 30 Tahun

RumahCom – Pembiayaan perumahan dengan skema syariah semakin menarik dengan margin yang makin ringan dan tenor semakin panjang yang cocok untuk kalangan milenial. Di tengah berbagai kendala karena p

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Segmen Apartemen Mewah Tetap Bertahan Di Tengah Pandemi

RumahCom – Pengembang terus berupaya untuk menunjukan komitmen pengembangan produknya termasuk segmen apartemen mewah yang terkendala karena pandemi Covid-19. Apartemen mewah Saumata Suite menyediak

Lanjutkan membacaApril 20, 2021

Empat PP Tata Ruang Dan Pertanahan Berlaku, Atur Landbank Hingga Cegah Korupsi

RumahCom – Pemerintah menerbitkan empat PP sebagai aturan turunan dari UUCK sehingga bisa memberikan kejelasan aturan tata ruang dan pertanahan di lapangan. Keempat PP ini mengatur tata laksana yang

Lanjutkan membacaApril 21, 2021

Harga Turun Kualitas Tetap, Jadi Strategi Utama Saat Pandemi

RumahCom – Inovasi dan strategi terus diterapkan kalangan pengembang untuk mendapatkan hasil terbaik saat situasi bisnis sulit karena pandemi. Beberapa kalangan pengembang yang masih bisa membukukan

Lanjutkan membacaApril 21, 2021

Masukan