Maksimal Satu Tahun Rumah Subsidi Harus Langsung Dihuni

April 30, 2021

RumahCom – Lembaga penyalur KPR subsidi FLPP PPDPP Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan penyedia listrik PLN untuk memantau keterhunian rumah bersubsidi. PLN bisa menyalurkan listrik untuk rumah yang telah memenuhi syarat dan memantau penggunaannya sehingga bisa diketahui rumah yang tidak dihuni.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kerja sama koordinasi teknis dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memantau kualitas hingga keterhunian perumahan bersubsidi yang dibiayai dengan KPR bersubsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang disalurkan PPDPP.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap rumah subsidi yang terjual wajib dihuni oleh penghuninya maksimal satu tahun setelah akad kredit dilakukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 20 Tahun 2020 untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan rumah subsidi.

PPDPP melalui Unit Kerja Direktorat Operasi Divisi Pemantauan dan Evaluasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan perumahan dan kualitas rumah sesuai peraturan perundangan yang berlaku salah satunya menggunakan aliran listrik yang akan disalurkan.

Menurut Direktur PPDPP Martanto, PPDPP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berorientasi kepada pelayanan masyarakat dan dengan sinergi ini PPDPP maupun PLN bisa terus meningkatkan kualitas layanan dan kinerjanya dengan adanya interkoneksi data kedua lembaga.

“Dengan begitu bisa diketahui project planning pembangunan rumah subsidi yang direncanakan oleh pengembang, menentukan proyeksi pengembangan wilayah, mengetahui informasi kebutuhan daya atau travo sehingga strategi bisnis PLN juga bisa dikembangkan lebih efektif khususnya untuk segmen rumah bersubsidi ini,” ujarnya.

Kerja sama PPDPP dan PLN sendiri meliput integrasi data penerima dana FLPP, integrasi dan pembangunan rumah bersubsidi untuk perencanaan sambungan listrik yang bisa dimanfaatkan oleh PLN, kesesuaian data ID pelanggan, sosialisasi electrifying lifestyle dengan penggunaan kompor induksi, hingga sosialisasi renewable energy certificate.

Permen PUPR No. 21 Tahun 2016 juga menyebutkan, salah satu syarat penerbitan sertifikat kelaikan fungsi bangunan (SLF) dapat diajukan sebagai KPR kepada bank pelaksana, maka rumah yang dibangun pengembang harus sudah tersedia utilitas jaringan listrik yang telah fungsional.

Dengan begitu, setiap rumah subsidi yang telah terjual bisa dianalisa status keterhuniannya dengan mengevaluasi data penggunaan daya listrik yang bisa dipantau melalui interkoneksi data PPDPP dengan PLN. Upaya ini diharapkan semakin memastikan kualitas hingga ketepatan sasaran masyarakat penerima program subsidi.

“Kami terus memperlengkap berbagai sistem pemantauan sebagai bagian mengawal sistem keamanan infastruktur digital yang dibangun oleh PPDPP selama ini. Selain dengan PLN kami juga menggandeng Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN, Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), dan berbagai instansi lainnya untuk menjamin ketepatsasaran penerima subsidi hingga tingkat keterhunian rumah yang telah melakukan proses akad kredit,” beber Martanto.

Jika berusaha pasti selalu ada jalan. Sama seperti perjuangan para pencari rumah ini untuk mendapatkan rumah idamannya. Simak perjalanan mereka untuk motivasinya!

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Tahun Ini Ada 19 Ruas Tol Baru Sepanjang 427 Km Akan Beroperasi

RumahCom – Kementerian PUPR menargetkan akan terus mengoperasionalkan ruas jalan tol baru sepanjang tahun 2021 ini dari beberapa ruas yang telah diresmikan sejak awal tahun lalu. Ada 64 proyek jalan

Lanjutkan membacaApril 28, 2021

Pengembang Sukses Terapkan Digital Marketing Saat Pandemi

RumahCom – Pengembang terus memperkuat konsep pemasaran digital untuk menyiasati kesulitan tatap muka karena pandemi Covid-19. Hal ini diikuti dengan menghadirkan produk yang tepat, fasilitas new no

Lanjutkan membacaApril 28, 2021

Hunian TOD Bisa Jadi Primadona Milenial

RumahCom – Pemerintah akan terus mendorong konsep hunian yang terintegrasi sarana transprotasi atau konsep TOD untuk memudahkan kalangan milenial terkait akses terhadap produk huniannya. TOD bisa me

Lanjutkan membacaApril 29, 2021

Pandemi Jadi Ujian Pengembang Buktikan Komitmennya

RumahCom – Pandemi Covid-19 menjadi saat yang penting bagi pengembang untuk menunjukan komitmen pengembangan di proyeknya terlebih yang berskala kota. SML misalnya, kembali menegaskan komitmen penge

Lanjutkan membacaApril 30, 2021

Kementerian ATR/BPN-Kemenag Akan Integrasikan Data Tanah Wakaf

RumahCom – Kementarian ATR/BPN dan Kemenag akan mengintegrasikan data tanah-tanah wakaf. Integrasi ini juga diharapkan bisa mempercepat pendaftaran dan pensertifikatan tanah-tanah wakaf yang selama

Lanjutkan membacaApril 30, 2021

Masukan