Kementerian ATR/BPN Gandeng PPAT Untuk Percepat Legalisasi Pertanahan

Juni 23, 2021

RumahCom – Kementerian ATR/BPN menggandeng kalangan PPAT untuk mempercepat pendaftaran pertanahan. PPAT dinilai memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung percepatan legalisasi aset pertanahan sehingga kita bisa mempercepat proses pendaftaran pertanahan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Salah satunya dengan menyelenggarakan webinar rutin yang melibatkan para PPAT, kantor wilayah BPN provinsi, hingga kantor pertanahan kabupaten/kota.

Menurut Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, perlua dilakukan percepatan proses pendaftaran tanah yang sedang dilakukan saat ini. Selain untuk  legalisasi aset, ini juga untuk terus mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga di region ASEAN.

“Dengan melibatkan PPAT dalam pengumpulan data-data yuridis karena PPAT memiliki keahlian bagaimana data-data ini dikumpulkan sehingga ke depan bisa terus dilakukan percepatan proses pendaftaran pertanahan. Hal ini akan terus didorong supaya bisa terus  dilakukan percepatan karena kita masih sangat tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan,” ujarnya.

Notaris selalu ada dalam setiap transaksi properti ataupun mengurus hal-hal terkait properti. Simak video berikut untuk mengenal Akta Notaris lebih lanjut.

Skill maupun pengetahuan yang dimiliki para PPAT, imbuh Suyus, bisa membantu kerja Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesa. Ini menjadi sangat penting karena di negara-negara seperti Kirgistan dan Macedonia, akta-akta pertanahan di sana mayoritasnya dibuat oleh PPAT.

Melihat praktik di kedua negara itu yang ingin diduplikasi di Indonesia sehingga pihak kementerian menggandeng kalangan PPAT. Termasuk juga untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan sektor pertanahan di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) juga telah mengamanatkan, untuk layanan pertanahan harus segera dibuat secara elektronik. Untuk itu berbagai diskusi maupun pembahasan mengenai hal ini selalu terbuka untuk dilakukan karena masih terkendala dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan akta tidak bisa dibuat secara elektronik.

Di sisi lain, karena peran dan fungsi penting PPAT ini menjadi penting pula untuk terus meningkatkan kualitas para PPAT. Dengan begitu bisa dilakukan persamaan persepsi dalam memahami berbagai kebijakan sehingga output maupun outcome yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diharapkan.

“Jadi ada banyak hal yang perlu dibenahi untuk terus meningkatkan dan mempercepat pelayanan pertanahan. Salah satu contohnya UU ITE menyebut tidak bisa akta dibuat elektronik sementara di UUCK menyebut sebaliknya. Tujuan dibuatnya akta elektronik untuk memberikan kemudahan layanan dan ini yang harus terus didorong,” imbuh Suyus.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

19 Bank Berpeluang Mendapatkan Tambahan Kuota KPR FLPP

RumahCom – PPDPP telah melaksanakan evaluasi untuk bank penyalur  KPR subsidi FLPP untuk periode triwulan kedua 2021. Dari 40 bank penyalur, ada 19 bank berkinerja baik sehingga berpotensi untuk di

Lanjutkan membacaJuni 21, 2021

Ada Fasilitas Rusun Untuk Para Atlet

RumahCom – Kementerian PUPR membangun fasilitas Rusun untuk kalangan atlet dayung di Bandung Barat. Fasilitas Rusun ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk atlet yang kerap mengharumkan nama b

Lanjutkan membacaJuni 22, 2021

Bukan Hanya Di Jawa, Rumah Tapak Juga Diminati Di Manado

RumahCom – Berbagai kebijakan seperti LTV yang membuat DP rumah bisa nol persen telah merangsang minat pasar. Pandemi juga telah membuat segmen produk rumah tapak lebih dicari dan ini yang dihadirka

Lanjutkan membacaJuni 22, 2021

Rumah Bersubsidi Di Sumatera Selatan Dapat Bantuan PSU

RumahCom – Salah satu program perumahan Kementerian PUPR yaitu prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang diberikan untuk kalangan pengembang. Dengan program PSU ini rumah bersubsidi untuk MBR bisa m

Lanjutkan membacaJuni 22, 2021

Tiga Mekanisme Pengelolaan Dana Tapera

RumahCom – BP Tapera telah mulai bekerja untuk menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau. Dana Tapera akan dipupuk dengan tiga mekanisme mulai pemupu

Lanjutkan membacaJuni 22, 2021

Masukan