RumahCom – Pemprov DKI Jakarta memangkas proses perizinan khususnya untuk sektor properti. Pengajuan perizinan untuk sektor properti yang tadinya bisa mencapai 360 hari dipangkas jadi 57 hari bahkan untuk bangunan umum dan rumah hanya 14 hari kerja. Prosesnya juga bisa dilakukan secara online.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan terus mendorong regulasi untuk kemudahan bisnis dan investasi di berbagai daerah. Hal ini untuk mempercepat masuknya investasi dan mendorong aktivitas bisnis yang berdampak pada kemajuan dan pemerataan perekonomian.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merespon itu dengan memberikan kemudahan layanan perizinan untuk pelaku usaha dan investor di sektor properti. Hal ini khususnya untuk mempercepat aktivitas bisnis yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga berbagai akselerasi investasi maupun aktivitas ekonomi lainnya bisa segera didorong.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya reformasi perizinan untuk membuat seluruh proses perizinan bukan lagi menjadi pembatas ataupun penghalang tapi justru untuk memfasilitas investasi.
“Sekarang semua dipercepat dann dipermudah, calon investor misalnya, tidak perlu lagi datang ke kantor DPMPTSP untuk mengurus perizinan tapi bisa dilakukan secara online dari rumah. Hal ini juga untuk menyiasati tatap muka maupun kerumunan saat pandemi Covid-19,” ujarnya.
Semua pengurusan perizinan tersebut, jelas Benni, telah terintegrasi dengan sistem online single submission (OSS) dari pemerintah pusat. Untuk mempercepat sektor bisnis properti, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 118 Tahun 2020 tentang izin pemanfaatan ruang untuk mempercepat perizinan gedung dan mendorong pertumbuhan sektor properti.
Sektor properti merupakan salah satu sektor bisnis yang terus didorong karena menimbulkan efek berganda (multiplayer effect) terhadap pemulihan perekonomian yang terkendala karena pandemi. Hal ini karena sektor properti memiliki industri turunan mencapai 174 industri.
Untuk berbagai kemudahan yang diatur di dalam pergub tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyederhanakan dan memudahkan seluruh prosesnya. Proses pengajuan izin untuk proyek properti tadinya membutuhkan waktu hingga 360 hari dan saat ini dipangkas menjadi 57 hari kerja. Untuk bangunan umum dan bangunan rumah bahkan bisa lebih cepat lagi hanya 14 hari kerja.
Direktur Eksekutif Jakarta Property Institue (JPI) Wendy Haryanto juga menyambut baik penyederhanaan proses perizinan untuk sektor properti ini. Hal ini akan memberikan dampak yang cukup panjang misalnya dengan proses perizinan yang hanya menjadi 57 hari akan bisa menghemat biaya mencapai 15-20 persen.
“Jadi pengembang yang selama ini mengurus perizinan bisa 30-40 bulan sekarang hanya 57 hari dan itu menjadi momen yang harus segera ditangkap. Penyederhanaan ini juga akan berdampak pada harga properti di tingkat konsumen yang akan lebih murah sehingga bisa mendorong daya beli yang lebih tinggi lagi karena beban waktu lebih pendek sehingga periode jualan juga bisa dipercepat dan harga jual bisa dipangkas,” bebernya.
Punya rumah yang ingin cepat lunas? simak caranya di video berikut ini agar hunian segera lunas.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
