Ini Berbagai Upaya Pemerintah Untuk Mengurangi Konflik Pertanahan

September 16, 2021

RumahCom – Pemerintah terus mendorong pendaftaran tanah melalui PTSL dan redistribusi tanah yang lebih berkeadilan. Tanah yang telah terdaftar akan mengurangi konflik dan bila terjadi sengketa penyelesaiannya bisa lebih cepat sehingga tidak menghambat investasi maupun program pembangunan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Abdul Djalil, terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya di bidang pertanahan sehingga bisa tercipta iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.

“Kami akan terus menata ini dan secara bertahap menyelesaikan berbagai masalah administrasi pertanahan. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang pertanahan karena kalau hal ini selalu tidak jelas, tidak pasti, maka akan selalu menjadi sumber konflik,” ujarnya.

Administrasi di bidang pertanahan yang belum rapi kerap menimbulkan berbagai permasalahan. Saat ini setiap orang bisa punya tanah tapi kemudian tetap digugat orang lain. Atau memiliki tanah yang bahkan sudah disertifikatkan tapi bisa bermasalah karena permainan mafia tanah dan berbagai bentuk permasalahan maupun konflik lain yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi.

Karena itu Sofyan kembali menegaskan, setiap konflik pertanahan harus dihindari dalam rangka mendukung iklim investasi. Salah satunya dengan terus mendorong program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sehingga bisa menghindari konflik karena semua data pertanahan telah tercantum secara jelas.

Konflik yang kerap terjadi saat urusan pertanahan bisa diantisipasi bila kita menerapkan program pendaftaran seluruh bidang tanah. Karena itu Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar pada tahun 2025 sehingga bisa memutus berbagai potensi konflik.

Bila terjadi  konflik, Sofyan menghimbau untuk penyelesaian melalui jalur mediasi sehingga bisa mempersingkat waktu dan memudahkan kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian konflik melalui cara mediasi juga merupakan bagian untuk menjamin investasi termasuk menyelesaikan permasalahan sengketa, memerangi mafia tanah, dan berbagai permasalahan lainnya di sektor pertanahan.

Bukan hanya kepastian hukum bidang pertanahan, hal lainnya lagi yaitu menciptakan keadilan dalam bidang pertanahan. Hal ini bisa dicapai dengan redistribusi tanah yang berasal dari tanah yang tidak dimanfaatkan, tanah terlantar, maupun tanah hak guna usaha (HGU) yang tidak terurus.

“Pemerintah sangat serius untuk menciptakan keadilan pada bidang pertanahan namun ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula  makanya kita terus dorong pendaftaran melalui mekanisme PTSL, redistribusi tanah yang berkeadilan, penanganan konflik yang baik, dan sebagainya,” pungkasnya.

Masih bingung perbedaan antara SHM dan HGB dalam properti? Simak informasi selengkapnya di videonya berikut ini.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Penataan Kawasan Kumuh Di Daerah Bisa Disinkronkan Dengan Program Pemerintah Pusat

RumahCom – Ada banyak program infrastruktur perumahan yang bisa disinergikan dengan program di daerah untuk meningkatkan kawasan hunian maupun pengentasan kawasan kumuh. Kememteriann PUPR terus mend

Lanjutkan membacaSeptember 15, 2021

Kolaborasi Pengembang-Perbankan Hadirkan Bunga KPR 3 Persenan

RumahCom – Kalangan pengembang dan perbankan terus berkolaborasi untuk menghadirkan berbagai kemudahan membeli rumah. Pengembang Metland bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank BSI untuk menghadir

Lanjutkan membacaSeptember 15, 2021

Sekarang Saatnya Beli Rumah Dengan Lebih Mudah

RumahCom – Membeli rumah saat pandemi Covid-19 bisa lebih mudah dengan berbagai kemudahan pembiayaan dari perbankan. Bank Mandiri memiliki banyak produk KPR dengan suku bunga mulai 3 persenan dan be

Lanjutkan membacaSeptember 15, 2021

300 Unit Rumah Instan Sehat Dibangun Di Perbatasan Timor Leste

RumahCom – Kementerian PUPR terus mendorong pembangunan hunian untuk masyarakat yang berhak di berbagai wilayah. Salah satunya di wilayah perbatasan negara dengan Timor Leste yang dibangun hunian de

Lanjutkan membacaSeptember 15, 2021

Jakarta Permudah Proses Perizinan Sektor Properti, Bisa Bikin Harga Lebih Murah

RumahCom – Pemprov DKI Jakarta memangkas proses perizinan khususnya untuk sektor properti. Pengajuan perizinan untuk sektor properti yang tadinya bisa mencapai 360 hari dipangkas jadi 57 hari bahkan

Lanjutkan membacaSeptember 16, 2021

Masukan