Bagaimana Implementasi UU Cipta Kerja Terhadap Aturan Kepemilikan Properti

September 21, 2021

Rumah.com – Isu terhadap kebijakan kepemilikan properti bagi warga asing di Indonesia hingga kini masih ditemui banyak ketidakselarasan di lapangan. Oleh karenanya, Rumah.com berkesempatan melakukan diskusi secara intim bersama dengan advokat Yogi Sudrajat Marsono dari Assegaf Hamzah and Partners.

Dalam diskusi khusus yang diadakan tim internal Rumah.com, Rabu (15/09), Yogi menyampaikan paparan mengenai sejarah perkembangan aturan kepemilikan properti bagi orang asing yang berlaku di Tanah Air. Aturannya sendiri sudah tercantum jelas dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

“Pengaturan terkait pertanahan di atur di dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang juga telah mengatur kepemilikan aset berupa properti untuk orang asing dengan batasan-batasan tertentu,” jelasnya.

Batasan tersebut terefleksi dalam jenis hak atas tanah dan jangka waktu, yaitu asing dimungkinkan untuk memiliki tanah di Indonesia hanya dengan status Hak Pakai yang dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 25 tahun (setelah UU Cipta Kerja diubah menjadi maksimal 30 tahun) dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 25 tahun (setelah UU Cipta Kerja diubah menjadi maksimal 20 tahun) dan kemudian dapat diperbarui atau renewal dengan jangka waktu maksimal 25 tahun (setelah UU Cipta Kerja diubah menjadi maksimal 30 tahun).

“Hingga pada tahun 2015, muncul PP Nomor 103 yang kemudian diikuti oleh terbitnya Permen Agraria No. 29 Tahun 2016, yang mendorong gagasan relaksasi terhadap pembatasan kebijakan kepemilikan asing dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi tidak hanya di pasar Indonesia tetapi tren globalisasi yang terjadi di yurisdiksi lain. Namun demikian, perlu dicatat bahwa ketentuan di tataran Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut belum menyentuh perubahan konsepsi pembatasan kepemilikan asing yang masih berlaku berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang pada praktiknya masih memberikan batasan yang ketat untuk kepemilikan oleh pihak asing. Sampai di tahun 2020, Pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja yang mempunyai spirit untuk mencoba memberikan kejelasan atas status kepemilikan properti hunian bagi pihak asing,” imbuhnya.

Diskusi Kepemilikan Properti Bagi WNA-Rumah  (2)

Dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah terbaru yakni Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, terdapat beberapa konsep baru yang diperkenalkan untuk menjawab beberapa permasalahan dasar terkait pembatasan kepemilikan asing sebelumnya. Salah satunya adalah ketentuan yang mengatur bahwa pihak asing dapat memiliki hunian berbentuk rumah tapak yang dibangun di atas tanah dengan status Hak Pakai, Hak Pakai di atas Hak Milik, dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Sementara untuk hunian berbentuk apartemen atau bangunan strata title, pihak asing bisa mendapatkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibangun di atas tanah dengan status Hak Pakai atau Hak Guna Bangun, Hak Pakai atau Hak Guna Bangun di atas Hak Milik, serta Hak Pakai atau Hak Guna Bangun di atas Hak Pengelolaan.

Disamping itu, UU Cipta Kerja juga berusaha memberikan kejelasan terkait persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak asing agar untuk memiliki properti di Indonesia. Pada rezim ketentuan sebelumnya, pihak asing yang dapat memiliki hunian di Indonesia harus memiliki dokumen izin tinggal dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan berdasarkan UU Cipta Kerja, diperkenalkan ketentuan persyaratan dokumen keimigrasian seperti visa, paspor, dan izin tinggal tetap/terbatas.

Aturan terbaru lainnya dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 adalah rumah susun/apartemen yang dapat dimiliki oleh pihak asing harus berlokasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas, kawasan industri, serta kawasan ekonomi lainnya.

Kendati UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah pelaksana telah diundangkan sejak tahun 2020 dan 2021, lanjut Yogi, namun hingga kini dalam praktiknya, masih terdapat keraguan dalam hal interpretasi dan implementasi atas ketentuan baru yang diperkenalkan UU Cipta Kerja dan masih menjadi pertanyaan dari banyak pihak baik dari sisi pelaku usaha maupun dari pelaksana di lapangan. Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya kebutuhan yang mendesak di lapangan untuk diadakannya suatu pedoman atau ketentuan yang bersifat lebih teknis yang harus dikeluarkan oleh pemangku kebijakan di bidang pertanahan dan properti.

Namun demikian, kehadiran UU Cipta Kerja tetap diharapkan mampu menjadi stimulasi bagi pengembang Indonesia dalam merilis produk yang sesuai dengan kebutuhan warga asing. Pasalnya properti di Indonesia sendiri masih sangat menarik bagi warga asing untuk berinvestasi.

Lahirnya UU Cipta Kerja pun diyakini bisa membawa perubahan terhadap aturan dan praktik yang terkait dengan pembatasan kepemilikan hunian properti bagi pihak asing, sehingga dapat berdampak pada perkembangan industri properti.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Presiden Jokowi Resmikan Rusun 25 Lantai Pasar Rumput

RumahCom – Rusun Pasar Rumput telah menyelesaikan pembangunannya dan diharapkan bisa menjadi solusi untuk penataan kawasan kumuh hingga menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat perkotaan. Rusun

Lanjutkan membacaSeptember 20, 2021

Lockdown Justru Meningkatkan Harga Properti Di Australia 6-9 Persen

RumahCom – Sektor properti tetap akan mengalami kenaikan di tengah berbagai kendala karena pandemi Covid-19. Kota-kota besar di Australia misalnya, akan mengalami kenaikan harga 6-9 persen hingga 12

Lanjutkan membacaSeptember 20, 2021

KPR Subsidi FLPP Dialihkan Ke Tapera, Validasi Debitur Hampir Capai 97 Persen

RumahCom – PPDPP terus melakukan persiapan untuk mengintegrasikan berbagai sistem penyaluran KPR subsidi FLPP ke BP Tapera pada akhir bulan Oktober 2021. Validasi debitur FLPP hingga saat ini telah

Lanjutkan membacaSeptember 20, 2021

KPR Subsidi FLPP Diakses Oleh Lebih 70 Persen Kalangan Milenial

RumahCom – Kalangan milenial dan Gen Z menjadi pengakses terbesar KPR subsidi FLPP. Pemerintah juga terus mendorong generasi muda untuk mulai berinvestasi cerdas dengan membeli rumah dan akan terus

Lanjutkan membacaSeptember 20, 2021

Mayoritas Pencari Rumah Secara Online Didominasi Usia Di Bawah 40 Tahun

RumahCom – Berbagai kemudahan yang ditawarkan untuk mendapatkan informasi secara online terus berkembang. Hal ini juga terjadi pada sektor perumahan di mana mayoritas anak muda di bawah usia 40 tahu

Lanjutkan membacaSeptember 20, 2021

Masukan