Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipastikan Operasional Juni 2023

Wahyu Ardiyanto24 Nov 2022

RumahCom – Proyek starategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung telah menjalani tes uji coba operasionalnya. Tes itu akan terus dilakukan setiap hari hingga proyek ini dioperasionalkan sesuai timeline yang ditetapkan yaitu pertengahan tahun depan.

Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah sukses diujicobakan dan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping secara virtual. Uji coba ini merupakan bagian dari agenda pertemuan bilateral Indonesia-China yang digelar di tengah gelaran G20 di Bali beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero/KAI) Didiek Hartantyo, uji coba kereta cepat ini menjadi milestone penting dan juga kunci kesuksesan commercial operation date (COD) pada pertengahan tahun depan.

“Pada uji coba operasional kereta inspeksi dijalankan sejauh 15 km dari Stasiun Tegalluar Bandung menuju Casting Yard 4 di atas jalur uji KCJB. Kereta inspeksi KCJB dirancang untuk mampu mendeteksi kondisi lintasan, kelistrikan, komunikasi, persinyalan, dan respon dinamis kereta. Kereta inspeksi ini akan dioperasikan setiap hari digunakan untuk kereta penumpang,” ujarnya.

Proyek KCJB merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang tercantum pada Peraturan Presiden (PP) No. 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Pada PP ini juga disebutkan kalau KAI ditugaskan oleh pemerintah sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menjadi partner dari Beijing Yawan HSR Co. Ltd di dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Didiek juga mengatakan, saat ini proyek KCJB tengah dalam periode kritikal karena telah memasuki tahap penyelesaian. Untuk itu, dia mengajak seluruh stakeholder Indonesia dan China untuk bersama-sama menyukseskan proyek ini dengan tetap menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

“Kami memohon bantuan semua stakeholders, kementerian-kementerian, BUMN-BUMN, baik dari Indonesia ataupun China untuk bersama-sama dalam satu kapal dan satu semangat kolaborasi yang proaktif dan sinergis untuk menyelesaikan proyek KCJB ini sesuai dengan timeline yang dicanangkan yaitu bulan Juni 2023,” imbuhnya.

Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Pasar Properti Asia Pasifik Masih Baik

RumahCom – Riset dari institusi perusahaan manajemen properti global terkait pasar properti di kawasan Asia Pasifik masih cukup baik. Hal ini didorong oleh pelonggaran yang terus terjadi dan aktivit

Lanjutkan membaca23 Nov 2022

Rawan Gempa, Pemerintah Dorong Implementasi Bangunan Gedung Tangguh Bencana

RumahCom – Pemerintah dan Bank Dunia mendorong kajian untuk implementasi bangunan yang tangguh terhadap bencana khususnya gempa bumi. Hal ini tidak terlepas dari Indonesia yang merupakan kawasan sei

Lanjutkan membaca23 Nov 2022

Tantangan Sektor Perumahan Yang Semakin Besar

RumahCom – Populasi tinggi, tingkat kelahiran yang pesat, hingga urbanisasi menjadi tantangan berat yang harus bisa dijawab untuk sektor perumahan Indonesia. Bila tidak dilakukan perencanaan yang ba

Lanjutkan membaca23 Nov 2022

Dulu KPR Kerap Ditolak Karena Kartu Kredit, Sekarang Karena Pinjol

RumahCom – Pengajuan KPR akan diperiksa dengan seksama oleh bank untuk memastikan kemampuan mencicil kreditur. Umumnya banyak pengajuan KPR yang ditolak bank karena masalah kartu kredit dan saat ini

Lanjutkan membaca24 Nov 2022

Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional Jangan Sampai Merugikan Masyarakat

RumahCom – Penguasaan ataupun pengambilalihan lahan yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur maupun proyek strategis nasional jangan sampai merugikan maupun mematikan perekonomian masyarak

Lanjutkan membaca24 Nov 2022

Masukan