RumahCom – Kalangan pengembang berharap pemerintah kembali melanjutkan insentif untuk mendorong kinerja bisnis sektor properti. Insentif seperti PPN DTP, uang muka 0 persen, suku bunga ringan, dan lainnya telah terbukti sukses untuk menggairahkan sektor properti dan mendorong industri lainnya ikut bergerak.
Saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia awal tahun 2020 lalu, sektor dunia usaha sangat merasakan dampaknya termasuk bisnis properti. Hal ini tidak mudah karena semua pihak harus beradaptasi dengan norma baru untuk memutus penularan virus dan hal itu sulit untuk bisnis properti yang mengandalkan pertemuan saat memperkenalkan proyek baru maupun menjelaskan berbagai keunggulan produknya.
Pemerintah sangat pro aktif untuk mengurangi dampak buruk khususnya yang terjadi pada sektor properti. Hal ini tidak terlepas dari sektor properti yang merupakan lokomotif perekonomian dengan banyaknya industri terkait yang akan ikut bergerak saat sektor properti bergerak.
Karena itu pemerintah banyak mengeluarkan insentif untuk mendorong tren peningkatan bisnis properti. Salah satunya yaitu program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang sangat sukses mendorong penjualan produk properti siap huni (ready stock).
Pemerintah juga melonggarkan batasan kredit dengan loan to value (LTV) hingga 100 persen. Artinya, masyarakat bisa membeli produk properti dengan pembiayaan bank (KPR-KPA) tanpa uang muka alias 0 persen untuk produk properti pertamanya.
Seiring situasi bisnis yang mulai membaik, berbagai insentif ini tidak lagi diberlakukan. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Daniel Djumali, seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pelonggaran terkait restrukturisasi kredit masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
“OJK menerbitkan Keputusan Dewan Komisioner No. 34 Tahun 2022 yang akan memperpanjang stimulus restrukturisasi akibat pandemi yang berakhir bulan Maret 2023. Sayangnya OJK belum menyentuh sektor properti untuk perpanjangan restrukturisasi sampai dengan 1 Maret 2023,” ujarnya.
Daniel juga menyayangkan keputusan pemerintah yang sudah tiga tahun ini tidak menaikkan atau menyesuaikan harga batasan rumah subsidi yang biasanya dilakukan setiap tahun. Di sisi lain, harga tanah, material bahan bangunan, tenaga kerja, distribusi, dan lainnya semuanya sudah naik.
Bahkan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik hingga dua kali yang mendorong kenaikan harga besi beton. Bahan material utama untuk membangun ini kenaikannya sudah mencapai 90 persen sejak tahun 2020 lalu termasuk harga semen, pasir, bata, dan sebagainya.
“Di tengah situasi seperti ini sektor properti masih bisa bertahan bahkan mencatatkan pertumbuhan walaupun belum normal, minimal tidak negatif. Bisnis properti ini di tengah situasi sulis seperti perang Rusia-Ukraina hingga ancaman resesi global masih bisa menyerap tenaga kerja hingga dua juta orang, ini sangat luar biasa apa lagi kalau pemerintah pro aktif mendorong sektor ini,” pungkasnya.
Beli rumah dengan cicilan KPR Ringan, bisa dan mudah kok. Simak video berikut ini untuk tau triknya!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
