RumahCom – Kalangan pengembang optimistis bisa menjual rumah subsidi hingga lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2023. Harapannya, pemerintah tetap memberikan atensi yang besar terkaiti regulasi maupun insentif untuk segmen ini termasuk penyesuaian harga jual yang akan ditetapkan pada awal tahun 2023.
Di tengah berbagai tantangan perekonomian, bisnis properti khususnya yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak pernah berkurang pasarnya bahkan terus meningkat. Hal ini dikarenakan besarnya kebutuhan hunian ditambah program pembiayaan yang menarik dari pemerintah sehingga kalangan pekerja yang bergaji di bawah Rp8 juta bisa mendapatkan banyak kemudahan.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, segmen rumah subsidi tidak pernah mengalami kendala dari sisi demand atau permintaan karena memang pasarnya yang sangat besar. Harapannya supaya pemerintah tetap concern pada segmen ini dengan memberikann regulasi maupun insentif untuk mendorong suplai.
“Kami sangat optimistis penjualan rumah subsidi akan tembus di angka 100 ribu unit pada tahun 2023 atau naik sekitar 43 persenan dibandingkan tahun 2022. Untuk tahun 2022 ini penjualan rumah subsidi mencapai 69.653 unit dan itu karena ada banyak hambatan dari sisi perizinan sehingga menghambat produksi rumah kalangan pengembang,” ujarnya.
Di sisi lain, bisnis sektor perumahan maupun properti pada umumnya memiliki siklusnya tersendiri terkait timing untuk memproduksi atau membangun hingga timing untuk penjualannya yang semuanya harus tepat dilakukan sesuai waktunya. Tahun 2022 misalnya, kalangan pengembang yang membangun banyak terhambat perizinan maupun pembebasan lahan sehingga memakan banyak waktu.
Untuk pengembangan rumah subsidi, waktu yang terbuang akan mengurangi margin karena segmen ini semuanya ditetapkan pemerintah terkait patokan harga hingga spesifikasi bahan bangunannya. Waktu yang terbuang karena masalah perizinan akan berdampak langsung pada harga jual dan ini menjadi sulit bagi perusahaan pengembang.
Kebijakann persetujuan bangunan gedung (PBG) yang menggantikan izin mendirikan bangunan (IMB) maupun penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) semuanya berpotensi menghambat produksi atau suplai perumahan subsidi bagi kalangan MBR. Bila ini bisa diatur dengan baik, situasi resesi tidak akan memengaruhi kinerja bisnis sektor ini.
“Kami sangat optimistis karena segmen rumah subsidi itu tidak mengenal resesi dengan besarnya pasar untuk segmen ini. Optimisme juga hadir dari sinyal pemerintah yang akan menerbitkan penyesuaian harga jual di awal tahun 2023 yang selama tiga tahun terakhir belum ada penyesuaian sementara perizinan, harga bahan bangunan, hingga tenaga kerja naik semua. Kalau semuanya lancar kami optimistis rumah subsidi bisa terserap hingga lebih dari 100 ribu unit tahun 2023,” tandasnya.
Inilah perbedaan KPR Syariah dengan Properti Syariah yang perlu diketahui!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
