RumahCom – BP Tapera merupakan lembaga operator investasi pemerintah (OIP) yang harus menyalurkan dana KPR subsidi FLPP sebesar 200 ribu unit pada tahun ini. Selain itu BP Tapera juga harus menyalurkan pembiayaan lain yaitu pembangunan maupun renovasi rumah sebesar 100 ribu unit.
BP Tapera merupakan Operator Investasi Pemerintah (OIP) pertama yang mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2019 tentang investasi pemerintah. BP Tapera merupakann lembanga yang mengutip gaji setiap pekerja untuk dikelola sebagai dana jangka panjang pembiayaan perumahan.
Pada awal tahun ini, BP Tapera juga diamanatkan untuk menyalurkan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang sebelumnya disalurkan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto, untuk mewujudkan tujuan investasi pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil, BP Tapera dituntut untuk bekerja atas dasar tiga sasaran strategis dan enam indikator kinerja utama.
“BP Tapera harus bisa memberikan layanan prima dengan indikator kinerja realisasi penyaluran dana FLPP dan tingkat keterhunian rumahnya. Kedua, peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana FLPP yang berkesinambungan, dan ketiga kinerja pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Berbagai indikator lainnya yaitu BP Tapera juga harus bisa melakukan rekonsiliasi dengan bank penyalur dan penyelesaian temuann auditor. Kemudian ketepatan waktu pencairan alokasi danna sesuai dengan rencana penarikan dana dan realisasi jumlah imbal hasil dana FLPP yang disetorkan ke rekening investasi tempat penampungan dana pemerintah.
Hadiyanto juga menyebut, bila pengelolaan dana yang diatur ini bisa berjalan, selanjutnya model pengelolaan inevestasi dana FLPP yang dijalankan BP Tapera ini bisa dijadikan percontohan ataupun role model bagi investasi-investasi pemerintah lainnya. Karena itu BP Tapera harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan dana investasi pemerintah.
BP Tapera harus terus memperkuat kelembagaannya dengan menyusun maupun memperbarui kebijakan manajemen risiko, memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta memantau posisi risiko secara keseluruhan terkait pengelolaan dana FLPP.
“Selain itu dengan banyaknya peran yang diemban BP Tapera, lembaga ini bukan hanya harus bisa mengelola dan menyalurkan dana FLPP sesuai target yang ditetapkan. Tahun ini BP Tapera ditarget menyalurkan KPR subsidi FLPP sebanyak 200 ribu unit tapi juga harus mampu menyalurkan pembiayaan lain berupa kredit bangun rumah (KBR) dan kredit renovasi rumah (KRR) sebanyak 100 ribu unit,” bebernya.
Konsep TOD merupakan program pengembangan kawasan properti yang memaksimalkan fungsi transportasi massal. Selengkapnya simak di video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
