RumahCom – Penyerapan anggaran untuk berbagai proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR terus ditingkatkan. Untuk tahun 2023 rencana kerja telah ditetapkan sejak saat ini dan harus bisa diselesaikan pada semester pertama 2024 untuk seluruh program kerja fisik berbagai proyek infrastruktur dan perumahan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong optimalisasi pelaksanaan anggaran supaya setiap dana yang digunakan bisa terserap dengan optimal dan memberikan dampak yang besar. Untuk itu dilakukan pembahasan mid-term review dan optimalisasi pelaksanaan anggaran 2022 sekaligus penyiapan program untuk tahun anggaran (TA) 2023.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, semua pekerjaan yang sudah terjadwal di kementerian harus bisa diselesaikan dengan baik bahkan untuk program kerja TA 2023 juga harus sudah bisa diselesaikan selambatnya pada semester pertama tahun 2024. Untuk itu dibutuhkan percepatan baik pekerjaan fisik maupun penyerapan angggaran.
“Hingga bulan Mei 2022 progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR mencapai 21,88 persen. Saya minta semua pihak di Kementerian PUPR terus melakukan percepatan penyerapan anggaran guna membuka lapangan pekerjaan. Dalam membuat strategi percepatan juga harus tetap diperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun,” katanya.
Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2022, Basuki memberikan tiga arahan yaitu mempercepat pelaksanaan pekerjaan yang belum dilelang, memanfaatkan semua dana blokir, dan mengumpulkan dana sisa lelang. Semuanya juga terekam dalam sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dan saat ini ada potensi dana mencapai Rp7,28 triliun yang berasal dari dana blokir, sisa lelang, potensi sisa lelang dann belum lelang.
Dana ini bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan sehingga nantinya tidak membebani anggaran 2023. Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas seperti kegiatan baru yang merupakan perintah presiden, pembayaran hutang lahan dan hutang progres, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dan lainnya.
Selanjutnya eskalasi, tunggakan, dan kekurangan dana proyek multiyears contract (MYC) 2022 serta kegiatan prioritas lainnya seperti event internasional dan transisi eks Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Basuki juga kembali menekankan untuk selalu menggunakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Untuk pekerjaan 2022-2023 TKDN harus menjadi pegangan sehingga tidak ada buatan dalam negeri atau pabriknya ada di sini tapi tetap dilakukan impor. Semua belanja ini harus tertulis dan terdokumentasi.
TA 2023 Kementerian PUPR memiliki pagu indikatif sebesar Rp98,2 triliun yang terbagi atas dukungan manajemen Rp7,9 triliun, committed non dukungan manajemen Rp82,7 triliun, dan pagu bebas Rp7,5 triliun. Untuk pekerjaan baru TA 2023 juga harus sudah bisa dibuat list dan dilaporkan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari kementerian.
“Untuk TA 2023 juga sudah banyak yang committed sehingga tidak akan banyak ruang fiskal untuk program baru. Kita tinggal memaksimalkan penyerapan anggaran untuk optimalisasi pekerjaan fisik sehingga bisa menyerap tenaga kerja besar dan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat,” pungkasnya.
Bangun rumah tidak harus selalu mahal. Siasati trik bangun rumah dengan anggaran minim lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
