Masyarakat Tidak Mampu Gratis Urus Legalitas Tanah

Wahyu Ardiyanto9 Jun 2022

RumahCom – Peraturan Menteri ATR/BPN No. 33 Tahun 2021 menyebut terkait uang jasa untuk PPAT saat pengurusan legalitas tanah. Dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu masyarakat bisa gratis dalam pengurusann sertifikat tanahnya.

Proses transformasi digital untuk layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN ingin memastikan proses peralihan tersebut berjalan dengan lancar termasuk untuk penguatan pada faktor pendukung internal dan eksternal sehingga berbagai layanan bisa semakin baik.

Salah satu penerapan faktor internal yaitu melakukan berbagai perbaikan baik pada sistem maupun pada dokumen pertanahan yang telah terdata sebelum proses digitalisasi dimulai. Sedangkan dari faktor eksternal, Kementerian ATR/BPN berupaya membina seluruh mitra kerja maupun para pemangku kepentingan lain untuk bersama mengikuti langkah yang telah dibuat. Dengan kolaborasi yang baik dan dokumen yang sesuai maka publik akan merasakan manfaat langsung upaya penyempurnaan ini.

Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil, berbagai upaya yang dilakukan ini adalah upaya besar karena urusan tanah adalah hal yang semua orang memiliki kepentingan. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kementerian untuk memperbaiki diri dan terus bergerak menjadi kantor yang reliable.

“Ke depan kami juga terus mengembangkan program-program lain yang dapat membantu jalannya transformasi yang saat ini terus berjalan. Program digitalisasi misalnya, telah membuat kita lebih transparan dan dengan aplikasi seperti Sentuh Tanahku, Bhumi, dan lainnya itu semua merupakan upaya kami untuk menutup berbagai kelemahan selama ini,” ujarnya.

Kemudahan, percepatan proses, akuntabiltas, hingga transparansi juga tidak menutup kemudahan untuk masyarakat yang kesulitan membayar biaya legalitas aset maupun bidang tanahnya. Melalui Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN No. 33 Tahun 2021 tentang uang jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pasal 2 permen tersebut menyebut, PPAT wajib memberikan jasa pembuatan akta tanah tanpa memungut biaya kepada masyarakat yang tidak mampu. Tentu untuk menghindari penyalahgunaan, masyarakat harus membawa surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan instansi berwenang setempat.

Sementara untuk golongan yang mampu besaran jasa PPAT ini juga diatur permen yang sama khususnya di Pasal 1. Perhitungannya, bila akta tanah kurang atau sama dengan nilai Rp500 juta, maka uang jasa yang harus dibayar sebesar 1 persen. Jika harga di atas Rp500 juta hingga Rp1 miliar maka uang jasanya 0,75 persen dan di atas Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar yang diterima PPAT sebesar 0,5 persen.

“Kami akan terus menjaga kualitas layanan dan untuk itu sudah cukup banyak penyesuaian layanan maupun data-data pertanahan yang terus dilakukan. Pada dasarnya proses yang dilakukan ini untuk memudahkan masyarakat dan juga meningkatkan kepastian hukum terhadap produk-produk yang kami keluarkan,” imbuh Sofyan.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian ATR/BPN memiliki empat layanan elektronik yaitu Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), layanan pengecekan sertifikat tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Keempat layanan ini bisa dilihat secara online dan tidak dipungut biaya.

Inilah kebijakan pemerintah yang akan bantu masyarakat agar punya rumah. Selengkapnya nonton yuk di video berikut ini.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

KIRIM KOMENTAR

Anda juga mungkin menyukai beberapa artikel ini

Pengusaha Anggap Bank Syariah Yang Fokus Salurkan KPR Tidak Perlu Di-Merger

RumahCom – Bank BTN Syariah yang fokus pada pembiayaan perumahan akan digabung dengan BSI. Hal ini mendapat respon penolakan dari kalangan pengusaha yang mengkhawatirkan akan menghambat penyaluran K

Lanjutkan membaca8 Jun 2022

Data PNS Dimutakhirkan Untuk Pertemukan Suplai-Demand Perumahan

RumahCom – BP Tapera menggandeng Korpri untuk terus memutakhirkan data PNS di seluruh Indonesia. Data ini dibutuhkan untuk mempertemukan suplai perumahan dan kebutuhan kalangan PNS selain pengelolaa

Lanjutkan membaca9 Jun 2022

Bangun Dua Tower, Apartemen Ini Hadirkan Area Komersial

RumahCom – Apartemen Pacific Garden di dalam township Alam Sutera telah menyerahterimakan tower pertama dan akan disusul tower kedua akhir tahun ini. Progres yang baik ini juga dihadirkan kawasan ar

Lanjutkan membaca9 Jun 2022

The Fed Naikkan Suku Bunga, Ini Dampaknya Untuk Sektor Properti

RumahCom – The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 0,5 persen hingga nantinya mencapai 1 persen. Hal ini akan direspon oleh BI dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga suku bunga KPR

Lanjutkan membaca9 Jun 2022

Properti Dari Wait And See Sekarang Take Action

RumahCom – Berbagai pelonggaran aktivitas seiring pandemi yang bergerak menjadi endemi berdampak langsung pada minat masyarakat yang membeli produk properti. Situasi transisi ini juga membuat masyar

Lanjutkan membaca9 Jun 2022

Masukan