RumahCom – Periode kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir dan masih banyak target pekerjaan di sektor pertanahan yang belum mencapai target. Di periode kerja yang singkat itu diterapkan beberapa kawasan harus sudah lengkap pendaftarannya sehingga bisa menjadi percontohan.
Persoalan di bidang keagrariaan dan pertanahan akan menjadi fokus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Menjabat pada medio Juni 2022 lalu, Hadi yang meniti karir di TNI Angkatan Udara hingga menjabat sebagai Panglima TNI (2017-2021) akan memerioritaskan berbagai penyelesaian permasalahan agraria, tata ruang, dan pertanahan di seluruh Indonesia.
“Kami akan terus mendorong dan menyusun strategi untuk percepatan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar di periode masa kerja kementerian yang semakin terbatas ini,” ujarnya.
Prioritas kerja berikutnya yang juga akan menjadi prioritas yaitu penyelesaian sengketa dan konflik agraria serta menuntaskan urusan pertanahan untuk membangun ibukota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Begitu juga dengan berbagai praktik mafia tanah yang masih kerap terjadi.
Berbagai prioritas kerja ini juga ditentukan dengan target-target yang harus diselesaikan. Setidaknya, di masa kerja yang sempit ini Hadi menargetkan bisa menyelesaikan target pekerjaan hingga 95 persen dengan hanya 5 persen kegagalan. Untuk itu pihaknya akan banyak terjun ke lapangan untuk mengetahui berbagai kendala yang terjadi.
Beberapa tantangan juga masih kerap dihadapi dan juga membutuhkan strategi penyelesaian. Seluruh tantangan yang ada dijadikan landasan untuk bekerja serius dengan target solusi penyelesaian dan tidak boleh ada target maupun permasalahan yang dibiarkan mengambang.
Untuk program kerja pendaftaran seluruh bidang tanah harus sudah tersertifikat misalnya, target yang tadinya harus diselesaikan tahun 2022 ini akan sangat sulit unutk diwujudkan. Namun begitu, Hadi tetap menargetkan pada tahun ini ada kabupaten maupun kota dengan status yang sudah lengkap. Artinya seluruh kabupaten maupun kota itu sudah disertifikatkan tanahnya.
“Dengan begitu kita sudah memiliki semacam pilot project dengan daerah yang sudah lengkap pendaftaran seluruh bidang tanahnya. Itu untuk memperlihatkan kepada investor yang dang kalau kita sudah memberlakukan hukum positif dan wilayah itu sudah tersertifikat dengan baik dan aman sehingga investor menjadi lebih tertarik,” tandasnya.
Selain itu dengan sudah adanya daerah yang menerapkan hukum positif dan seluruh bidang tanahnya terdaftar secara otomatis akan memperkecil peluang praktik mafia tanah. Tidak bisa lagi mafia tanah mengaku-ngaku karena kalau tidak ada legalitasnya akan langsung bisa dipidanakan.
Optimis pasti punya rumah, pertama dengan kumpulkan niat beli rumah. Bagaimana caranya yah? Simak videonya berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
