RumahCom – Pemutakhiran data untuk kalangan PNS terus didorong oleh BP Tapera terkait minat maupun preferensi untuk pembiayaan perumahannya. Di Bali ada lebih dari 60 ribuan PNS yang terdaftar dan membutuhkan pembiayaan perumahan baik KPR, KBR, maupun KRR.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mendorong para pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan pemutakhiran data. Tujuan dari pemutakhiran data ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan perumahan para PNS yang akan dibiayai oleh BP Tapera.
Untuk mendorong hal itu BP Tapera terus melakukan sosialisasi khususnya menjalin kerja sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk melakukan roadshow sosialisasi program Tapera dan bimbingan teknis pemutakhiran data PNS. Salah satunya program ini dilakukan di Bali yang menjadi provinsi keenam dari roadshow BP Tapera yang akan dilakukan ke-13 provonsi di Indonesia.
“Kami terus mendorong pemutakhirann data peserta dan untuk Provinsi Bali ini hingga akhir Juli 2022 bisa kami sampaikan dari 60.885 peserta yang terdaftar, sebanyak 60.777 peserta telah memilih untuk pengelolaan dana Tapera dengan prinsip konvensional dan 108 peserta memilih pengelolaan dengan prinsip syariah,” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto.
Adi juga merinci berbagai minat maupun ekspektasi untuk perumahan bagi kalangan PNS di Bali. Hingga periode yang sama itu bisa diketahui ada sebanyak 2.553 peserta yang minat pada pembiayaan perumahan atau KPR, untuk kredit bangun rumah (KBR) sebanyak 726 peserta, dan kredit renovasi rumah (KRR) sebanyak 4.399 peserta dengan mekanisme konvensional.
Untuk sistem syariah, peminat terhadap KPR ada sebanyak 61 peserta, KBR tiga peserta, dan KRR 19 peserta. Hingga saat ini melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali selaku pihak pemberi kerja, telah diselesaikan pemutakhiran data kepada 58.994 peserta atau 96,89 persen.
Sementara untuk pemutakhiran individum ada sebanyak 22.035 peserta (36,19 persen) PNS di Bali yang telah melakukan pemutakhiran data. Sisanya sebanyak 38,850 peserta (63,81 persen) belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Pemutakhiran data ini dilakukan oleh pemberi kerja sementara peserta juga melakukan pemutakhiran yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses oleh masing-masing peserta.
“Pemutakhiran data ini penting bagi peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data peserta seperti status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah), serta rekening pengembalian simpanan pada saat pensiun atau berakhir masa kepesertaannya,” imbuh Adi.
Hingga saat ini secara nasional, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan Tapera kepada peserta senilai Rp310,608 miliar yang terdiri dari 2.070 unit untuk KPR Tapera dan tiga unit untuk KRR. Pada tahun 2022 ini BP Tapera mendapatkan anggaran sebesar Rp2,95 triliun untuk disalurkan kepada PNS yang belum memiliki rumah baik untuk KPR, KBR, maupun KRR.
Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
