RumahCom – Pengusaha Kadin Indonesia memberikan usulan terkait kepastian hukum seputar tanah yang mencakup RDTR, bank tanah, hingga tanah terlantar. Hal ini dibutuhkan untuk terus memudahkan kegiatan usaha dan masuknya investasi yang besar.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kemudahan berusaha. Dalam hal ini untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia maupun Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi landasan para pelaku usaha untuk mendirikan suatu usaha demi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal tersebut yang melatarbelakangi pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan. Pertemuan ini membahas banyak hal dan salah satu yang krusial mengenai kepastian di sektor pertanahan dan tata ruang untuk menjamin kemudahan bisnis khususnya bisnis properti.
Perwakilan dari Kadin Indonesia menyampaikan beberapa masukan terkait program pemerintah dalam bidang agraria, tata ruang, dan kawasan. Diantaranya terkait dengan kebijakan one map policy, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, bank tanah, tanah telantar, harmonisasi antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan tata ruang, hingga keterlibatan Kadin Indonesia dalam Forum Tata Ruang Nasional.
Menanggapi beberapa usulan itu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, terkait dengan harmonisasi antara LSD dengan tata ruang akan segera direalisasikan termasuk dilakukannya sinkronisasi yang dapat mengakomodir keperluan kemudahan berusaha di daerah tanpa terlepas dari regulasi yang ada.
“Tentu akan ada sinkronisasi khususnya terkait tata ruang dan LSD karena ini memang hal yang sangat penting. Terkait bank tanah, diharapkan segera hadir inovasi sehingga bisa berperan untuk menarik para pelaku usaha. Bank tanah harus memiliki tempat yang cocok untuk para pengusaha segera datang,” ujarnya.
Karena itu perlu terus ditingkatkan koordinasi khususnya terkait pembentukan RDTR sehingga bisa memberikan ruang yang secepatnya kepada para pelaku usaha yang datang menanamkan modalnya. Bank tanah juga akhirnya harus berperan besar untuk menjamin kemudahan berusaha tersebut.
Terkait tanah terlantar, Hadi menyebut akan terus mengawal regulasi untuk segera bisa menghadirkan lahan yang clean and clear. Dengan begitu bisa segera terwujud kepastian hukum dan para pengusahha bisa segera menanamkan modalnya. Hal itu juga membutuhkan peran Kadin Indonesiia khususnya untuk mendukung program pemerintah yang bisa mendatangkan investor.
“Kami bisa mengakomodir berbagai usulan Kadin Indonesia khususnya untuk proses berusaha yang mudah sehingga berbagai proyek infrastruktur hingga kawasan pemukiman bisa terus dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan proses dan komunikasi yang baik dan pemerintah sangat memahami penting dan strategisnya lahan karena itu perlu terus ditingkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik,” pungkasnya.
Sebelum membeli tanah, sebaiknya Anda cek dulu legalitas atau keabsahan tanah tersebut. Caranya? simak penjelasan di video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
