RumahCom – RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan nota keuangan telah menentukan anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp125,2 triliun. Anggaran ini akan dioptimalkan untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dan kawasan permukiman yang telah berjalan untuk diselesaikan tahun 2023-2024.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Pagu anggaran Kementerian PUPR yang tertuang dalam RUU APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya juga telah ditentukan sebesar Rp125,2 triliun.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
“Kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Jadi tahun 2023 nanti tidak ada pembangunan baru karena kita akan fokus pada pekerjaan yang sudah berjalan kecuali atas perintah presiden,” katanya
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun antara lain melanjutkan penyelesaian 24 bendungan di mana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jawa Barat.
Selain itu juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektar seperti di daerah irigasi Lematang di Sumatera Selatan, di Baliase di Sulawesi Selatan, di Bintang Bano Nusa Tenggara Barat (NTB), Rentang di Jawa Barat,r dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.
Kemudian kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan. Tahun 2023 ditargetkan sepanjang 297 km jalan tol baru dioperasikan yang tersebar pada 12 ruas seperti jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km.
“Tahun 2022 ruas jalan tol baru yang dioperasikan sepanjang 375 km lalu tahun 2023 sepanjang 297 km sehingga diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1.500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate,” imbuhnya.
Selanjutnya di bidang permukiman dengan anggaran sebesar Rp25 triliun antara lain untuk penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 hektar seperti Waterftont City Pangururan dan Tele di Toba, Kampung Seni Borobudur, kawasan Dieng, KSPN Wakatobi, dan kawasan Kaimana.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menyelesaikan pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat serta PLBN Long Midang, Labang, dan Long Nawang di Kalimantan Utara. Di bidang air minum diantaranya dilanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Wosusokas untuk menambah pasokan air minum perpipaan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta di Jawa Tengah, serta menyelesaikan pembangunan SPAM Umbulan di Jawa Timur, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Regional Durolis untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau.
Di bidang sanitasi menyelesaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Kota Pekanbaru, Jambi, Makasar, Banda Aceh, Jakarta, dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Kemudian menyelesaikan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kebun Konggok di Lombok.
Kemudian di bidang perumahan anggarannya sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 4.575 unit rumah susun (rusun), 3.360 unit rumah khusus (rusus), 27,825 dukungan prasarana sarana utilitas (PSU), dan 147.650 unit bantuan rumah swadaya. Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai (PKT)) tahun 2023 dialokasikan minimal sebesar Rp13,76 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja lebih dari 700 ribu orang.
Sementara untuk anggaran TA 2022 dengan pagu akhir sebesar Rp110,7 triliun realisasi penyerapan per 16 Agustus 2022 sebesar Rp46,6 triliun atau 42 persen dari total anggaran dan progres fisik sebesar 45 persen. Untuk progres lelang, dari total 3.766 paket kontraktual senilai Rp37,3 triliun telah terkontrak sebanyak 3.009 paket senilai Rp29,7 triliun atau sebesar 79,8 persen, dalam proses lelang 548 paket senilai Rp5,8 triliun atau 15,6 persen, serta yang belum lelang 209 paket senilai Rp1,7 triliun atau sebesar 4,6 persen.
Bangun rumah tidak harus selalu mahal. Siasati trik bangun rumah dengan anggaran minim lewat video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
