RumahCom – Penguasaan lahan yang timpang, penerbitan hak tanah yang tidak tepat, dan sebagainya telah menjadi pemicu terjadinya berbagai konflik pertanahan. Selama kurun lima tahun terakhir ada ribuan kasus konflik pertanahan yang telah menjadi akar penyebab konflik agraria.
Anggota Dewan melalui Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR terus mendorong pengawasan terkait bidang pertanahan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan diantaranya terkagit berbagai hak pertanahan seperti hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGU), maupun hak pengelolaan lahan (HPL).
Menurut Wkil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal, dalam persoalan pertanahan, Komisi II telah melihat berbagai ketimpangan dan ketidakadilan khususnya terkait penguasaan tanah di Indonesia. Situasi ini juga sudah sangat akut dan telah memicu berbagai penyebab yang menjadi akar konflik agraria.
“Makanya kenapa konflik agraria masih terus terjadi dan seperti tidak terlihat ujungnya. Konflik agraria merupakan buah ketidakadilan strukturan tapi masih dianggap sebagai konflik horizontal, tanah rakyat dirampas demi segelintir elit oligarki yang tidak pernah puas,” ujarnya.
Dari data yang ada Syamsurizal juga merinci kondisi yang memprihatinkan, 68 persen tanah di Indonesia dikuasai hanya 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar. Saat ini masih ada lebih dari 16 juta petani yang bergantung hidup dari rata-rata lahan hanya di bawah setengah hektar sehingga potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin mencapai Rp380 triliun.
Data lainnya juga menyebutkan, dalam lima tahun terakhir ada sebanyak 2.288 kasus konflik agraria yang terjadi. Sebanyak 1.437 orang juga dikriminalisasi dengan kasus-kasus yang berbeda seperti 776 orang dianiaya, 75 orang tertembak, dan 66 orang tewas di wilayah konflik agraria.
Masalah pertanahan khususnya yang terkait dengan HGU, HGB, dan HPL, menjadi concern Komisi II untuk mengawasi, memeriksa, dan mengurai permasalahan khususnya yang terkait sejumlah isu penting. Diantaranya seperti berapa luas lahan HPL, HGU, dan HGB yang dikuasai negara dan sektor swasta.
Dalam pengawasan itu masalah pertanahan khususnya yang tertkait HGU, HGB, dan HPL perlu dikaji isu-isu strategis yang mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentag persoalan agraria. Urgensi pengawasan oleh DPR sendiri untuk memperkuat perann negara khususnya dalam melakukan pengelolaan aset berupa lahan maupun tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Semuanya tentu harus berujung pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tentang hak menguasai oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Peran negara dalam mengelola aset berupa tanah juga berhubungan erat dengan pemberian perizinan HGU, HGB, dan HPL yang kerap bermasalah dan tumpang tindih sehingga ada pemilikan lahan dobel, lahan terlantar, dan lainnya yang semuanya bisa memicu konflik,” bebernya.
Masih bingung cara menghitung bunga KPR? temukan jawabannya di video berikut ini, yuk!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
