RumahCom – Berbagai program perumahan dari Kementerian PUPR diharapkan bisa dilaksanakan di wilayah timur khususnya Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa program seperti bedah rumah atau imparsial termasuk infrastruktur terus didorong supaya menyentuh kawasan timur Indonesia.
Program perumahan merupakan amanat UUD yang harus bisa dipenuhi oleh pemerintah khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu wilayah yang kerap terpinggirkan adalah kawasan timur khususnya di Papua dan sekitarnya termasuk untuk program perumahan.
Anggota Komisi V DPR Harvey B. Malaihollo menyatakan sikapnya akan memperjuangkan berbagai aspirasi khususnya dari delegasi Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) kepada pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Harvey, salah satu aspirasi yang disampaikan terkait pembangunan perumahan rakyat khususnya di wilayah Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Untuk mempercepat program perumahan di wilayah itu sangat cocok diterapkan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah milik Kementerian PUPR.
“Kami selaku mitra kerja Komisi V DPR telah menerima delegasi IKBP dan kami berbicara mengenai beberapa aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua khususnya Papua Barat Daya. Sangat penting untuk berbicara mengenai program perumahan selain infrastruktur dan transportasi,” katanya.
Salah satu yang disoroti adalah program bedah rumah atau imparsial daerah maupun berbagai program perumahan lainnya dari Kementerian PUPR yang telah memberikan manfaat nyata untuk pemenuhan sarana hunian bagi masyarakat.
IKBP juga menyampaikan agar dalam program pembangunan perumahan rakyat nanti tidak menghilangkan budaya Suku Moi di Sorong. Karena itu Harvey mengingatkan pemerintah untuk memerhatikan hal ini terlebih Suku Moi merupakan suku asli yang ada di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.
IKBP juga menyinggung terkait anak asli Papua yang hingga kini masih banyak yang belum diangkat sebagai pegawai tetap di berbagai perusahaan BUMN khususnya PT Pelni. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian Perhubungan yang juga merupakan mitra kerja terkait.
Ketua Umum IKBP Ayub Faidiban mengatakan, beberapa permasalahan yang ada di Papua Barat Daya saat ini diantaranya mengenai rumah khusus untuk Suku Moi, kondisi infrasruktur jalan yang masih buruk, hingga nasib anak Papua yang bekerja di atas kapal milik PT Pelni yang belum berstatus karyawan tetap.
“Kami mengapresiasi pihak anggota dewan yang menerima kami dengan baik dan akan terus mendorong koordinasi maupun menyampaikan aspirasi kami. Keinginan masyarakat di Papua Barat Daya khususnya terkait perumahannya semoga bisa diwujudkan dan terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Banyak lika liku yang dihadapi saat membeli rumah namun tetap bisa terwujudkan. Simak cerita para pencari rumah di video singkat berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
