RumahCom – Kementerian PUPR mendorong kalangan pekerja informal (non fixed income) untuk bisa mendapatkan hunian melalui pengajuan yang dilakukan bersama komunitasnya. Melalui komunitas ini bisa didorong percepatan karena melibatkan semua stakeholder di bidang perumahan.
Untuk terus mendorong dan memperbanyak program pembangunan perumahan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyasar kalangan atau kelompok tertentu yang tergabung dalam suatu komunitas. Melalui komunitas ini bisa lebih mudah dilakukan taksasi atau penilaian termasuk memantau cicilann rumahnya melalui perbankan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong kepemilikan hunian yang menyasar komunitas. Konsep ini juga melibatkan kolorasi seluruh stakeholder perumahan mulai pemerintah daerah, perusahaan pengembang, perbankan, dan komunitas bersangkutan.
“Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk bisa mengakses huniannya khususnya bagi segmen kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari sektor pekerja informal yang non fixed income. Kalangan ini juga didorong untuk bisa mendapatkan angsurann yang ringan melalui pembiayaan perbankan dan prasarana sarana utilitas (PSU) yang lengkap,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur.
Berdasakran program dan kebijakan DIrektorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Umum dan Komersial, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan yaitu dengan mendukung perumahan MBR secara berkelompok. Salah satunya penyediaan perumahan untuk kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai tukanng cukur yang berasal dari Garut (Asgar), Jawa Barat.
Pemerintah memberikan banyak insentif untuk memberikan akses yang luas bagi kalangan komunitas untuk bisa mengakses huniannya. Program ini bisa dioptimalkan untuk MBR secara berkelompok dengan mengirimkan surat permohonan dan proposal bantuan perumahan melalui pemerintah daerah setempat diteruskan kepada Kementerian PUPR.
Nantinya akan dilakukan verifikasi kelompok sasaran MBR yang membutuhkan bantuan perumahan berdasarkan surat permohonan dan proposal tersebut. Kalangan ini bisa memanfaatkan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan rumah subsidi yang dibangun pengembang. Prosesnya bisa lebih cepat karena ada kemudahan perizinan dari pemda serta bantuan PSU dari Kementerian PUPR.
Perumahan MBR berbasis komunitas ini merupakan bantuan dari pemerintah bagi kalangan yang bekerja di sektor informal, dalam hal ini tukang cukur, atau non fixed income yang memiliki penghasilan maksimal Rp6 juta bagi yang belum menikan dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.
“Masyarakat segmen ini bisa mendapatkan berbagai bantuan program perumahan seperti KPR subsidi FLPP yang cicilannya mulai Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan selama masa tenornya yang mencapai 20 tahun. Konsep seperti ini akan didorong untuk komunitas yang lain sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses ke perumahannya,” pungkasnya.
Manakah jenis properti yang cocok untuk kamu, Rumah atau Apartemen? Temukan jawabannya di video berikut ini, yuk!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
