RumahCom – Untuk pembangunan fisik di IKN dilakukan dengan rencana, pelaksanaan, hingga pengawasan yang ketat dan berlapis dengan mengusung konsep SIDLACOM. Hal ini bukan hanya untuk para pelaku pembangunan tapi juga memerhatikan keberlangsungan lingkungan hingga unsur sosial masyarakat setempat.
Pembangunan infrastruktur maupun proyek fisik lainnya di Ibukota Nusantara (IKN) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendoronng komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) itu dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Konsep ini juga dikenal dengan SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Programme, Construction, Operation, Maintenance).
Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga, dalam pembangunan infrastruktur IKN Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundangan untuk memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi dan semua pihak yang terlibat di lapangan.
“Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu. Selanjutnya aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan, dan aspek komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar termasuk pengendalian dampak sosial,” katanya.
Untuk penerapan aturan ini juga telah diterbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi supaya dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
“Untuk pekerjaan konstruksi di IKN karena cakupannya luas maka pengawasannya juga berlapis. Setiap paket pekerjaan harus diawasi paling tidak empat level, misalnya paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, pengawasan Manajemen Konstruksi, pengawas pengguna proyek dari Kementerian PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada Manajemen Konstruksi Induk,” imbuhnya.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi juga secara berkala melakukan monitoring SMKK mengacu pada prinsip keselamatan keteknikan konstruksi seperti pengecekan material yang akan digunakan dan pengujian kalaikan fungsi. Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan APD (alat pelindung diri).
Tidak hanya untuk pekerja, keselamatan publik atau masyarakat yang ada di sekitar juga sangat diperhatikan. Misalnya bagaimana manajemen transportasinya yang sudah diatur termasuk keempat keselamatan lingkungan. Misalnya kita menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun.
Sebanyak 2.962 orang tenaga kerja konstruksi IKN Nusantara juga sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di IKN memiliki petugas di setiap paket yang disebut Ahli K3 Konstruksi Utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan.
Banyak lika liku yang dihadapi saat membeli rumah namun tetap bisa terwujudkan. Simak cerita para pencari rumah di video singkat berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah