RumahCom – Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan memastikan seluruh program perumahan bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Periode tengah tahun ini dilakukan midterm review untuk memastikan program perumahan bisa berjalan termasuk menggandeng kalangan akademisi, profesional, maupun masyarakat untuk memastikan keberlangsungan program.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong bergaia kegiatan untuk mempercepat program perumahan yang telah diagendakan. Sejumlah kegiatan pembangunan hunian yang layak menjadi prioritas khususnya untuk segera mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, memasuki semester pertama tahun 2023 ini kembali dilakukan midterm review dan percepatan pelaksanaan kegiatan Ditjen Perumahan untuk tahun anggaran 2023. Sejumlah review telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP).
“Review ini dilakukan untuk mengetahui progres maupun berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan di lapangan. Kami berharap kepada para direktur, kepala sub direktorat, kepala seksi, kepala balai pelaksana penyediaan perumahan (BP2), dan lainnya bisa terus bekerja sama dan meningkatkan koordinasi untuk goal program yang baik,” ujarnya.
Adapun Program Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan antara lain diperlukan untuk meningkatkan progres pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial. Selain itu juga untuk mendorong pemanfaatan anggaran yang tersedia agar seluruh program perumahan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.
Karena itu setiap pimpinan di setiap unit kerja harus mampu memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu, semua pihak baik pegawai Direktorat Jenderal Perumahan yang ada di pusat dan daerah harus bisa berkoordinasi dengan baik karena masyarakat sangat membutuhkan hasil pembangunan yang berkualitas.
Menurut Iwan, dalam program pelaksanaan perumahan juga harus diantisipasi munculnya risiko dalam proses pembangunan di lapangan. Oleh karena itu, dirinya meminta para pegawai Direktorat Jenderal Perumahan untuk tetap bekerja secara profesional sesuai peraturan yang berlaku sekaligus mengikuti arahan dari pimpinan di Kementerian PUPR.
“Jangan sampai pegawai khususnya yang bertanggungjawab dan melaksanakan tugas di lapangan untuk tidak serta percaya laporan dalam proyek pembangunan. Harus dicek benar kondisi di lapangan dan jaga kualitas hasil pembangunan infrastruktur yang dibangun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk masyarakat,” tandasnya.
Saat ini juga telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus perumahan yang terdiri dari para profesional dengan melibatkan perguruan tinggi, pakar perumahan dan kalangan profesional untuk memberikan berbagai masukan sekaligus melakukan mitigasi risiko pembangunan perumahan di lapangan. Hal itu juga diperlukan untuk menghindari adanya temuan serta mendorong agar berbagai program serta kebijakan perumahan diketahui berbagai kalangan.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) misalnya, adalah program yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Ditjen Perumahan akan melakukan blacklist apabila ada konsultan atau manajemen konstruksi yang tidak bertugas dengan baik dan juga menempelkan peneng Program BSPS Bebas Pungutan Liar di rumah yang mendapat bantuan agar diketahui masyarakat dan laporkan apabila ada pungutan di lapangan.
Agar mobilitas setiap hari berjalan lancar, mencari hunian dekat stasiun menjadi pilihan terbaik. Simak tipsnya pada video berikut ini.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
