Apakah Sertifikat Tanah Hibah Bisa Digugat? Temukan Jawabannya di Sini!

Tim Editorial Rumah.com
Apakah Sertifikat Tanah Hibah Bisa Digugat? Temukan Jawabannya di Sini!
RumahCom – Hibah adalah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup. Yang perlu Anda ketahui, bahwa dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, sehingga pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Tapi, apakah sertifikat tanah hibah bisa digugat?
Dalam syarat hukum, hibah yang telah diberikan tidak dapat diminta kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh pemberi hibah. Pemerintah pun telah mengatur ketentuan mengenai hibah dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam aturan tersebut secara jelas menegaskan bahwa hibah adalah suatu persetujuan di mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Oleh karena itu, pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdata. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan.
  • Apakah Sertifikat Tanah Hibah Bisa Digugat?
  • Kedudukan Sertifikat Tanah atas Akta Hibah
  • Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hibah

Apakah Sertifikat Tanah Hibah Bisa Digugat?

Selain karena alasan administratif, pembatalan sertifikat hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal lain.
Apakah sertifikat tanah hibah bisa digugat? Sertifikat tanah hibah bisa dilakukan pembatalan atau gugatan apabila terdapat alasan administratif dan alasan lainnya. Pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht.
Selain karena alasan administratif, pembatalan sertifikat hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya. Bahkan, hal tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah inkracht.
Tidak ada perbedaan antara pembatalan sertifikat hak atas tanah dengan pembatalan hak atas tanah. Itu karena akibat dari pembatalan sertifikat hak atas tanah, maka batal pula hak atas tanah tersebut. Permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan di luar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Mekanisme pembatalan tersebut juga sudah diatur pada Pasal 110 jo. Pasal 108.
Berkaitan dengan apakah sertifikat tanah hibah bisa digugat, faktanya ada tiga cara untuk melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanah, yakni:
  • Pertama, dengan meminta pembatalan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan. Hal ini dimohonkan secara tertulis kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
  • Kedua adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
  • Terakhir, gugatan Ke Pengadilan Negeri. Setiap orang yang ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dasar dan dalil-dalil yang penggugat pikirkan dan penggugat nilai merugikan.
Meski dapat dibatalkan tetapi apabila atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut.
Kondisi tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Kedudukan Sertifikat Tanah atas Akta Hibah

Kedudukan sertifikat tanah apabila sudah menjadi SHM merupakan status kepemilikan tertinggi dan kuat di mata hukum. Sumber: Istimewa
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Akta hibah dibuat di hadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kedudukan Sertifikat Tanah apabila sudah menjadi SHM merupakan status kepemilikan tertinggi dan kuat di mata hukum. Oleh karena itu, jika ingin menjadikan hak milik seutuhnya, tentu dibutuhkan SHM sebagai bukti konkretnya. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan atau bangunan yang paling andal. Bagaimanapun, sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan sah dihadapan hukum.
Sertifikat Hak Milik/SHM merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yakni pada Pasal 32 (1) juga menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Tips Rumah.com

Tanah hibah sebaiknya dibuatkan sertifikat agar lebih terjamin haknya, sehingga tidak bisa diambil kembali oleh si pemberi hibah.

Sertifikat hak atas tanah menjadi bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Cara Mengurus Sertifikat Tanah Hibah

Pengurusan sertifikat tanah hibah memang agak berbeda sedikit dengan sertifikat tanah dari hasil jual beli.
Pengurusan sertifikat tanah hibah memang agak berbeda sedikit dengan sertifikat tanah dari hasil jual beli, karena harus meminta persetujuan pemberi hibah sebelum membuat sertifikat. Orang yang diberikan hibah harus meminta surat hibah tanah ke pemberi hibah yang menjadi bukti bahwa dia sudah setuju memberikan hibah agar BPN bisa memprosesnya. Jadi tata cara pengurusannya dimulai dari pemberi hibah dulu.
Sejumlah persyaratan dalam peralihan hibah yang harus dilengkapi adalah:
  • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
  • Surat kuasa apabila dikuasakan.
  • Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP/KK), dan surat kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket.
  • Sertifikat asli, akta hibah dari PPAT, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah di peroleh izin dari instansi yang berwenang.
  • Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB), dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
  • Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari Rp60 juta, dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak). Penyelesaian peralihan tanah hibah sendiri dapat dilakukan selama 5 hari kerja.
  • Dokumen identitas diri, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, serta pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik.
Setelah melengkapi persyaratan tersebut, pemohon dapat langsung menyerahkan dokumen tersebut melalui loket pendaftaran. Di sini pemohon juga dibebankan sejumlah uang yang harus diberikan dalam pengurusan tanah hibah. Adapun, biayanya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan dengan rumus nilai tanah (per meter persegi) dikalikan luas tanah (per meter persegi) kemudian dibagi 1.000.
Itulah penjelasan mengenai apakah sertifikat tanah hibah bisa digugat. Nah, jika Anda sedang mencari hunian pastikan sertifikat dan dokumennya aman agar tidak bermasalah di kemudian hari. Cek daftar hunian dijual di kawasan Bekasi dibawah Rp500 juta di sini!
Tonton video yang informatif berikut ini untuk mengetahui 8 tambahan biaya jual beli rumah yang perlu disiapkan!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini