Ulasan Lengkap Hak Pengelolaan di Indonesia

Menurut pengertiannya, hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
1. HAK PENGELOLAAN
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Sumber: Freerangestock

RumahCom – Tanah merupakan suatu faktor sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Di lain sisi, legalitas dari tanah juga tak kalah pentingnya untuk dipahami masyarakat.

Dari sekian jenis hak atas tanah yang berlaku di Tanah Air, Hak Pengelolaan merupakan salah satu jenis legalitas yang sah di mata hukum. Penggunaannya pun masif kendati terbatas bagi beberapa kalangan masyarakat.

Menurut pengertiannya, Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan.

  1. Pengertian Hak Pengelolaan (HPL)
  2. Ciri-Ciri Hak Pengelolaan (HPL)
  3. Tata Cara Pendaftaran Hak Pengelolaan
  4. Perbedaan Hak Pengelolaan dan Hak Pakai
  5. Wewenang Pemegang Hak Pengelolaan]

1. Pengertian Hak Pengelolaan (HPL)

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 memperkenalkan istilah Hak Pengelolaan untuk pertama kalinya. Sumber: Verywell Mind

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 memperkenalkan istilah Hak Pengelolaan untuk pertama kalinya. Sumber: Verywell Mind

Melansir laman Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat, hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Pada prinsipnya, tujuan pemakaian tanah adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan yaitu untuk diusahakan dan untuk membangun sesuatu.

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) mengenal beberapa hak atas tanah yang antara lain meliputi: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Dalam perkembangan hukum tanah nasional dikenal pula Hak Pengelolaan. Jika melihat pengaturan yang ada di dalam UUPA, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan “Hak Pengelolaan” sebagai salah satu hak atas tanah. UUPA hanya menyebut istilah “pengelolaan” dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA.

Keberadaan Hak Pengelolaan bukan merupakan hak atas tanah yang didasarkan pada undang-undang (dalam hal ini UUPA), tetapi merupakan hak yang didasarkan pada peraturan di bawah undang-undang, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara dan KetentuanKetentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

Informasi Surat Jual Beli Tanah Terlengkap 2021 Beserta Contohnya

Mengurus Sertifikat Tanah, Hukum, Dan Pajak Properti

Informasi Surat Jual Beli Tanah Terlengkap 2021 Beserta Contohnya

https://www.rumah.com/panduan-properti/contoh-surat-jual-beli-tanah-8612[/article

Peraturan Menteri ini memperkenalkan istilah Hak Pengelolaan untuk pertama kalinya. Dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 diubah dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang antara lain mengatur mengenai badan-badan hukum yang dapat diberikan Hak Pengelolaan, yaitu instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Persero, Badan Otorita dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.

2. Ciri-Ciri Hak Pengelolaan (HPL)

HPL tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang. Sumber: Unsplash

HPL tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang. Sumber: Unsplash

Hak Pengelolaan (HPL) bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA). Merujuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, HPL adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang HPL.

Di dalam UU PA tidak secara eksplisit mengatur tentang HPL. HPL justru tersirat dalam Pasal 2 ayat (4) UU PA yang berbunyi “HMN tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut peraturan pemerintah”. Hal ini berimplikasi bahwa HPL hakikatnya bukan hak atas tanah gempilan dari HMN.

Lebih lanjut, HPL tidak dapat dialihkan dan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan (HT). Namun, di  atas HPL ini dapat diberikan hak atas tanah HGB/HP dengan SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah). HGB/HP di atas HPL dapat dialihkan kepemilikannya dan dibebani dengan HT atas persetujuan pemegang HPL.

Subjek HPL antara lain instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) PT Persero, badan otorita, dan badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah. Ia berpendapat saat ini diperlukan perundang-undangan tentang HPL yang mendudukkan kembali fungsi HPL pada fungsi semula sebagi kewenangan publik.

Tip Rumah
Pemegang Hak Pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum Pemerintah baik yang bergerak dalam pelayanan publik (pemerintahan) atau yang bergerak dalam bidang bisnis, seperti BUMN/BUMD sedangkan, PT Persero, badan hukum swasta tidak mendapatkan peluang untuk berperan serta sebagai subjek atau pemegang Hak Pengelolaan.

3. Tata Cara Pendaftaran Hak Pengelolaan

Cara mendaftarkan hak pengelolaan diantaranya menyerahkan surat permohonan dan Surat Petunjuk Pelaksanaan (SPP). Sumber: Wallpaperflare

Cara mendaftarkan hak pengelolaan diantaranya menyerahkan surat permohonan dan Surat Petunjuk Pelaksanaan (SPP). Sumber: Wallpaperflare

Mendaftarkan hak pengelolaan harus melalui proses dan aturan yang berlaku di masing-masing daerah administrasi. Secara garis besar, di bawah ini syarat yang dibutuhkan untuk tata cara pendaftaran hak pengelolaan lahan.

  • Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi setempat bermaterai Rp10.000
  • Indentitas Pemohon/Penangung Jawab

WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)

WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (Fotokopi)

Badan Usaha : Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP Badan Hukum (Fotokopi)

  • Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
  • SPPT PBB Tahun berjalan dan Bukti pembayaran PBB (Fotokopi)
  • Surat Petunjuk Pelaksanaan (SPP) atau Akta Jual Beli (Fotokopi yang dilegalisasi Notaris)
  • Foto lokasi HPL
  • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp10.000 tentang kesanggupan membayar, keabsahan dokumen, penguasaan fisik, tidak sengketa dan pernyataan tidak akan menuntut pembayaran pemasukan yang telah dikeluarkan.
  • Ketetapan Rencana Kota (KRK)

Baca juga: Hibah dan Contoh Surat Hibah Tanah

4. Perbedaan Hak Pengelolaan dan Hak Pakai

Terdapat beberapa perbedaan mencolok antara hak pengelolaan dan hak pakai. Sumber:  Pinterest

Terdapat beberapa perbedaan mencolok antara hak pengelolaan dan hak pakai. Sumber:  Pinterest

Perbedaan antara hak pakai dan hak pengelolaan mungkin sekilas diartikan adalah jenis legalitas yang sama bagi sebagian masyarakat awam. Padahal, keduanya jelas berbeda menurut pengertian juga aturan hukum yang mendasarinya. Berikut Rumah.com paparkan perbedaan antara hak pengelolaan dan hak pakai dirangkum dari UU Cipta Kerja.

Definisi Hak Pengelolaan dan Hak Pakai

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.Berdasarkan Pasal 41 pada UUPA, hak pakai adalah hal menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai ini diberikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanahnya.

Subjek yang Bisa Memperoleh Hak Pengelolaan dan Hak Pakai

Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:
- Pemerintah Pusat
- Pemda
- BUMN/BUMD
- Badan hukum milik negara/daerah
- Badan bank tanah
- Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat
Hak pakai dapat diberikan kepada:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
- Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia
- Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah
Badan keagamaan dan sosial
- Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional

Jangka Waktu Hak Pengelolaan dan Hak Pakai

Hak pengelolaan diatur dalam perjanjian

Hak pakai Sesuai Pasal 45 PP No. 40/1996, jangka waktu sertifikat hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan adalah maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun lagi.  Sementara itu jangka waktu pemanfaatan sertifikat hak pakai atas tanah milik perorangan adalah maksimal 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Perpanjangan dan Peralihan

Hak PengelolaanHak Pakai
Perpanjangan, pembaharuan dilakukan berdasarkan Surat Rekomendasi dari pemegang HPL.Sertifikat hak pakai atas tanah milik perorangan menurut pasal 49 ayat 2 PP No. 40/1996, dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak milik atas tanah tersebut.
Pengalihan dan Penjaminan HAT diatas HPL dilakukan 
setelah Pemberitahuan kepada Pemegang HPL 

Jadi sudah memahami perbedaan hak pengelolaan dan hak pakai bukan? Nah, saat Anda sedang mencari rumah, perlu juga Anda ketahui status dari rumah tersebut HGB atau SHM. Berikut pilihan rumah di Yogyakarta status hak milik yang bisa jadi referensi.

5. Wewenang Pemegang Hak Pengelolaan

Terkait dengan wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan  Sumber: Pngarea

Terkait dengan wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan  Sumber: Pngarea

Pemegang Hak Pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum Pemerintah baik yang bergerak dalam pelayanan publik (pemerintahan) atau yang bergerak dalam bidang bisnis, seperti BUMN/BUMD. Sedangkan, PT Persero dan badan hukum swasta tidak mendapatkan peluang untuk berperan serta sebagai subjek atau pemegang Hak Pengelolaan.

Terkait dengan wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan baik kementerian, pemerintah daerah, maupun Hak Pengelolaan yang diberikan kepada perusahaan (djawatan), tidak ada perbedaan, yaitu meliputi wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA sebagai berikut:

  1. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
  2. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
  3. Menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut untuk pihak ketiga menurut persyaratan pemegang Hak Pengelolaan yang meliputi hal peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan kompensasi dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari istilah pengelolaan yang diperkenalkan di dalam UUPA lebih tepat apabila Hak Pengelolaan disebut sebagai aspek “kewenangan” untuk mengelola tanah. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri tersebut telah bergeser menjadi suatu hak atas tanah tersendiri. Dalam praktiknya pelaksanaan Hak Pengelolaan mengalami perkembangan yang signifikan baik dari sisi pengaturannya maupun implementasi di lapangan.

Tonton video yang informatif berikut ini untuk mempelajari tips beli rumah lelang bank yang bisa Anda ikuti dengan mudah!

 

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Baca Selanjutnya

Kalkulator Properti
Repayment Calculator Icon
Ketahui prakiraan uang muka dan cicilan rumah impian Anda dengan Kalkulator KPR Rumah.com.
Rp
Affordability Calculator Icon
Hitung perkiraan besar pinjaman dan cicilan maksimal yang bisa diajukan berdasarkan penghasilan Anda lewat Kalkulator Keterjangkauan Rumah.com
Refinancing Calculator Icon
Ringankan cicilan KPR Anda lewat refinancing. Hitung seberapa besar manfaatnya bagi Anda dengan Kalkulator Refinancing Rumah.com

4 Hunian Di Kota Besar Indonesia

Dapatkan saran dari pakar properti terbaik untuk semua pertanyaan Anda!

Cek Tanya Properti dan nikmati akses eksklusif ke ribuan jawaban dari pakar kami dan komunitas agen properti. 💬⭐👍

Masukan