Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti

Jangan remehkan aturan. Pahami Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti agar harapan Anda terwujud.
Hukum Jaminan gavel-3577254_1920
Pahami hukumnya agar Anda tahu hak dan kewajiban Anda saat menjaminkan suatu barang di mata hukum. (Foto: Pixabay)

RumahCom - Apakah Anda pernah mendengar istilah hukum jaminan? Istilah ini lebih jarang dikenali masyarakat awam dibanding istilah gadai yang lebih akrab di telinga. Padahal, hukum jaminan ini yang mengatur aktivitas pinjam meminjam, termasuk di dalamnya soal gadai. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum jaminan, mari simak pengertian hukum jaminan, Undang-undang yang mengatur seputar jaminan dan prosedur menggadaikan properti dalam poin-poin berikut ini:

  1. Apa Itu Hukum Jaminan
    1. Pengertian Hukum Jaminan
    2. Undang-Undang yang Mengatur Hukum Jaminan
    3. Sifat Perjanjian Jaminan
  2. Dapatkah Memiliki Rumah yang Menjadi Jaminan?
  3. 2 Jenis Hukum Jaminan
    1. Jaminan Umum
    2. Jaminan Khusus
  4. Jenis-jenis Jaminan Kebendaan
    1. Gadai
    2. Fidusia
    3. Hipotek
  5. Prosedur Menjaminkan atau Menggadaikan Properti

Yuk, langsung saja kita simak penjelasan lengkap mengenai hukum jaminan dalam artikel ini!

1. Apa Itu Hukum Jaminan

Hukum jaminan memiliki jenis dan sifat-sifat. (Sumber: Pexels.com)

Hukum jaminan memiliki jenis dan sifat-sifat. (Sumber: Pexels.com)

Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum jaminan terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang [1].

1) Pengertian Hukum Jaminan

Banyak ahli memberikan definisi tentang hukum jaminan ini. Dikutip dari tesishukum.com, menurut J Satrio, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Pada definisi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata,tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur.

Menurut Prof. M. Ali Mansyur, hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor terkait pembebanan jaminan dalam pemberian kredit. Sedangkan menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menuturkan bahwa hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.

Jadi pada intinya, pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).

2) Undang-Undang yang Mengatur Hukum Jaminan

Meskipun dalam undang-undang tidak tertulis pengertian tentang hukum jaminan, namun dalam KUHPerdata dapat ditemukan undang-undang yang mengatur tentang jaminan secara umum. Yaitu, Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.

Dan dalam Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

3) Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian (accessoir), tambahan, atau ikutan. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada Orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang tersebut tidak berwujud [2].

2. Dapatkah Memiliki Rumah yang Menjadi Jaminan?

Jaminan sertifikat rumah diatur dalam hukum jaminan. (Sumber: Pexels.com)

Jaminan sertifikat rumah diatur dalam hukum jaminan. (Sumber: Pexels.com)

Pertanyaan yang umum dalam hukum jaminan adalah apakah seseorang dapat mengubah atau mengklaim kepemilikan rumah yang menjadi jaminan hutang. Misalnya seseorang menjadikan rumahnya sebagai jaminan untuk mengajukan hutang. Saat hutang tidak dapat dipenuhi atau terjadi pelanggaran, hukum jaminan mengaturnya dalam hak tanggungan.

Aturan pemerintah telah menetapkan bahwa hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-bendanya yang berkaitan dengan tanah.

Hak tanggungan bisa dibebankan kepada hak atas tanah, termasuk tanaman, bangunan, serta karya yang sudah eksis atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya sudah tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Maka dalam hukum jaminan yang dapat dilakukan dalam kasus ini adalah melakukan eksekusi dengan menjual rumah dan tanah (Objek Jaminan) tersebut di muka umum melalui lembaga lelang, hasil penjualannya anda ambil untuk melunasi utang-utang teman anda kepada anda dan jika terdapat sisa, itu dikembalikan kepada teman anda.

Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan disamping gadai, fidusia, dan hipotek. Perlu diingat, prinsip ataupun tujuan dalam hukum jaminan bukan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang melainkan untuk menjamin pelunasan hutang. Anda mungkin sedang mencari rumah dengan harga yang murah tanpa harus pusing menjadikan sertifikat rumah lama Anda sebagai jaminan. Temukan rekomendasi rumah di bawah Rp300 juta lokasi Bekasi Utara.

3. 2 Jenis Hukum Jaminan

Hukum jaminan dibagi menjadi umum dan khusus. (Sumber: Freepik.com)

Hukum jaminan dibagi menjadi umum dan khusus. (Sumber: Freepik.com)

Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan jaminan utang, hal itu bergantung pada lembaga jaminan apa yang dipergunakan untuk menjaminkan benda tersebut.

1) Jaminan Umum

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum.

2) Jaminan Khusus

Dalam hukum jaminan, ada pasal-pasal yang mengatur benda yang dijadikan jaminan utang atau disebut jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur, apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur.

Tip Rumah
Dengan komitmen kuat dalam melunaskan cicilan, Anda tidak akan terkena denda keterlambatan pembayaran angsuran. Waspada, bila kewajiban membayar tak dipenuhi, Anda bisa kehilangan aset properti berharga Anda.

4. Jenis-jenis Jaminan Kebendaan

Sertifikat rumah dapat jadi jaminan. (Sumber: Rumah.com)

Sertifikat rumah dapat jadi jaminan. (Sumber: Rumah.com)

Berikut adalah macam-macam jaminan kebendaan seperti yang dikutip dari smartlegal.id, diantaranya:

1) Gadai

Objek dari gadai berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud seperti perhiasan dan benda yang tidak berwujud seperti hak untuk mendapatkan pembayaran uang (surat-surat piutang). Bila pihak debitur tidak bisa melunasi pinjamannya, maka benda yang digadai akan dikuasai oleh pihak kreditur. Sesuai dengan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata, eksekusi terhadap barang gadai dapat melalui dua alternatif yaitu, eksekusi langsung dan eksekusi dengan melalui putusan pengadilan lebih dahulu.

2) Fidusia

Fudisia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fudisia diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fudisia.

Objek fidusia berupa benda bergerak baik yang berwujud maupun tak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

3) Hipotek

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek adalah kapal dengan isi 20 m3. Hal ini diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata sampai Pasal 1232 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Bab IV Hipotek Dan Piutang-Pelayaran Yang Didahulukan.

Bagaimana bila debitur tidak memenuhi kewajibannya? Berdasarkan Pasal 1178 (2) KUHPerdata, eksekusi terhadap hipotik dalam hal debitur wanprestasi (ingkar janji), maka kreditur selaku pemegang hipotik atas kapal berhak untuk melakukan penjualan secara lelang di muka umum atas kapal-kapal yang sudah dibebani dengan hipotik. Hasil penjualan kapal tersebut digunakan sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur.

Mengurus Sertifikat Tanah, Hukum, dan Pajak Properti

5. Prosedur Menjaminkan atau Menggadaikan Properti

Hukum jaminan melalui prosedur yang rinci. (Sumber: Pixabay)

Hukum jaminan melalui prosedur yang rinci. (Sumber: Pixabay)

Mengajukan pinjaman dengan properti sebagai jaminan memang terbilang mudah, karena bila syarat dipenuhi, permohonan pinjaman pasti disetujui oleh bank. Namun yang harus dipertimbangkan, properti adalah aset berharga yang harus dijaga. Namun bila Anda terpaksa menggadaikan properti berupa sertifikat rumah, cairkan dana seperlunya saja agar beban cicilan Anda tidak terlalu berat. Dalam hukum jaminan, berikut prosedur dan hal-hal yang harus Anda perhatikan:

  1. Pilih bank atau lembaga pembiayaan terpercaya, sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini penting agar aset Anda aman. Selain itu, pelajari juga suku bunga per tahun yang dibebankan dan tenor pinjaman atau lamanya angsuran kredit, agar Anda dapat menghitung kesanggupan pembayaran cicilan pinjaman per bulannya.
  2. Pelajari syarat yang dibutuhkan agar pinjaman Anda goal. Diantaranya adalah:

Persyaratan:

  • Debitur yang bisa mengajukan pinjaman adalah warga negara Indonesia
  • Berusia 21 tahun sampai 65 tahun
  • Berprofesi sebagai karyawan, pengusaha dan profesional
  • Minimum pendapatan per bulan Rp4 juta

Dokumen yang dibutuhkan

  • Surat Keterangan Pekerja (SKP)
  • Slip gaji 3 bulan terakhir
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Fotokopi Akte Nikah (jika sudah menikah) atau cerai
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir
  • Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
  • Fotokopi sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan izin mendirikan bangunan (IMB)
  • Sertifikat Rumah
  1. Dalam hukum jaminan setelah dokumen persyaratan lengkap dan diserahkan ke pihak bank, akan ada verifikasi data dari pihak bank. Setelah itu bank akan melakukan survey ke lokasi rumah untuk menilai aset rumah. Anda juga akan diwawancarai seputar rencana penggunaan uang yang dipinjam dan seputar pekerjaan Anda.
  2. Bila pengajuan pinjaman Anda diterima, Anda akan menerima dana yang Anda butuhkan. Tetapi perlu ditanyakan di awal, berapa jumlah maksimal pinjaman yang dapat bank berikan. Karena biasanya, bank akan memberikan pinjaman maksimal senilai 70% hingga 80% dari harga rumah dalam hukum jaminan. Bila memungkinkan, Anda tidak perlu mencairkan dana semaksimal agar beban cicilan lebih ringan.
  3. Memiliki komitmen yang kuat untuk melunasi cicilan pinjaman sesuai kesepakatan yang telah dibuat sesuai hukum jaminan.

Dengan mengetahui tentang hukum jaminan dan prosedur penjaminan properti, kini Anda tahu kalau aset berharga Anda bisa membantu Anda mendapatkan tambahan dana. Perhatikan dengan cermat pengertian setiap hukum jaminan dan prosedur penjaminan properti yang benar sebelum Anda memutuskan untuk merubah status aset berharga Anda, Semoga artikel ini dapat membantu Anda memahami lebih jelas tentang hukum jaminan.

Masih kurang paham dengan istilah akta notaris?. Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini.

 

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

 

Sumber

[1][2] Winarsasi, Putri Ayi. Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). 2020. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Baca Selanjutnya

Kalkulator Properti
Repayment Calculator Icon
Ketahui prakiraan uang muka dan cicilan rumah impian Anda dengan Kalkulator KPR Rumah.com.
Rp
Affordability Calculator Icon
Hitung perkiraan besar pinjaman dan cicilan maksimal yang bisa diajukan berdasarkan penghasilan Anda lewat Kalkulator Keterjangkauan Rumah.com
Refinancing Calculator Icon
Ringankan cicilan KPR Anda lewat refinancing. Hitung seberapa besar manfaatnya bagi Anda dengan Kalkulator Refinancing Rumah.com

Perumahan Baru Di Kawasan Satelit

Dapatkan saran dari pakar properti terbaik untuk semua pertanyaan Anda!

Cek Tanya Properti dan nikmati akses eksklusif ke ribuan jawaban dari pakar kami dan komunitas agen properti. 💬⭐👍

Masukan