Cara Cek Tagihan PBB Online 2021 di Indonesia

Cara Cek PBB (Foto Utama)

RumahCom - Di zaman yang serba canggih, segala informasi yang berkaitan dengan legalitas properti semakin mudah didapat, termasuk dalam hal cek PBB online bahkan cek tagihan PBB online. Lalu, seperti apa cara cek tagihan PBB online? Sebelumnya, kita intip dulu apa saja yang akan dibahas dalam artikel ini:

  1. Apa Itu PBB?
  2. Cara Cek Tagihan PBB Online
    1. Pastikan Properti Anda sudah Terdaftar 
    2. Ikuti Langkah-Langkah Cek Tagihan di Bawah Ini
  3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
  4. Besarnya Tarif Pajak
  5. Dasar Perhitungan PBB
  6. Bisakah Bebas PBB?
  7. PBB Kena Denda? Ini Cara Hitung & Bayarnya
    1. Ketahui Dulu Nilai PBB Anda
    2. Cara Menghitung Denda PBB
    3. Cara Membayar PBB dan Denda PBB
    4. Mengecek PBB Anda
    5. Pemutihan Denda PBB

Nah, langsung saja ya kita simak ulasan tentang cara cek tagihan PBB online di bawah ini.

1. Apa itu PBB?

Surat pemberitahuan SPPT penting ketika Anda ingin membayar PBB. (Foto: bprd.jakarta.go.id)

Surat pemberitahuan SPPT penting ketika Anda ingin membayar PBB. (Foto: bprd.jakarta.go.id)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB merupakan pajak bersifat kebendaan, secara umum besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Ada beberapa tempat yang termasuk dalam bangunan antara lain:

  • Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan
  • Jalan tol
  • Kolam renang
  • Pagar mewah
  • Tempat olahraga
  • Galangan kapal, dermaga
  • Taman mewah
  • Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
  • Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2. Cara Cek Tagihan PBB Online

Cek tagihan online sekarang sudah bisa online

Cek tagihan online sekarang sudah bisa online

Saat ini bayar PBB bisa lebih fleksibel karena bisa melalui online. Untuk itu, ketahui dulu cara cek tagihan PBB berikut ini:

a. Pastikan Properti Anda sudah Terdaftar

Untuk cek PBB online atau ingin cek tagihan PBB online, pertama yang harus dilakukan adalah memastikan properti yang dimiliki sudah terdaftar. Jika belum, daftarkan terlebih dulu dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOP secara jelas, benar, dan lengkap.

Lalu setelahnya dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dilampiri bukti pendukung seperti:

  1. Scan KTP Pemohon/Kuasa apabila Pemohon/Kuasa tidak sama dengan Wajib Pajak;
  2. Scan KTP Wajib Pajak (WP);
  3. Scan Surat Kuasa bermaterai Rp6.000 dan ditandatangani WP, apabila yang mengajukan (Pemohon) bukan yang bersangkutan (WP);
  4. Scan Surat Tanah (Sertifikat/SIPT/Petok D/Letter C/IJB);
  5. Scan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan apabila Surat Tanah berupa Petok D/Letter C/IJB;
  6. Scan Surat Kesediaan Pendampingan Survei;
  7. Foto Objek Pajak (meliputi foto Tanah dan Bangunan tampak depan, samping kanan kiri belakang apabila memungkinkan dan foto jalan di depan Tanah / Bangunan).

b. Ikuti Langkah-Langkah Cek Tagihan di Bawah Ini

Nah, setelah sudah memastikan properti Anda terdaftar, untuk mengecek PBB online, Anda bisa mengakses website masing-masing kantor pajak daerah dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:

  1. Pilih menu BPHTB online
  2. Klik pengecekan PBB
  3. Masukan NOP, contoh 32.78.001.001.001.0001.0
  4. Selanjutnya akan muncul data PBB meliputi NOP, alamat objek PBB, RT/RW objek PBB, kelurahan objek PBB, kecamatan objek PBB, luas tanah obyek PBB, luas bangunan objek PBB, NJOP tanah tahun berjalan, NJOP bangunan tahun berjalan dan catatan pembayaran
  5. Apabila data PBB tersebut sudah benar, silakan lanjutkan apabila ingin melakukan bayar PBB online
  6. Tapi jika ada ketidaksesuaian, ajukan pembetulan atau koreksi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota masing-masing wilayah dengan membawa bukti-bukti pendukung

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994 menjelaskan mengenai subjek PBB. Mereka adalah orang atau badan yang secara nyata

Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994 menjelaskan mengenai subjek PBB.

Pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No.12 Tahun 1994 menjelaskan mengenai subjek PBB. Mereka adalah orang atau badan yang secara nyata:

  1. Mempunyai hak atas bumi/tanah, dan/atau;
  2. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau;
  3. Memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau;
  4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut UU PBB. Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya maka yang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak.

4. Besarnya Tarif Pajak

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan

Seperti yang tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adapun tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 %. Dan di dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998 diatur tentang dasar pengenaan PBB. Dalam hal ini yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Meski pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah tiga tahun sekali.

Namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessmen

5. Dasar Perhitungan PBB

Perhitungan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan diatur oleh undang-undang, dan Anda bisa memperkirakan jumlahnya sendiri. (Foto: Pexels)

Perhitungan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan diatur oleh undang-undang, dan Anda bisa memperkirakan jumlahnya sendiri. (Foto: Pexels)

Menghitung PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) itu gampang-gampang susah. Ada beberapa hal penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Sesuai undang-undang yang disebutkan sebelumnya, tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5 persen. 

Untuk dasar Penghitungan PBB telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP No.25 Tahun 2002. Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi NJOP bumi, antara lain letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Sementara NJOP bangunan dipengaruhi bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan.

NJOPTKP pada tiap daerah berbeda-beda, tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan bahwa NJOPTKP setiap daerah di kabupaten/kota setinggi-tingginya senilai Rp12.000.000. NJOPTK ini hanya berlaku satu kali dalam setahun bagi seorang wajib pajak. Jika Anda punya lebih dari satu objek pajak, yang mendapat pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang Anda miliki.

Sementara NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100%. Besaran persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Rincian persentase NJKP ditetapkan lewat KMK Nomor 201/KMK.04/2000, yaitu 40% untuk objek pajak perkebunan, objek pajak pertambangan, dan objek pajak kehutanan.

Rumah dan apartemen terkait Pajak Pedesaan dan Perkotaan, dilihat dari nilai NJOP-nya. Jika NJOP-nya lebih besar dari 1 miliar Rupiah, persentase NJKP-nya 40%. Jika NJOP di bawah 1 miliar Rupiah, persentase NJKP-nya 20%.

Begini rumus penghitungan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan):

  • NJOP = (NJOP Bumi = luas tanah x nilai tanah) + (NJOP Bangunan = luas bangunan x nilai bangunan).
  • NJOPTKP = Rp12.000.000
  • NJOP untuk perhitungan PBB = NJOP – NJOPTKP
  • NJKP = 40% dari NJOP atau 20% dari NJOP untuk perhitungan PBB
  • PBB yang terutang = 0,5% x NJKP (jumlah PBB yang harus dibayar setiap tahun)

Contoh:

Nilai jual suatu objek pajak sebesar Rp1.000.000 dan persentase Nilai Jual Objek Pajak misalnya 20%. Maka Nilai Jual Kena Pajak adalah 20% x Rp 1.000.000 = Rp200.000

Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

Maka detailnya akan terlihat sebagai berikut:

1. Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

2. Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)

= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

Cara Bayar PBB Online

Cara Bayar PBB Online

6. Bisakah Bebas PBB?

PBB Online 4

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh fasilitas rumah murah, pada tahun 2016 silam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memberlakukan bebas pembayaran PBB bagi rumah murah, tempat ibadah, dan bangunan sosial.

Untuk bebas PBB, masyarakat dapat mengajukan permohonan keringanan. Dari pengajuan tersebut, nantinya pemerintah akan melakukan verifikasi atas data yang disampaikan warga. Tetap tunaikan kewajiban membayar pajak, demi kelancaran dan pembangunan bangsa.

7. PBB Kena Denda? Ini Cara Hitung & Bayarnya

Jangan menunda membayar PBB agar tidak kena denda

Jangan menunda membayar PBB agar tidak kena denda

Melansir Departemen Keuangan RI, PBB termasuk Pajak Negara yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

Karena itu sebagai wajib pajak dan pemilik properti, Anda tentu wajib membayar PBB. Nah, sekarang coba lihat, apakah tahun ini Anda sudah membayarnya? Kalau Anda telat membayarnya, berikut adalah perhitungan dan cara bayar denda PBB.

a. Ketahui Dulu Nilai PBB Anda

Sebelum membayar, Anda juga harus mengetahui nilai PBB Anda. Nilai pajak yang dihitung untuk PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ketentuan nilai tersebut berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besaran PBB yang ditetapkan didapat dari perkalian tarif 0,5% dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar Rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar Rupiah atau lebih).

b. Cara Menghitung Denda PBB

Pemerintah telah menetapkan besaran 2% sebagai denda keterlambatan pembayaran PBB. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Besaran PBB rumah

Rp. 300.000,-

Denda PBB per bulan (UU No.2 Tahun 1994)

2%

Biaya denda yang harus dibayar

Rp. 300.000 x 2% = Rp. 6.000,-

Biaya denda yang harus dibayar setahun

Rp. 6.000 x 12=  Rp. 72.000,-


Jika telat membayar setahun, maka denda PBB Anda adalah Rp72 ribu Rupiah. Meski 2% terasa kecil, kalau didiamkan tentu akan menumpuk, dan tiba-tiba Anda harus membayar denda sangat besar. Bayangkan kalau PBB Anda mencapai 2 juta Rupiah per bulan?

Pemerintah memang memberikan keringanan berupa penghapusan denda. Namun, denda yang bisa dihapuskan hanyalah denda selama 24 bulan. Jika periode keterlambatan Anda lebih dari itu, ya harus dibayar. Kalau sampai terlupakan, wah bisa-bisa di depan rumah Anda dipasang plang “Penunggak Pajak”. Kalau masih belum membayar juga, hati-hati rumah Anda bisa disita!

c. Cara Membayar PBB dan Denda PBB

Sebagai warga negara yang baik, Anda memang wajib membayar pajak. Zaman sekarang, cara membayar pajak pun semakin mudah. Anda bisa memilih bayar langsung ke bank atau kantor pos, atau membayar lewat online. Kalau Anda lebih suka membayar langsung, Anda bisa membayarnya di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk.

Jangan lupa bawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang dibagikan ke warga pada awal tahun lewat kelurahan atau ketua RT/RW setempat. Nominal pajak yang mesti dibayarkan serta Nomor Objek Pajak (NOP) tertera di SPPT ini.  Untuk bukti pelunasan PBB, Anda akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan stempel kalau sudah lunas.

Sedangkan cara bayar yang kedua adalah dengan cara online. Hanya saja belum semua bank daerah bekerja sama dengan Pemda setempat. Namun, jika bank Anda sudah online, cara ini jauh lebih mudah.

d. Mengecek PBB Anda

Bagaimana jika Anda berniat membayar PBB beserta denda PBB, namun tidak tahu berapa tunggakan PBB? Caranya mengeceknya mudah saja. Anda bisa langsung membuka situs untuk cek PBB Anda sesuai domisili. Untuk Anda yang tinggal di Jakarta, silahkan kunjungi website BPRD Jakarta. Anda pun bisa mengecek E-PBB di daerah lain melalui online.

e. Pemutihan Denda PBB

Terkadang, di waktu-waktu tertentu, ada pemerintah daerah yang memberlakukan pemutihan denda PBB. Biasanya hal ini dilakukan bersamaan dengan pemutihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Beberapa provinsi atau kabupaten atau kota yang pernah melakukan pemutihan pajak, misalnya DKI Jakarta, Tegal, Bogor, Bekasi, hingga Bandung. Bahkan, Surabaya dan Tangerang Selatan saat ini sedang menerapkan kebijakan penghapusan denda PBB. Coba saja Anda cek kantor pajak setempat mengenai pemutihan denda pajak di tahun ini. Tak ada salahnya memanfaatkan keringanan ini.

Namun Anda harus ingat, aturan keringanan ini berbeda-beda di setiap daerah begitu juga dengan jangka waktunya. Kalau ingin mengajukan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, simak persyaratan berikut:

  • Menulis surat permohonan pengurangan atau keringanan menggunakan bahasa Indonesia, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  • Dalam surat tersebut, sebutkan berapa persen pengurangan yang diajukan.
  • Sebagai syarat pengajuan, lampirkan Surat Pernyataan, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan telepon, fotokopi Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak sebelumnya, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
  • Permohonan mengenai keringanan PBB dilakukan paling lambat 3 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima wajib pajak atau paling lambat 6 bulan sejak bencana alam dan sebab-sebab lain yang luar biasa terjadi.
  • Pengurangan atau keringanan diajukan secara kolektif, akan diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari sebelum dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk tahun pajak tersebut.

Bagaimana, siap jadi warga negara yang baik dengan membayar pajak? Sebagai pemilik rumah atau bangunan, sudah tentu Anda punya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan setiap tahun.

Untuk selengkapnya, simak video panduan tentang cara bayar PBB online yang wajib Anda ketahui berikut ini.

Itulah informasi terkait cara cek tagihan PBB online. Semoga lewat artikel ini Anda mendapatkan informasi lengkap tentang hal terkait. Tetap tunaikan kewajiban membayar pajak, demi kelancaran dan pembangunan bangsa. Bagi Anda yang berminat membaca artikel tentang properti lainnya, segera kunjungi Rumah.com!

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Tanya Rumah

Temukan jawab seputar properti dari ahlinya

Baca Selanjutnya

Kalkulator Properti
Repayment Calculator Icon
Ketahui prakiraan uang muka dan cicilan rumah impian Anda dengan Kalkulator KPR Rumah.com.
Rp
Affordability Calculator Icon
Hitung perkiraan besar pinjaman dan cicilan maksimal yang bisa diajukan berdasarkan penghasilan Anda lewat Kalkulator Keterjangkauan Rumah.com
Refinancing Calculator Icon
Ringankan cicilan KPR Anda lewat refinancing. Hitung seberapa besar manfaatnya bagi Anda dengan Kalkulator Refinancing Rumah.com

Properti Strategis di Jakarta Barat

Dapatkan saran dari pakar properti terbaik untuk semua pertanyaan Anda!

Cek Tanya Properti dan nikmati akses eksklusif ke ribuan jawaban dari pakar kami dan komunitas agen properti. 💬⭐👍

Masukan