Ini Kebijakan Pemerintah untuk Bantu Cicilan Rumah

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi bukan hanya negara per negara tapi secara global di semua negara. Penularan virus yang sangat cepat antar manusia membuat banyak negara kewalahan untuk menanggulanginya termasuk di Indonesia.

Akhirnya, kebijakan karantina, lockdown, atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang secara resmi mulai diberlakukan di kota-kota Indonesia untuk memutus mata rantai penularan virus akan membuat perekonomian semakin tertekan. Asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar lima persen dikoreksi menjadi 2,3 persen bahkan skenario terburuk bisa mencapai nol persen.

Dalam artikel ini Anda akan mendapatkan informasi seputar:

Menurut Menteri Keungan Sri Mulyani, dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional lebih sulit diprediksi karena kita belum pernah menghadapi situasi krisis akibat wabah seperti ini. “Covid-19 ini jauh lebih kompleks dibandingkan krisis pada tahun 1997-1998 maupun 20008-2009. Penyebabnya belum bisa ditahan sehingga kita sulit membuat asumsi-asumsi perekonomian,” ujarnya.

Bila melihat penanganan ekonomi di negara lain terkait wabah Covid-19, beberapa instrumen fiskal diluncurkan seperti tax break, insentif pajak, bantuan sosial (bansos), relaksasi suku bunga, hingga anggaran khusus sebagai jaring pengaman maupun untuk menjaga sistem keuangan tidak terlalu terbebani oleh krisis.

Australia misalnya, memberikan stimulus berupa insentif pajak, bantuan social safety net, jaminan pinjaman untuk bisnis, penurunan tingkat suku bunga hingga 50 basis poin (bps), dan injeksi dari bank sentral. Total stimulus yang digelontorkan pemerintah Australia mencapai 10,9 persen dari total PDB negaranya.

Singapura mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 juga mencapai lebih dari 10 persen total PDB yang terdiri dari bantuan langsung, bantuan pencegahan PHK, subsidi upah, cash transfer ke rumah tangga, penguatan skema pendataan, dan moratorium pembayaran utang bagi perusahaan dan individu yang terdampak.

Sementara Amerika mengalokasikan stimulus sebesar 10,5 persen dari total PDB berupa emergency spending dan untuk pengembangan vaksin. Selain itu juga penurunan tingkat suku bunga mencapai range 0-0,25 persen, cash transfer, quantitative easing, dan fasilitas pinjaman untuk kalangan usaha kecil mikro.

“Untuk Indonesia, pemerintah mengalokasikan 2,5 persen dari total PDB untuk pembiayaan stimulus Covid-19 dengan kebijakan antara lain penanganan kesehatan, penangguhan pajak untuk pelaku usaha, relaksasi kredit, dan bantuan kepada dunia usaha. Kalau dihitung dari tahapan stimulus, dari 2,5 persen GDP yang sudah dikeluarkan itu Rp8,5 triliun, Rp22,5 triliun, hingga nanti terakhir lebih Rp405 triliun,” beber Sri.

Bisnis properti merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya wabah Covid-19. Padahal, sebelum wabah ini merebak ke Indonesia pada awal Maret 2020, sejak akhir tahun lalu bisnis properti sudah mulai meningkat. Bahkan periode awal tahun yang biasanya nilai penjualan properti menurun, awal tahun 2020 ini menunjukan tren yang meningkat.

Periode bulan Maret hingg April menjadi fase terberat karena hampir semua pengembang tidak membukukan penjualan terlebih dengan pemberlakukan PSBB dan harus bekerja dari rumah (work from home/WFH). Masyarakat juga lebih memprioritaskan pada keselamatan dan kesehatannya dibandingkan untuk membeli properti.

“Seluruh kantor marketing kami tutup dan kalaupun ada yang tertarik untuk melihat ke proyek harus dengan appointment. Seluruh marketing terpaksa diliburkan dan kami memperkuat konsep branding maupun prospek konsumen melalui digital marketing. Susahnya kita tidak bisa memprediksi kapan krisis ini berakhir jadi strateginya sementara ini bagaimana untuk bertahan,” kata Imron Rosyadi, General Manager PT Synthesis Development, pengembang berbagai proyek apartemen maupun perumahan di Jabodetabek.

Satu hal yang disadari oleh kalangan pengembang, saat situasi seperti ini dan penjualan langsung drop, bukan berarti seluruh aktivitas bisnis dihentikan. PT Metropolitan Land Tbk (Metland) misalnya, tetap berpromosi setidaknya untuk membuat situasi pasar tidak kehilangan momentum saat nanti wabah ini berakhir.

Menurut Direktur Metland Nitik Hening, Metland meluncurkann promo terbaru di tengah pandemi ini yaitu Book Now, Pay Later Deals!. Konsumen cukup melakukan pembayaran tanda jadi untuk periode April hingga Mei 2020 dan libur bayar selama tiga bulan sehingga akan mulai mencicil nanti saat bulan Agustus 2020.

“Program ini kami luncurkan untuk memulihkan minat pembeli dan memudahkan konsumen yang mencari hunian di tengah kondisi saat ini. Seluruh produk Metland mulai harga Rp400 jutaan hingga Rp3 miliar bisa dibeli cukup hanya dengan booking dan langsung libur bayar,” ujarnya.

Program Boook Now, Pay Later Deals! ini bisa didapatkan di seluruh proyek residensial Metland seperti Metland Menteng, Metland Puri, Metland Transyogi, Metland Tambun, Metland Cibitung, dan Metland Cileungsi. Metland juga akan memberikan subsidi bunga sebesar satu persen dengan beberapa bank yang bekerja sama selain menalangi untuk pembayaran pajak-pajaknya sehingga produk yang dibeli akan lebih ringan lagi harganya.

Penguatan digital marketing juga dilakukan oleh PT Adhi Commuter Properti (ACPP), pengembang proyek LRT City, sebuah proyek transit oriented development (TOD) di berbagai stasiun maupun jalur transportasi LRT yang saat ini tengah dibangun. Menurut Direktur Utama ACP Rizkan Firman, minat masyarakat dengan proyek TOD yang ditawarkan ACP tetap besar.

“Karena kegiatan marketing offline terhenti kita perkuat konsep digital marketing. Salah satunya dengan memperlihatkan video progres proyek yang bisa dilihat di seluruh channel media sosial ACP. Kami juga memberikan kemudahan pembayaran dengan booking online hingga mengalokasikan satu persen untuk penanganan Covid-19 dari setiap transaksi yang terjadi di seluruh produk ACP,”
.

Dari sisi pemegang otoritas keuangan lain yaitu Bank Indonesia (BI) juga cukup responsif mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dampak penurunan ekonomi akibat wabah ini. Sejak bulan Maret lalu, BI kembali menurunkan patokan suku bunga atau BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps. Dari 4,75 persen menjadi 4,5 persen dan ini merupakan tingkat suku bunga terendah yang pada situasi normal akan sangat menggairahkan perekonomian.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan moneter yang dikeluarkan supaya akomodatif dengan perkiraan inflasi yang mungkin terjadi karena wabah ini. Untuk itu salah satu langkah pre emptive untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah wabah dengan melakukan relaksasi BI7DRR.

“Ini juga berlaku untuk patokan suku bunga yang lain seperti deposit facility menjadi 3,75 persen, dan suku bunga lending facility menjadi 5,25 persen. BI juga terus memantau situasi ekonomi dunia akibat dampak wabah ini dan menyiapkan berbagai langkah untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap makro eknomi maupun sistem keuangan kita,” jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan kebijakan kredit untuk kendaraan dan properti. Khusus sektor properti, keringan yang diberikan untuk nasabah yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung Covid-19 dalam arti yang aktivitas keuangan maupun perekonomiannya terganggu.

“Masyarakat yang memiliki cicilan KPR bisa mendapatkan keringanan penangguhan pembayaran kredit dengan syarat tempat bekerja maupun kegiatan usahanya terdampak pandemi Covid-19. Jangka waktu keringanannya mulai tiga bulan hingga satu tahun dengan syarat dan kriteria ditentukan oleh bank ataupun lembaga pemberi kreditnya,” katanya.

Hal ini langsung direspon oleh Bank Mandiri yang memberikan relaksasi kepada nasabah dengan penundaan, pembayaran hanya pokok, atau pembayaran bunga saja. Untuk nasabah yang kehilangan pekerjaan bisa dilakukan penundaan cicilan mulai 3-6 bulan bahkan satu tahun.

“Nanti saat nasabah sudah mendapatkan pekerjaan lagi bisa langsung melanjutkan cicilannya dengan jumlah yang lebih besar supaya tenornya tetap, atau cicilannya sama tapi tenornya lebih panjang. Kelonggarannya bisa fleksibel karena kita membuka berbagai opsi yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah,” ujar Ignatius Susatyo Wijoyo, Executive Vice President Consumer Loans Group Bank Mandiri.

Bank BTN juga langsung menerapkan aturan OJK untuk melakukan relaksasi cicilan KPR kepada nasabahnya. Menurut Direktur Finance, Plannning & Treasury Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu, nasabah bisa melakukan restrukturisasi secara online sehingga tidak perlu datang ke kantor-kantor cabang Bank BTN.

“Ada puluhan ribu nasabah yang sudah mengajukan restrukturisasinya dan kami sudah merestrukturisasi sebanyak 17 ribu nasabah. Kami memiliki dua juta debitur dengan nilai mencapai lebih dari Rp250 triliun, yang mengajukan restrukturisasi ini nilainya sekitar Rp2,7 triliun dan kami akan responsif dengan kesulitan nasabah selama pandemi ini,” katanya.

Peran aktif pemerintah lainnya dilakukan oleh Kementeriann Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melakukan relokasi anggaran mencapai Rp24,53 triliun dari total anggaran kementerian ini sebesar Rp120 triliun untuk tahun anggaran 2020. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, relokasi anggaran itu dari penghematan alokasi perjalanan dinas, paket meeting, hingga paket-paket kontraktual pekerjaan yang belum dilakukan lelang maupun rekomposisi alokasi anggaran.

“Anggaran sebesar Rp24,53 triliun ini akan lebih difokuskan untuk penanganan wabah Covid-19 selain anggaran lain yang kita fokuskan untuk mengurangi dampak buruk yang bisa terjadi akibat wabah ini. Program kerja maupun realisasi belanja infrastruktur harus bisa dirasakan langsung manfaatnya supaya belanja infrastruktur tetap bisa meningkatkan daya beli masyarakat kecil dan mengurangi angka pengangguran akibat wabah Covid-19,” tandasnya.