RumahCom – Pernahkah membayangkan bagaimana jadinya jika sebuah negara tidak memiliki aturan untuk pemasukan dan pengeluarannya? Sudah pasti kondisi ekonomi akan kacau bahkan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Karena itu dibutuhkan aturan seperti kebijakan fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Kira-kira apa saja ya fungsi kebijakan fiskal dan perbedaannya dengan kebijakan moneter? Yuk simak artikel ini karena tim Rumah.com akan memberikan penjelasan lengkapnya berikut ini:
- Kebijakan Fiskal
- Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
- Tujuan Kebijakan Fiskal
- Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
- Instrumen Kebijakan Fiskal
- Contoh Kebijakan Fiskal
- Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus bertumbuh. Bisa dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut I Wayan Sudirman dalam bukunya Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal yang dikutip dari Kompas, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa.
Sebagai contoh, salah satu instrumen pemasukan negara adalah pajak. Untuk mengatur besaran penetapan pajak bagi wajib pajak, DPR akan mengadakan rapat untuk membuat kebijakan fiskalnya. Setelah itu, pelaksanaan hasil strategi harus ditaati oleh seluruh wajib pajak sementara pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah.
Kebijakan fiskal biasanya diambil pemerintah untuk membantu agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir, terutama bagi Anda yang ingin membeli rumah. Jika Anda sedang mencari hunian dijual di kawasan Jakarta Selatan, cek daftar huniannya di bawah Rp1 miliar berikut ini!
Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
Aturan mengenai kebijakan fiskal tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan kebijakan fiskal terkait anggaran (APBN) memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi menjelaskan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun”. Untuk fungsi perencanaan, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Sementara itu, fungsi pengawasan pada kebijakan fiskal mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tidak hanya itu, inilah beberapa tujuan lain dari kebijakan fiskal:
1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara
Dari pembahasan sebelumnya, telah diketahui jika tujuan utama kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi negara. Tidak hanya itu, kebijakan fiskal juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.
Karena salah satu fungsinya adalah mengatur pendapatan negara, maka kebijakan fiskal diharapkan bisa mengeluarkan banyak inovasi baru dalam bidang ekonomi yang nantinya menjadi solusi meningkatkan perekonomian di berbagai bidang seperti perbankan, korporat, sampai usaha mikro.
2. Menjaga Stabilitas Harga
Kenaikan harga barang yang terasa mendadak sebenarnya terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari yang positif seperti permintaan (demand) terhadap barang tersebut sampai adanya tindakan curang seperti monopoli dan penimbunan komoditi. Untuk mencegah dan memberantas hal tersebut, dibutuhkan kebijakan fiskal agar harga barang kembali stabil sehingga terjangkau oleh masyarakat.
3. Mendorong Laju Investasi
Dibutuhkan iklim investasi yang baik agar investor mau menaruh uangnya pada suatu negara. Tidak bisa dicapai begitu saja, dibutuhkan kebijakan fiskal guna menunjukan stabilnya ekonomi sebuah negara sehingga mampu mendorong kepercayaan investor agar mengucurkan dananya. Jika mampu meningkatkan laju investasi, negara tentu akan diuntungkan dengan masuknya pendapatan dari pajak usaha.
4. Meningkatkan Potensi SDM
Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, jika laju investasi tinggi maka ada kemungkinan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan akhirnya menyerap tenaga kerja. Hasilnya tentu mengurangi angka pengangguran yang menjadi salah satu masalah besar di tiap negara.
Tidak hanya itu, kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan potensi SDM misalnya lewat program Kartu Indonesia Pintar. Diharapkan, program tersebut mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja usia produktif sehingga mampu bersaing di dunia kerja dan nantinya menaikkan taraf ekonomi negara.
5. Mewujudkan Keadilan Sosial
Terakhir, kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Salah satu contoh penerapannya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan.
Program tersebut merupakan langkah pemerintah dalam melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Dengan diadakannya program tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat tetap terjaga sehingga kondisi negara turut stabil.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
Dari penjelasan poin sebelumnya, ternyata banyak sekali ya tujuan dari kebijakan fiskal yang sangat krusial bagi stabilitas negara. Kebijakan fiskal sendiri dari segi penerapannya ternyata dibagi dalam 2 jenis. Apa saja? Ini dia penjelasan selengkapnya!
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Jenis kebijakan fiskal yang pertama ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Ketika kebijakan fiskal ini dilakukan, diharapkan daya beli masyarakat yang sebelumnya lesu akan kembali naik sehingga roda perekonomian berputar makin kencang. Tujuan lainnya adalah mengurangi tingkat pengangguran sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Berlawanan dengan jenis pertama, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi dengan menurunkan belanja negara serta menaikkan tingkat pajak. Biasanya, jenis kebijakan fiskal ini akan dilakukan jika pemerintah melihat kondisi perekonomian sedang ekspansi yang mulai memanas demi menurunkan tekanan permintaan.
Suku Bunga BI: Definisi, Fungsi, dan Pengaruh Kenaikan Suku Bunga
Simak penjelasannya di sini!
Instrumen Kebijakan Fiskal
Setelah mengenal tujuan kebijakan fiskal, Anda juga perlu mengetahui instrumen apa saja yang digunakan pemerintah dalam menjalankan aturan tersebut. Instrumen sendiri merupakan sektor dalam perekonomian yang dimanfaatkan guna menjaga stabilitas perekonomian makro. Sedikitnya, ada 3 instrumen yang digunakan kebijakan fiskal, yakni:
1. Pajak
Instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun dan sebaliknya daya beli kembali naik saat pajak diturunkan. Kaitannya selain daya beli adalah terhadap produksi barang dan jasa dimana ketika pajak naik maka output akan menurun dan sebaliknya.
2. Obligasi Publik
Obligasi publik jadi instrumen kebijakan fiskal lain yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat berinvestasi. Melalui Surat Utang Negara (SUN) Ritel, masyarakat yang memiliki dana akan ditawarkan untuk membeli surat tersebut dimana nantinya negara yang mencicil hutang serta bunga pinjamannya.
3. Pengeluaran Belanja
Terakhir instrumen kebijakan fiskal adalah pengeluaran belanja negara. Demi tercapainya stabilitas perekonomian, pemerintah perlu mengurangi atau menambah belanja negara yang disesuaikan dengan kondisi saat itu.
Misalnya, jika neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah harus mengurangi pengeluaran dari sektor lainnya sampai kembali stabil. Konsep instrumen ini sama seperti kehidupan sehari-hari, dimana saat pendapatan turun maka seseorang harus mengurangi belanja yang kurang penting dan berhemat.
Contoh Kebijakan Fiskal
Kini Anda telah memahami tujuan, instrumen, serta jenis dari kebijakan fiskal. Bagaimana dengan penerapannya? Agar makin jelas, kebijakan fiskal sejatinya telah sering diterapkan selama masa pandemi COVID-19 antara lain:
1. Peningkatan Anggaran Penanganan COVID-19
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pemerintah meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan memulihkan perekonomian akibat pandemi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menaikkan anggaran lebih dari Rp700 triliun yang diambil dari program lalin lalu dialokasikan untuk situasi darurat tersebut. Karena kas negara cukup tergerus akibat program PEN, pemerintah pun makin gencar menarik utang demi membiayai defisit anggaran.
2. Subsidi Bahan Bakar
Pemberian subsidi bahan bakar (BBM) adalah salah satu contoh penerapan kebijakan fiskal yang paling sering dirasakan. Penurunan harga BBM diharapkan membantu usaha mikro dan masyarakat lain sehingga roda ekonomi terus berputar. Selain bahan bakar, subsidi juga dapat dialokasikan pada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas negara. Setiap subsidi diusahakan selalu menyasar masyarakat yang membutuhkan sehingga tepat sasaran.
Tips Rumah.com
Pertimbangkan membeli Surat Utang Negara agar mendapatkan untung dari investasi dan membantu pembiayaan anggaran pembangunan negara.
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Selain kebijakan fiskal, istilah lain yang sering terdengar dalam dunia ekonomi adalah kebijakan moneter. Keduanya tidak sama dan memiliki tujuannya masing-masing. Berbeda dengan kebijakan fiskal yang mengatur pemasukan dan pendapatan negara, kebijakan moneter adalah strategi yang dilakukan pemerintah dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar guna mengendalikan inflasi.
Perbedaan lainnya, jika kebijakan fiskal berasal dari pemerintah, maka kebijakan moneter bersumber dari bank sentral dan cara kerjanya dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sehingga akan memengaruhi biaya pinjaman serta pengeluaran individu/bisnis.
Selain itu, kebijakan moneter bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga nantinya mampu meningkatkan ekonomi. Baik kebijakan fiskal dan moneter bisa dilakukan serentak atau salah satu tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang sedang terjadi.
Tonton video berikut ini untuk mendapatkan panduan membuat financial planning agar terbebas dari hutang!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
Penyangkalan: Informasi yang disajikan hanya sebagai informasi umum. PropertyGuru Pte Ltd dan PT AllProperty Media atau Rumah.com tidak memberikan pernyataan ataupun jaminan terkait informasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan ataupun jaminan mengenai kesesuaian informasi untuk tujuan tertentu sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Meskipun kami telah berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan informasi yang kami sajikan di dalam artikel ini akurat, dapat diandalkan, dan lengkap pada saat ditulisnya, informasi yang disajikan di dalam artikel ini tidak dapat dijadikan acuan dalam membuat segala keputusan terkait keuangan, investasi, real esate, maupun hukum. Lebih jauh, informasi yang disajikan bukanlah sebagai pengganti saran dari para profesional yang terlatih, yang dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi Anda secara pribadi. Kami tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari keputusan yang Anda buat dengan mengacu pada informasi yang tersaji dalam artikel ini.