Kenali Tiga Surat Perjanjian Beli Rumah

Untuk memberikan panduan bagi Anda yang awam, Rumah.com akan menjabarkan pengertian dari ketiga istilah perjanjian penting saat hendak beli rumah.
suart perjanjian beli rumah

Bagi Anda yang first time buyer atau kali pertama membeli rumah baru, mungkin masih asing dengan istilah PPJB, PJB hingga AJB. Padahal ketiga aspek ini tidak boleh dianggap remeh sebab bisa menimbulkan akibat yang fatal.

Mengapa? Karena, dalam ketiga istilah tersebut tertera jelas antara hak dan kewajiban, baik untuk konsumen maupun pengembang (penjual). Dan apabila Anda benar-benar tidak memahaminya, ditakutkan bisa merugikan Anda sebagai konsumen.

Untuk memberikan panduan bagi Anda yang awam, Rumah.com akan menjabarkan pengertian dari ketiga istilah perjanjian penting saat hendak beli rumah.

Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB)

Perjanjian pertama adalah PPJB. Tujuan adanya PPJB ini sebagai pengikat sementara, saat pembuatan AJB resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Singkatnya, PPJB adalah isi kesepakatan penjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau ‘uang muka’ berdasarkan kesepakatan.

Biasanya, pembuatan PPJB ini dibuat pada saat pembayaran harga belum luas. Adapun isi yang tertera pada PPJB antara lain harga, kapan waktu pelunasan, dan ketentuan dibuatnya AJB.

Poin-poin penting pada PPJB ini meliputi obyek pengikatan jual beli, kewajiban dan jaminan penjual, kewajiban bagi pembeli, dan isi perjanjian pengikatan jual beli sesuai keputusan pemerintah.

(Lihat dan temukan daftar rumah baru di berbagai kota besar di Indonesia)

Pengikatan Jual Beli (PJB)

Kedua adalah Pengikatan Jual Beli (PJB). Perjanjian ini menjelaskan kesepakatan antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris.

Adanya PJB ini sebenarnya membantu konsumen apabila hendak menjual propertinya dengan alasan tertentu, misalnya belum lunasnya pembayaran properti.

PJB dikenal menjadi dua macam yaitu PJB lunas dan PJB tidak lunas. PJB lunas menjelaskan transaksi atas obyek jual beli yang berada di luar wilayah kerja notaris atau PPAT yang bersangkutan.

Sedangkan PJB tidak lunas dibuat apabila pembayaran harga jual beli belum lunas diterima oleh penjual. Pada PJB tidak lunas, hal-hal yang dicantumkan antara lain jumlah uang muka yang dibayarkan pada saat penandatangan akta PJB, cara atau termin pembayaran, kapan pelunasan, dan sanksi-sanksi yang diberikan.

Akta Jual Beli (AJB)

Terakhir adalah Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian ini merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPATK. Tujuannya, sebagai peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Aturan pembuatan AJB ini bersifat baku, karena mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah. Salah satu syarat AJB ini bisa dibuat, apabila seluruh pajak-pajak yang timbul akibat jual beli sudah dibayarkan seluruhnya oleh pihak yang berkewajiban.

Nanti setelah AJB diterima, Anda bisa melakukan tahap ‘balik nama’  dengan mengajukan pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan setempat. Apabila proses ‘balik nama’ ini selesai, maka hak atas tanah dan bangunan sudah berpindah dari penjual kepada pembeli.

 Temukan Lebih Banyak Panduan dan Tips Lain Seputar Legalitas Properti

Guide

Temukan Lebih Banyak Panduan dan Tips Lain Seputar Legalitas Properti

Baca Selanjutnya

Daftar Perumahan Terbaru di Bogor dengan Harga Terjangkau

Masukan