Konsiliasi: Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Resiko Melakukannya

Tim Editorial Rumah.com
Konsiliasi: Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan Resiko Melakukannya
RumahCom – Penyelesaian konflik dalam perusahaan bisa dilakukan dengan metode mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Ketiga istilah ini awam digunakan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Dari ketiga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu, konsiliasi biasanya terkait dengan perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
Untuk lebih jelasnya, simak artikel berikut yang akan membahas lebih jauh tentang dasar hukum, tujuan, dan resiko melakukan konsiliasi.
  • Konsiliasi Adalah
  • Dasar Hukum Konsiliasi
  • Manfaat dan Tujuan Konsiliasi
  • Syarat Konsiliasi Berhasil
  • Resiko Melakukan Konsiliasi

Konsiliasi Adalah

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. Beberapa pihak mengartikan konsiliasi adalah upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.
Sementara itu, dalam Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition, konsiliasi diartikan sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan.
Konsiliasi biasa dilakukan untuk mendamaikan pihak yang sedang berselisih. Hal ini juga bisa dilakukan saat Anda tidak mencapai kesepakatan dalam harga pembelian rumah dan akhirnya berselisih. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa mencari hunian yang sudah jelas harga dan kepemilikannya. Cek daftar rumah di Sidoarjo dibawah Rp1 miliar berikut ini untuk referensi Anda!

Dasar Hukum Konsiliasi

Konsiliasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena dilindungi hukum. (Foto: Pinterest)
Peraturan hukum konsiliasi merujuk pada undang-undang tentang penyelesaian arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berikut penjelasannya:

1. UU RI Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 ayat 10 pada undang-undang ini menyebutkan beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian masalah di luar proses peradilan umum ini didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak bersengketa, dan UU ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut.

2. UU RI No 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
Dalam UU ini konsiliasi disebutkan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 ayat 13 UU ini menjelaskan tentang definisi konsiliasi. kemudian pada ayat 14 menjelaskan syarat-syarat seorang konsiliator yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih.

Kemudian pada pasal 17 sampai pasal 28 UU PHI ini dijelaskan mengenai prosedur penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi. APS melalui konsiliasi bisa ditemukan dalam beberapa peraturan di Indonesia. Salah satunya dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 yang secara spesifik mendefinisikan konsiliasi di ranah hubungan industrial, yang diatur pada Pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan konsiliasi hubungan industrial sebagai berikut:

"Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau konsiliator yang netral".

Selain itu, UU 2/2004 juga menjelaskan tata cara dan jangka waktu dalam praktik menggunakan konsiliasi terutama dalam perselisihan hubungan industrial. UU ini juga menjelaskan pengertian konsiliator dalam Pasal 1 ayat 14 menyebutkan:

"Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan".

Konsiliasi pada penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak banyak berbeda dengan konsiliasi pada umumnya. Perbedaannya hanya pada perselisihan yang ditangani.

Jika konsiliasi menemui kesepakatan, maka para pihak menandatangani perjanjian bersama yang dibuat oleh konsiliator yang selanjutnya akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama.
Panduan Lengkap Beli Rumah Pertama

Panduan Lengkap Beli Rumah Pertama

Manfaat dan Tujuan Konsiliasi

Konsiliasi memiliki berbagai manfaat bagi kedua belah pihak yang berselisih. (Foto: Unsplash)
Konsiliasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sangat bermanfaat bagi segala pihak. Ada berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan melalui proses konsiliasi ini. Beberapa manfaat konsiliasi adalah sebagai berikut:

1. Peluang Menyelesaikan Sengketa Secara Damai


Penyelesaian perselisihan lewat konsiliasi biasanya berpeluang diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan. Hal ini karena proses penyelesaian perselisihannya tidak melalui pengadilan.

Selain itu, jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum.
Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi ini bisa berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, mempekerjakan kembali, ganti rugi uang, dan sebagainya.

2. Putusannya Tidak Mengikat para Pihak

Seorang konsiliator (pihak ketiga)secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Namun para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat penyelesaian sengketa yang diusulkan.

3. Fleksibel

Pertemuan konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap yakni tahap tertulis dan tahap lisan. Pada tahap pertama sengketa diuraikan secara tertulis dan diserahkan kepada badan konsiliasi, kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak.

Tips Rumah.com

Untuk kasus pertanahan merupakan sengketa, konflik,atau perkara tanah disampaikan kepada Kementerian Agraria dan tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat Konsiliasi Berhasil

Ada langkah yang harus dilakukan agar konsiliasi berhasil. (Foto: Pinterest)
Proses dan pengendalian konflik dengan cara konsiliasi bisa berhasil apabila ada beberapa syarat terpenuhi. Syarat-syarat itu yakni:

1. Para pihak mempunyai tawar menawar yang sebanding.
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan.
3. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan.
4. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam.
5. Apabila para pihak memiliki pendukung, mereka tidak memiliki pengharapan atau tuntutan yang banyak, tetapi bisa dikendalikan.
6. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak.
7. Jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya, seperti pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Risiko Melakukan Konsiliasi

Salah satu tujuan konsiliasi adalah menemukan sebuah perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Konsiliasi terkait dengan penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah mufakat yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

Dalam hal ini kewenangan konsiliasi hanya terbatas pada perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja, dan tidak terkait dengan perselisihan hak. Jika dalam pertemuan konsiliasi pihak yang bersengketa tidak tercapai kesepakatan, maka konsiliator bisa mengeluarkan anjuran tertulis.

Selain itu, sifat anjuran ini hanya rekomendasi dan bisa tidak dijalankan kedua belah pihak. Kemudian, jika anjuran ini ditolak, salah satu pihak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Namun, jika kesepakatan tercapai akan dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan bukti pendaftaran.
Itulah tadi pengertian tentang konsiliasi, yang dilengkapi dengan dasar hukum, tujuan, manfaat, dan resikonya, yang dapat Anda pelajari jika ingin melakukan konsiliasi.
Tonton video yang informatif berikut ini untuk mempelajari jika ingin membeli properti dengan surat girik tanah!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap diDaftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini