Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling, Ini Prosedurnya Sesuai Hukum

Tim Editorial Rumah.com
Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling, Ini Prosedurnya Sesuai Hukum
RumahCom – Pemecahan sertifikat tanah adalah penerbitan bukti kuasa baru untuk setiap pecahan lahan yang sudah ditentukan. Sedangkan tanah kavling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan bangunan atau tempat tinggal. Di masa kini dengan kondisi lahan yang sudah sempit, pemecahan sertifikat tanah kavling sudah marak dilakukan di kota-kota besar.
Walau cukup banyak, ternyata masih banyak juga pengajuan izin tanah kavling yang belum ada sertifikat resmi. Maka dari itu, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pemecahan sertifikat tanah kavling yang sesuai dengan prosedur hukum, berikut penjelasan detailnya yang bisa Anda temukan di artikel ini:
  • Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling
  • Dasar Hukum Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling
  • Syarat Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling
  • Biaya Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling
Berikut penjelasan detail mengenai pemecahan sertifikat tanah kavling dan persyaratannya yang bisa Anda simak di bawah ini.

Prosedur Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling

Prosedur pemecahan sertifikat tanah harus memenuhi lebih dahulu syarat yang harus diikuti.
Pemecahan sertifikat tanah bisa dilakukan ketika Anda berniat untuk menjual sebagian tanah tersebut. Metode-metode pemecahan sertifikat tanah kavling terdiri dari berbagai macam. Di antaranya yakni pemecahan yang dilakukan atas nama perusahaan atau developer yang didasarkan dari site plan yang sudah disepakati oleh instansi terkait.
Hal ini mencakup kawasan tertentu dan dimaksudkan untuk bangunan perumahan subsidi maupun non subsidi. Atau pemecahan yang dilakukan atas nama pribadi jika Anda memiliki tanah yang tidak begitu luas.
Pengurusan pemecahan tanah ini harus dilakukan oleh orang yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah asal atau orang yang sudah dikuasakan. Ada beberapa persyaratan yang perlu Anda penuhi sebelum mengajukan pemecahan sertifikat tanah, di antaranya seperti:
  • Sertifikat tanah asli
  • Fotokopi identitas pemohon atau kuasa seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Formulir permohonan yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani pemohon atau kuasa di atas materai
  • Surat pernyataan pemecahan sertifikat tanah yang ditandatangani pemegang hak dan di dalamnya tercantum alasan serta gambar dari lokasi tanah yang akan dipecah
  • Bukti SSP/PPh sesuai ketentuan
  • Izin perubahan dari penggunaan tanah apabila ada perubahan penggunaan
  • Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)
  • Pengisian surat pernyataan telah memasang tanda batas
  • Surat pernyataan tapak kavling dari kantor pertanahan yang mencantumkan alasan pemecahan sertifikat serta denah lokasi kavling yang dipecah
Untuk formulir permohonan yang dibawa sendiri harus memuat beberapa kelengkapan sebagai berikut:
  • Identitas pribadi
  • Luas, letak, dan penggunaan tanah
  • Pernyataan bahwa tanah tersebut bukanlah sengketa
  • Pernyataan bahwa tanah dikuasai secara fisik
  • Alasan dilakukannya pemecahan tanah kavling
  • Setelah mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan dari pemecahan sertifikat, Anda juga harus mengetahui bagaimana proses dari pemecahan sertifikat tersebut. Prosedur dalam pemecahan sertifikat di antaranya:
  • Lakukan pendaftaran pemecahan sertifikat tanah
  • Pendaftaran berkas dan pemohon akan menerima tanda terima
  • Petugas yang bertanggung jawab melakukan pengukuran di lokasi dengan didampingi oleh kuasa atau pemilik
  • Setelah itu petugas akan menggambar bagaimana hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang sudah disediakan
  • Kemudian, penerbitan surat ukur untuk setiap bidang tanah yang dipecahkan
  • Kepala seksi pengukuran dan pemetaan kemudian menandatangani surat ukur
  • Setelah mendapatkan surat ukur, lakukan penerbitan atas sertifikat di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI)
  • Terakhir, kepala lembaga pertanahan akan menandatangani sertifikat yang sudah diterbitkan tadi
Itulah prosedur pemecahan sertifikat tanah kavling. Nah, jika Anda sedang mencari rumah yang berlokasi di dalam kavling atau komplek perumahan. Cek daftar huniannya di kawasan BSD, dibawah Rp1 miliar di sini!

Dasar Hukum Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling

Dasar hukum sudah terlampir di peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.
Dasar hukum dari adanya pemecahan sertifikat tanah kavling tertera di Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (“Perka BPN No. 1/2010”). Di peraturan tersebut menjelaskan bahwa jangka waktu pemecahan/pemisahan satu bidang tanah milik perorangan adalah 15 (lima belas) hari.
Pada hakikatnya, peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, pada saat sebidang tanah yang dibeli dari tanah induk tersebut sudah dipecahkan dan diterbitkan sertifikatnya, maka Anda dengan pihak penjual dapat menandatangani AJB di hadapan PPAT untuk keperluan pendaftarannya.

Tips Rumah.com

Dasar hukum tentang pemecahan sertifikat tanah tertera di Perka BPN no. 1/2010.

Syarat Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling

Anda dapat langsung mengunjungi BPN untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah.
Selain anda dapat meminta pengurusan dari pihak lain untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah kavling, anda dapat mengurusnya sendiri dengan langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  • Sertifikat asli,
  • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup,
  • Surat kuasa apabila dikuasakan,
  • Surat pernyataan pemecahan yang ditandatangani pemegang hak,
Dalam surat pernyataan ini, perlu dicantumkan alasan pemecahan dan gambar lokasi yang akan dipecah. Gambarnya boleh hanya berupa sketsa kasar lokasi dan rencana pemecahannya.
  • Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB),
  • Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket,
  • Sertifikat asli,
  • Izin perubahan penggunaan tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah,
  • Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan, dan
  • Tapak kavling dari kantor pertanahan.
Dalam surat pernyataan ini, perlu dicantumkan alasan pemecahan sertifikat serta denah tanah kavling yang dipecah.

Biaya Pemecahan Sertifikat Tanah Kavling

Biaya yang dikeluarkan dalam pemecahan sertifikat tanah harus anda ketahui terlebih dahulu.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2002, dalam setiap pemecahan sertifikat yang diterbitkan ada biaya yang harus Anda keluarkan, yakni sebesar Rp25.000 dan berlaku kelipatan.
Selain itu, ada juga biaya lain yang harus Anda siapkan seperti:
  • Biaya Pendaftaran = Rp100 ribu
  • Biaya pengukuran tanah
Rumus biaya pengukuran tanah:
> Luas tanah sampai 10 hektare, TU = (L / 500 x HSBKU*) + Rp100.000
> Luas tanah antara 10 hektare s/d 1.000 hektare, TU = ( L / 4000 x HSBKU) + Rp14.000.000
> Luas tanah antara di atas 1.000 hektare, TU = (L / 10.000 x HSBKU) + Rp134.000.000
*HSBKU adalah Harga Satuan Biaya Khusus Pengukuran
-. Biaya Pemeriksaan Tanah
Rumus: TPA = (L / 500 x HSBKPa*) + Rp350.000
*HSBKPa adalah Harga satuan Biaya Khusus Panitia Penilai A
-. Biaya TKA = Rp250 ribu
-. Biaya BPHTB = 5%(NPOP-NPOPTKP)
Tonton video berikut ini untuk mengetahui cara mengetahui KPR!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini