Pemutihan Sertifikat Tanah, Bagaimana Caranya? Ini Penjelasannya!

Tim Editorial Rumah.com
Pemutihan Sertifikat Tanah, Bagaimana Caranya? Ini Penjelasannya!
RumahCom – Bukti kepemilikan paling autentik dari lahan atau bangunan adalah sertifikat tanah. Dokumen ini sangat penting untuk menghindari sengketa atau klaim sepihak dari pihak tak bertanggung jawab. Untuk mendapatkannya, seseorang bisa melakukan balik nama atau mengurus pembuatannya di kantor pertanahan setempat.
Namun tidak gratis, diperlukan sejumlah biaya untuk membuat sertifikat seperti biaya pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan, sampai akomodasi dan konsumsi petugas. Jumlah yang harus dikeluarkan pun hampir mencapai satu juta rupiah, cukup mahal bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu pemerintah memiliki program pemutihan sertifikat tanah atau PTSL untuk mengatasi masalah tersebut.
Lalu bagaimana cara mendapatkan pemutihan sertifikat tanah dan syarat yang harus dipenuhi? Yuk langsung simak penjelasan lengkapnya berikut ini:
  • Pemutihan Sertifikat Tanah
  • Dasar Hukum Pemutihan Sertifikat Tanah
  • Fungsi dan Tujuan Pemutihan Sertifikat Tanah
  • Persyaratan Pemutihan Sertifikat Tanah

Pemutihan Sertifikat Tanah

Selain pendaftaran, layanan pemutihan sertifikat tanah juga mencakup pengukuran. (Foto: iStock – Bank Photos)
Pemutihan sertifikat tanah adalah program pembebasan biaya pengurusan sertifikat yang diberikan bagi masyarakat kurang mampu. Sejatinya pembuatan sertifikat tanah dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Namun melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 25 Tahun 2016, ada beberapa golongan masyarakat yang tidak perlu membayar antara lain:
  • Masyarakat tidak mampu
  • Masyarakat yang masuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana
  • Veteran, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, dan suami/istri/janda/duda/veteran/pensiunan PNS/ purnawirawan TNI/ purnawirawan Polri
  • Badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk ibadah, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs atau tempat ziarah
  • Instansi pemerintah dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit
  • Wakif atau pihak orang yang mewakafkan harta bendanya
  • Masyarakat hukum adat.
Mereka yang masuk dalam ketentuan tersebut menurut Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 128 Tahun 2015 tidak perlu membayar biaya apapun atas 3 layanan yakni pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah, pelayanan pemeriksaan tanah oleh panitia A atau petugas konstatasi, dan pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi perpanjangan atau pembaharuan HGU dan HGB atau Hak Pakai Berjangka Waktu.
Bagaimana jika tidak masuk dalam kategori masyarakat yang digratiskan? Anda bisa mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memberikan layanan sertifikasi tanah gratis untuk pendaftaran pertama kali. Program yang telah berjalan sejak 2018 dan ditargetkan hingga 2025 ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan.
Untuk mengurus pemutihan sertifikat tanah, Anda harus melalui beberapa proses. Sama halnya saat Anda membeli rumah juga harus melalui beberapa proses. Nah, jika Anda sedang mencari hunian di kawasan Jakarta Selatan. Cek daftar rumah dijual di bawah Rp700 juta berikut ini!

Dasar Hukum Pemutihan Sertifikat Tanah

Meski digadang gratis, nyatanya masyarakat tetap harus membayar sejumlah biaya untuk mengurus pemutihan sertifikat tanah. (Foto: iStock – Craig RJD)
Pemutihan sertifikat tanah atau PTSL telah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam Pasal 4 ayat (2) dijelaskan jika objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
Lebih lanjut dalam ayat (4), pelaksanaan kegiatan pemutihan sertifikat tanah dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain:
  1. Perencanaan;
  2. Penetapan lokasi;
  3. Persiapan;
  4. Pembentukan dan penerapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
  5. Penyuluhan;
  6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
  7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
  8. Pengumuman data fisik dan daya yuridis serta pengesahannya;
  9. Penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak;
  10. Pembukuan hak;
  11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah;
  12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
  13. Pelaporan.
Sementara itu meskipun program ini dikatakan gratis, masyarakat masih harus membayar sejumlah biaya untuk pemasangan patok, fotokopi, materai, pembuatan surat pernyataan dari desa, dan lainnya. Namun pemerintah telah mengatur batasan tertinggi biaya yang boleh dikenakan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Paling rendah masyarakat bisa membayar maksimal Rp150 ribu untuk wilayah Jawa dan tertinggi Rp450 ribu untuk wilayah Papua.

Fungsi dan Tujuan Pemutihan Sertifikat Tanah

Dengan adanya pemutihan sertifikat tanah, diharapkan kasus sengketa tanah akan berkurang. (Foto: iStock – Sadeugra)
Fungsi utama dari pemutihan sertifikat tanah adalah untuk membantu mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kota. Tidak hanya itu, selain membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sertifikat tanah, program pemutihan sertifikat tanah juga bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.
Penjelasan itu tertuang dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Pemerintah melalui program ini berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah sehingga tidak ada lagi kasus mafia tanah atau keributan akibat status kepemilikan yang tidak jelas.

Tips Rumah.com

Setelah mengurus sertifikat rumah, cek kembali status kepemilikannya untuk memastikan tanah tidak didaftarkan orang lain.

Persyaratan Pemutihan Sertifikat Tanah

Pastikan tidak ada dokumen yang tertinggal agar pengurusan sertifikat tanah bisa segera diproses.
Jika Anda masuk dalam kategori masyarakat yang berhak mendapatkan pemutihan sertifikat tanah, berikut beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk tanah girik milik adat:
  1. Dokumen pribadi berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK)
  2. Surat letter C tanah
  3. Akta Jual Beli (AJB)
  4. Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh)
  5. Bukti pembayaran PBB
  6. Surat pernyataan tanah/bangunan tidak sengketa
  7. Tanda batas tanah yang terpasang
  8. Surat permohonan pengurusan
Di sisi lain, perlu diperhatikan syarat dokumen yang harus penuhi untuk pengurusan sertifikat tanah negara berbeda dengan tanah girik milik adat. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
  2. Kartu Keluarga (KK)
  3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
  4. Kartu Kavling
  5. Advice planing
  6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  7. Akta Jual Beli (AJB)
  8. Bukti pembayaran Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  9. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH).
Tonton video berikut ini untuk mengetahui cara membuat sertifikat tanah lewat notaris!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini