Apa Perbedaan PPN dan PPnBM? Temukan Penjelasannya di Sini!

Tim Editorial Rumah.com
Apa Perbedaan PPN dan PPnBM? Temukan Penjelasannya di Sini!
RumahCom – Kehadiran pajak sangat penting salah satunya sebagai pemasukan negara untuk pembangunan. Dalam penghimpunannya, pemerintah dapat mengenakan pajak pada berbagai elemen mulai dari penghasilan, jual beli tanah, jual beli barang/jasa, sampai pendapatan cukai.
Untuk transaksi barang atau jasa, pajak yang biasa dikenakan adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Tapi tahukah kamu, tidak semua barang hasil jual beli dikenakan PPN? Beberapa jenis barang dikenakan pajak lain bernama PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
Kira-kira apa saja perbedaan PPN dan PPnBM serta karakteristik objek pajaknya? Melalui artikel ini, Anda akan mendapatkan penjelasan lebih dalam mengenai PPN dan PPnBM seperti berikut:
  • Perbedaan PPN dan PPnBM
  • Karakteristik dan Objek Pajak PPN
  • Karakteristik dan Objek Pajak PPnBM
  • Mekanisme Pelaporan PPN dan PPnBM

Tips Rumah.com

Perhitungan pajak barang mewah untuk jenis mobil tertentu sebelum membeli agar tidak mengganggu cash flow.

Perbedaan PPN dan PPnBM

Kebanyakan barang yang dijual di supermarket modern dikenakan PPN. (Foto: iStock – Fresh Splash)
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai atas faktor-faktor produksi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mengcover Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara itu, PPnBM adalah jenis pajak yang dikenakan untuk segala bentuk proses impor atau jual beli barang-barang yang masuk dalam golongan mewah.
Secara garis besar, perbedaan PPN dan PPnBM terletak pada Barang Kena Pajak (BKP) yang diperjualbelikan. Selain itu, ada 3 karakteristik yang menjadi ciri perbedaan PPN dan PPnBM antara lain:
1. PPN adalah pungutan yang dikenakan pada pertambahan nilai suatu barang, sementara PPnBM adalah pajak tambahan yang khusus ditetapkan bagi barang bersifat mewah.
2. Proses pengenaan pajak, PPN dibebankan pada setiap proses produksi sampai distribusi dari barang. Setiap BKP yang diproduksi melalui berbagai level PKP mulai dari pabrik, retail, hingga pengecer semuanya dikenakan PPN. Di sisi lain PPnBM bukan dikenakan pada barangnya melainkan pada PKP yang melakukan impor dan memproduksi langsung barang mewah.
3. Untuk pengkreditan, PPN melakukannya lewat pajak masukan dan pajak keluaran, sementara PPnBm tidak memberlakukan hal tersebut pada BKP.
Tonton video berikut ini untuk mengetahui lebih detail tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)!

Karakteristik dan Objek Pajak PPN

PPN dikenakan untuk barang konsumsi seperti makanan. (Foto: iStock – Asia Vision)
Dari poin sebelumnya, Anda telah mengenal PPN adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada hasil produksi untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).
Undang-undang mengenai PPN sendiri telah 4 kali berubah dimana perubahan terakhir dilakukan melalui pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dari UU tersebut, dijelaskan PPN sebagai pungutan atas konsumsi barang dan jasa setidaknya memiliki 6 karakteristik yakni:

1. Pajak Atas Konsumsi

Karena berfungsi sebagai pungutan atas konsumsi, PPN dibebankan dan dibayar oleh konsumen yang membeli BKP dan atau memanfaatkan JKP. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi hal ini bisa Anda jumpai ketika membeli barang di mal atau makan di restoran.

2. Pajak Tidak Langsung

PPN termasuk dalam bentuk pajak tidak langsung. Maksudnya, pihak yang bertugas memungut, menyetor, dan melaporkan adalah perusahaan yang telah menjadi PKP namun pihak yang wajib membayarnya adalah masyarakat/konsumen yang memanfaatkan BKP dan JKP.

3. Bersifat Objektif

Jika Anda melihat lebih detail, besaran PPN tiap orang sama saja yakni 11% dan tidak membedakan status ekonomi. Kondisi ini membuat PPN bersifat objektif karena tidak memandang subjek pajaknya. Berbeda dengan pajak penghasilan (PPh) yang besarannya disesuaikan dengan pendapatan masing-masing individu.

4. Memiliki Tarif Tunggal

Selaras dengan karakteristik sebelumnya, PPN menggunakan tarif tunggal atau sama besar pada setiap konsumen. Tidak seperti PPh yang menggunakan perhitungan progresif dimana tiap penghasilan punya tarif pajak berbeda.

5. Pajak Atas Konsumsi BKP dan/atau JKP di Dalam Negeri

Ciri khas lain dari PPN adalah hanya berlaku di dalam daerah pabean atau wilayah Indonesia. Itu berarti, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP di dalam negeri saja seperti transaksi impor. Tapi, PPN juga bisa diterapkan pada pemanfaatan BKP dan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam negeri.

6. Multi Stage Levy

Terakhir, PPN bersifat multi stage levy yang berarti pungutannya dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, sampai dengan pedagang kecil. Namun, PPN tidak menimbulkan efek pajak berganda karena menganut mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.
Setelah mengetahui karakteristik PPN, jenis pajak ini memiliki 5 objek antara lain:
  • BKP dan JKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  • PPN dibebankan untuk impor BKP
  • PPN dikenakan pada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabedan di dalam daerah pabean. BKP tidak berwujud antara lain hak cipta, hak paten, dan merek dagang.
  • PPN diberikan untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
  • PPN dikenakan pada ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP.
Perlu diketahui, pemerintah telah menerapkan kebijakan PPN 11 persen per 1 April 2022 sehingga sejumlah barang yang dikenakan pajak mengalami kenaikan harga. Akibatnya, barang dan jasa yang diproduksi PKP seperti tas, sepatu, pulsa, alat elektronik hingga kosmetik mengalami kenaikan harga.
Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Tanpa Notaris

Contoh Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Tanpa Notaris

Karakteristik dan Objek Pajak PPnBM

Mobil mewah, salah satu objek pajak yang masuk PPnBM. (Foto: iStock – Nopphon P)
Sebelumnya Anda telah mengetahui perbedaan PPN dan PPnBM adalah PPN dikenakan untuk barang konsumsi sementara PPnBM ditujukan untuk barang mewah. Agar lebih jelas, PPnBM bertujuan untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen berpenghasilan rendah.
Tidak hanya itu PPnBM juga bertujuan melindungi produsen kecil dan tradisional dalam negeri dengan mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah di masyarakat.
Kali ini agar tidak keliru dengan PPN, PPnBM juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:
  1. PPnBM adalah pungutan tambahan di samping atau setelah PPN.
  2. PPnBM bukan pajak yang bisa dikreditkan dengan PPN.
  3. PPnBM hanya dipungut sekali saat impor BKP yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah.
  4. PPnBM yang sudah dibayar saat perolehannya bisa diminta kembali saat eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah.
Dari penjelasan tersebut, yang termasuk dalam kategori barang mewah adalah mobil, apartemen mahal, pesawat, perhiasan, rumah townhouse, dan barang mewah impor lainnya. Untuk tarif sendiri, menurut Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPnBM yang paling rendah ditetapkan 10 persen dan tertinggi 20 persen dan dipungut sekali saja.
Sama seperti PPN, PPnBM Anda juga perlu memahami subjek dan objeknya. Subjek PPnBM sendiri ada dua, pertama Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah dan kedua, pengusaha yang melakukan impor barang mewah. Di sisi lain yang termasuk dalam objek PPnBM adalah penyerahan barang berwujud tergolong mewah dari pabrikan dan impor barang berwujud yang juga tergolong mewah.
Sekarang Anda sudah mengetahui bedanya PPN dan PPnBM, jika Anda membeli rumah mewah pastinya akan dikenakan PPnBM karena merupakan salah satu barang mewah. Nah, jika Anda sedang mencari hunian mewah dan megah di kawasan Pondok Indah. Cek daftar hunian terbaiknya diatas Rp5 miliar di sini!

Mekanisme Pelaporan PPN dan PPnBM

Jangan tunda bayar pajak agar terhindar dari denda. (Foto: iStock – Jerome)
Meskipun ada beberapa perbedaan PPN dan PPnBM, keduanya sama-sama harus dilaporkan seperti pajak penghasilan. Tidak seperti SPT PPh yang dilaporkan setahun sekali, SPT Masa PPN harus dilaporkan maksimal pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PKP juga tetap harus melaporkan PPN meskipun tidak ada transaksi sama sekali.

Pelaporan PPN

SPT Masa PPN sendiri adalah pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang untuk melaporkan mengenai:
  1. Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran
  2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri oleh PKP dan atau lewat pihak lain pada satu masa pajak berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.
Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin melaporkan PPN dengan dokumen elektronik, berikut tata cara yang bisa diikuti:
  1. Buka situs https://web-efaktur.pajak.go.id/
  2. Masukan “Password akun PKP”
  3. Klik administrasi SPT, pilih monitoring SPT dan pilih posting SPT
  4. Pilih tahun pajak dan masa pajak yang ingin dilaporkan. Jika ingin pembetulan laporan ke-1, pada tampilan pembetulan isilah dengan angka 1.
  5. Pilih “Buka” untuk proses pengecekan data, pastikan sudah benar
  6. Klik Induk lalu isi NTPN
  7. Setelah itu, pilih metode pembayaran NTPN atau PBK. Jika NTP maka isi nomor NTPN dengan nomor di Bukti Pembayaran Elektronik dan isi sesuai PPN yang telah dibayar. Apabila memilih PBK, isi nomornya dengan dengan angka yang dikeluarkan KPP lalu isi jumlah
  8. Setelah Anda mengisi semuanya, klik tambah dan pilih di kolom pernyataan dan terakhir submit.

Pelaporan PPnBM

Pajak atas barang mewah wajib dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dipungut oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pembayaran atau penyetoran pajak bisa dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di kantor pelayanan pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. SSP dikatakan lengkap dan sah jika jumlah yang disetorkan sudah sesuai dengan yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.
Untuk pelaporannya, setelah PPnBM dihitung PKP, wajib pajak harus melaporkannya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Misalnya untuk pajak bulan Maret, maka paling lambat dilaporkan tanggal 15 April. PPnBM yang tercantum pada SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi harus segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. Bagi PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pembayarannya paling lambat 1 hari setelah pemungutan dilakukan.
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini