Restitusi Pajak Adalah Pengembalian Biaya Pajak, Simak Contoh, Syarat, dan Caranya

Tim Editorial Rumah.com
Restitusi Pajak Adalah Pengembalian Biaya Pajak, Simak Contoh, Syarat, dan Caranya
RumahCom – Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sebagai pembayar pajak, Anda berhak untuk mengajukan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan. Restitusi pajak dapat dilakukan atas dua kondisi.
Pertama, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak). Kedua, restitusi pajak adalah karena Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM. Kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang semestinya.
Apabila pajak yang Anda bayarkan menurut perhitungan lebih besar daripada yang seharusnya menurut ketentuan perpajakan, Anda dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan diajukan melalui SPT Tahunan PPh (untuk jenis pajak PPh) atau SPT Masa PPN (untuk jenis pajak PPN dan/atau PPnBM).
Pada SPT Tahunan PPh maupun SPT masa PPN terdapat bagian kolom yang berisi perlakuan apa saja yang ingin dilakukan wajib pajak dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar. Lebih jelas mengenai restitusi pajak, simak di bawah ini!
  • Restitusi Pajak Adalah
  • Jenis Restitusi Pajak
  • Yang Berhak Mendapat Restitusi Pajak
  • Contoh Restitusi Pajak
  • Syarat, Proses, dan Cara Mengurus Restitusi Pajak

Restitusi Pajak Adalah

Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP.
Restitusi pajak adalah permohonan pengembalian pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak kepada negara. Istilah restitusi pajak ini tercantum dalam UU KUP. Secara sederhana, dalam restitusi pajak negara membayarkan kembali atau mengembalikan pajak yang telah dibayar wajib pajak.
Perlu dipahami, restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Dengan catatan, wajib pajak tidak memiliki utang pajak lainnya.
Adanya peraturan tentang restitusi pajak bertujuan untuk melindungi hak wajib pajak. Pelaporan kelebihan pembayaran pajak ini juga sebagai jaminan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Pemberian retribusi kepada wajib pajak dilakukan bagi yang berhak dan memenuhi kriteria.

Jenis Restitusi Pajak

Anda dapat memilih untuk dilakukan proses Pengembalian Pendahuluan maupun proses Restitusi biasa.
Jenis restitusi pajak adalah, yang pertama, berkaitan dengan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dipisahkan berdasarkan hal yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran sebagai berikut:
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar.
  • Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor.
  • pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan.
Jenis restitusi pajak kedua adalah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM. Kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang semestinya. Dalam pengajuan pengembalian kelebihan bayar, Anda dapat memilih untuk dilakukan proses Pengembalian Pendahuluan maupun proses Restitusi biasa.
Proses Pengembalian Pendahuluan hanya dapat dilakukan untuk Wajib Pajak tertentu. Proses pengembalian lebih cepat karena hanya dilakukan penelitian namun di masa yang akan datang dimungkinkan dilanjutkan dengan pemeriksaan apabila ditemukan data baru.
Sementara untuk proses restitusi selain pengembalian pendahuluan, proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
Nah, apabila dalam penyampaian SPT menyatakan lebih bayar tetapi tidak disertai permohonan Pengembalian Pendahuluan, sehingga tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka akan ditindaklanjuti dengan prosedur pemeriksaan.
Salah satu acuan yang membuat wajib pajak berhak mendapatkan restitusi pajak adalah tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Mau punya rumah yang cicilannya sesuai kemampuan sehingga meminimalisir risiko tunggakan? Cek pilihan rumahnya di Depok dengan harga di bawah Rp700 jutaan di sini!

Yang Berhak Mendapat Restitusi Pajak

Ada tiga kriteria wajib pajak khusus yang berhak menerima restitusi pajak.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, menggabungkan tiga kriteria wajib pajak khusus yang berhak menerima restitusi. Pertama yaitu wajib pajak kriteria tertentu (Pasal 17C UU KUP). Mereka yang termasuk dalam kriteria ini adalah:
  • Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
  • Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
  • Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
  • Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Kedua, adalah wajib pajak persyaratan tertentu (Pasal 17D UU KUP). Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah:
  • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi.
  • Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  • Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Terakhir adalah pengusaha kena pajak berisiko rendah (Pasal 9 UU PPN). Mereka yang termasuk dalam kriteria ini adalah:
  • Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek.
  • Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
  • Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.
  • Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).
  • Pabrikan atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi
Ketentuan ini memungkinkan wajib pajak untuk menerima dana pengembalian kelebihan pajak dalam kurun waktu 1 hingga 4 bulan sejak diajukannya permohonan (mencakup 1-3 bulan proses persetujuan restitusi, menunggu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, dan 30 hari proses pencairan dana).

Contoh Restitusi Pajak

Contoh kasus restitusi pajak yang dialami Wajib Pajak perorangan maupun badan usaha berbeda.
Contoh kasus pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak beragam, sesuai dengan penyebab yang berbeda. Tak hanya itu, kasus yang dialami Wajib Pajak perorangan maupun badan usaha juga berbeda. Setiap kasus tersebut tentu dapat diselesaikan dengan tata cara berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing.
Ada beberapa penyebab timbulnya restitusi atau pengembalian pajak. Salah satunya adalah adanya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Misalnya, Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
Contohnya, PT Selalu Untung telah melakukan kewajiban pembayaran pajak PPN untuk periode pajak bulan Februari 2022 sebesar Rp4.000.000. Namun, kemudian diketahui bahwa total PPN yang seharusnya dibayar atau terutang oleh PT tersebut untuk periode Februari 2022 hanya sebesar Rp2.500.000 saja.Berdasarkan kasus tersebut, maka terdapat kelebihan pembayaran pajak PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp1.500.000.
Permohonan pengembalian pembayaran pajak juga bisa dilakukan apabila Anda merasa telah membayar Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dengan jumlah lebih besar dari jumlah yang terutang. Contoh kasusnya adalah ketika Anda diminta untuk membayar pajak sebesar Rp350.000 atas penghasilan yang didapatkan dalam waktu satu bulan.
Ternyata, berdasarkan perhitungan yang tepat jumlah kredit pajak PPh tersebut lebih besar dari jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, yaitu hanya Rp200.000. Berdasarkan kasus tersebut, maka ada kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp150.000. Anda pun dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak agar bisa diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tips Rumah.com

Restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Syarat, Proses, dan Cara Mengurus Restitusi Pajak

Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
Syarat, proses, dan cara mengurus restitusi pajak dibagi menurut jenis-jenis restitusi pajak. Pertama, restitusi pajak atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak:
  • Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  • Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh pihak pembayar. Adapun pihak pembayar meliputi: Wajib Pajak orang pribadi; Wajib Pajak badan; Orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  • Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.
  • Permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa, bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan·dengan SSP; penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
  • Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar; KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan, dalam hal orang pribadi atau badan tersebut tidak diwajibkan memiliki NPWP, dan kepadanya diberikan bukti penerimaan surat.
  • Selain penyampaian permohonan secara langsung, permohonan juga dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat; perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud merupakan bukti penerimaan surat permohonan.
Kedua, syarat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor, yaitu:
  • Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  • Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak. Namun, dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  • Permohonan pengembalian harus dilampiri dengan dokumen berupa fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak; fotokopi Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang; fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP. Dalam hal diajukan keberatan, banding dan/ atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP.
  • Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang.
  • Alasan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang sejenisnya tidak terutang.
  • Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
  • Selain penyampaian permohonan secara langsung, permohonan dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
  • Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat merupakan bukti penerimaan surat permohonan
Ketiga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan.
  • Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  • Permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang berhak mengajukan permohonan. Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak atau pihak yang berhak mengajukan, maka permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Haru diketahui, kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Hal itu terhitung sejak :
  • Diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran karena diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan proses pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  • Terbitnya SKPLB atas proses pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang maupun proses pengembalian pajak yang bukan diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu atau kriteria tertentu;
  • Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan;
  • Surat Keputusan Keberatan diterbitkan;
  • Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
  • Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan;
  • Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi diterbitkan;
  • Surat Keputusan Pengurangan SKP atau Surat Keputusan Pembatalan SKP diterbitkan; atau
  • Surat Keputusan Pengurangan STP atau Surat Keputusan Pembatalan STP diterbitkan.
Tonton video berikut untuk mengetahui cara menghitung KPR!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini