Apa Sanksi Tidak Membayar PBB? Temukan Jawabannya di Sini!

Tim Editorial Rumah.com
Apa Sanksi Tidak Membayar PBB? Temukan Jawabannya di Sini!
RumahCom – Jika memiliki properti seperti tanah atau bangunan, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan, salah satunya PBB. Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah jenis pajak negara yang wajib dibayarkan pemilik properti atas tanah dan bangunan. Aturan itu tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994.
Setiap pemilik properti wajib membayar PBB tiap tahun untuk memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi badan atau perseorangan Karena itu, sangat penting memahami waktu pembayaran agar terhindar dari sanksi tidak membayar PBB.
Tapi, tidak semua bangunan menjadi objek pajak yang wajib membayar PBB. Beberapa bangunan yang diperuntukan untuk kepentingan umum seperti ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk mendapat keuangan, tidak perlu membayar PBB. Selain itu, pemakaman, hutan lindung, dan bangunan untuk perwakilan diplomatik juga tidak wajib membayar PBB.
Bagi Anda yang baru pertama kali memiliki properti, pahami aturan seputar Pajak Bumi Bangunan seperti yang akan dijelaskan pada artikel ini:
  • Kapan Waktu Tepat Membayar PBB?
  • Apa Sanksi Tidak Membayar PBB Tepat Waktu?
  • Dasar Hukum Sanksi Tidak Membayar PBB Tepat Waktu
  • Cara Membayar PBB yang Telat?
Cara Mengurus IMB Rumah yang Sudah Dibangun, Temukan Penjelasannya di Sini!

Cara Mengurus IMB Rumah yang Sudah Dibangun, Temukan Penjelasannya di Sini!

Kapan Waktu Tepat Membayar PBB?

Contoh bukti pembayaran PBB.
Sama seperti tagihan listrik pasca bayar, PBB juga memiliki tenggat waktu pembayaran sendiri. Pajak Bumi Bangunan tidak dibayarkan tiap bulan melainkan setahun sekali. Tiap tahun, pemilik properti bisa membayarkan PBB paling lambat 6 bulan setelah menerima SPPT atau Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu tahun Pajak. Jika lupa, maka Anda akan kena sanksi tidak membayar PBB.
Besarnya PBB sendiri tergantung pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah ditentukan menteri keuangan dengan mengikuti harga pasar tiap wilayah dan tiap tahun. Nilai PBB yang harus dibayar diperoleh dari 0,5 persen Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).
Perlu Anda pahami, semakin besar NJOP maka makin besar pula nilai NJKP. Untuk NJOP kurang dari Rp1 miliar, NJKP sebesar 20 persen, dan NJKP 40 persen untuk NJOP dengan nilai Rp1 miliar atau lebih.
Pembayaran PBB kita tidak harus dilakukan ke kantor pajak. Anda bisa membayar secara daring atau online melalui situs resmi kantor pajak di wilayah masing-masing. Semakin mudah, PBB juga bisa dibayar lewat ecommerce, minimarket,dan beberapa aplikasi perbankan seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka, hingga Klik Indomaret.

Apa Sanksi Tidak Membayar PBB Tepat Waktu?

Bayarlah PBB sebelum tenggat waktunya berakhir. (Foto: Pexels – Tima M)
Jika lewat dari waktu yang ditentukan, Anda akan mendapatkan sanksi tidak membayar PBB berupa denda. Merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, besaran denda yang ditetapkan sebagai sanksi tidak membayar PBB adalah 2 persen per bulan dari tagihan.
Sebagai contoh, jika PBB suatu bangunan ditetapkan Rp500 ribu per tahun dan telat membayar selama 12 bulan/1 tahun, maka dengan dengan denda administratif 2 persen, jumlah yang harus dibayarkan menggunakan perhitungan berikut:
Rp500,000 x 2% x 12 bulan = Rp120,000
Nilai denda yang tidak terlalu besar, bukan? Tapi jangan disepelekan karena bisa terus menumpuk. Selain itu, keringanan penghapusan denda dari pemerintah hanya berlaku untuk denda pajak PBB selama 24 bulan. Lebih dari itu, properti Anda bisa berisiko disita.
Nah, sekarang Anda sudah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membayar PBB. Jika Anda ingin membeli hunian, pastikan Anda tidak telat membayar PBB-nya ya. Berikut daftar hunian dijual di kawasan Depok dibawah Rp500 juta yang bisa jadi pilihan Anda!

Dasar Hukum Sanksi Tidak Membayar PBB Tepat Waktu

Setiap keterlambatan bayar PBB dikenakan denda 2% dari total tagihan. (Foto: Pexels – Sora Shimazaki)
Besaran nilai yang harus dibayarkan sebagai sanksi tidak membayar PBB tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
Pada pasal 3 ayat (1), ditulis bahwa Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Bumi Bangunan (PBB) mengenai adanya PBB terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo.
“STP PBB memuat PBB atau yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang dibayar.”
Dijelaskan lebih lanjut, denda administrasi tersebut dihitung dari saat jatuh tempo sampai tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Jumlah PBB yang terutang dalam STP harus dilunasi paling lambat 1 bulan dari tanggal diterimanya STP tersebut oleh wajib pajak. Jika pajak terutang tidak dibayar juga, maka bisa ditagih dengan Surat Paksa (SP).

Tips Rumah.com

Catat tenggat waktu membayar berbagai pajak/iuran rumah untuk menghindari denda dan pengeluaran besar mendadak.

Cara Membayar PBB yang Telat?

Pembayaran denda pbb yang telat bisa dilakukan secara online. (Foto: Bisnis.com)
Melalui pembahasan di atas, Anda telah memahami waktu bayar dan sanksi tidak membayar PBB. Namun, bagaimana jika terlanjur tidak atau telat membayar PBB? Anda bisa mengunjungi situs resmi PBB di daerah tempat properti berada untuk mengecek tagihan yang harus dibayar.
Sayangnya, belum semua daerah memiliki website untuk pembayaran PBB secara online. Beberapa wilayah yang telah menyediakan fasilitas tersebut antara lain:
  1. Bekasi: http://e-pbb.bekasikota.go.id/
  2. Jakarta: https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt
  3. Tangerang: https://pbb.tangerangkota.go.id/
  4. Bogor: https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/e-sppt/
  5. Cianjur: https://cektagihanpbb.cianjurkab.go.id/
  6. Depok: http://pbb-bphtb.depok.go.id/
  7. DIY: bpddiy.co.id
  8. Semarang: http://e-pbb.semarangkota.go.id/
  9. Surabaya: https://pbb.surabaya.go.id/
  10. Boyolali: https://sipad.boyolali.go.id/layanan/pbb/cektagihan
  11. Bojonegoro: http://pbb.bapendabojonegoro.id/
  12. Pekanbaru: http://cekpbb.pekanbaru.go.id/
Selanjutnya, ikuti instruksi masing-masing situs untuk mendapatkan data yang Anda inginkan. Jika sudah mendapatkan tagihan PBB dan denda yang harus dibayarkan, Anda bisa melunasinya secara online melalui aplikasi belanja, salah satunya Shopee dengan mengikuti langkah berikut ini:
  1. Masuk ke website shopee.com atau unduh aplikasinya pada ponsel pintar Anda;
  2. Klik menu “Pulsa, Tagihan, dan Tiket” dengan ikon ponsel;
  3. Geser atau scroll ke bawah sampai menu “PBB” lalu klik;
  4. Masukan data daerah, tahun, dan nomor objek pajak dari properti yang ingin dibayarkan;
  5. Klik opsi “Lihat Tagihan” di bagian bawah lalu akan muncul nominal yang harus Anda bayar;
  6. Setelah klik lanjutkan, Anda bisa memilih metode pembayaran yang diinginkan dan terakhir klik “Bayar Sekarang”
Demikianlah pembahasan lengkap mengenai sanksi tidak membayar PBB dan rujukan situs untuk membayar PBB secara online sesuai daerah masing-masing. Ingat, taatlah membayar pajak demi membangun Indonesia.
Tonton video berikut ini untuk mencari inspirasi furnitur bagi rumah minimalis!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

Kalkulator KPR

Ketahui cicilan bulanan untuk hunian idaman Anda lewat Kalkulator KPR.

Kalkulator Keterjangkauan

Ketahui kemampuan mencicil Anda berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini.

Kalkulator Refinancing

Ketahui berapa yang bisa Anda hemat dengan melakukan refinancing untuk cicilan rumah Anda saat ini