RumahCom – Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung seragam sehingga tidak terlihat ada kekhasan maupun ciri khusus yang melekat terkait kotanya. Mestinya bisa dikembangkan kota dengan kekhasan sehingga bisa terwujud kota jagung, kota ikan, kota mebel, kota golf, dan sebagainya untuk menciptakan diversifikasi kawasan perkotaan.
Perumahan masih menjadi masalah besar di Indonesia terkait suplai maupun akses pembiayaan yang tepat. Kalangan pengembang juga masih menjadi andalan untuk suplai hunian dan karena itu pendekatannya menjadi terlalu bisnis dan membuat permasalahan sektor perumahan seperti tidak berkesudahan.
Pemerintah sudah cukup responsif dengan mengeluarkan regulasi, insentif, hingga dana APBN untuk mendorong percepatan program perumahan. Pemerintah juga telah menetapkan sektor perumahan menjadi salah satu lokomotif untuk mendorong perekonomian nasional.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap menyampaikan dukungan dan komitmen pemerintah yang besar terhadap sektor perumahan. Bisnis properti, menurut Jokowi, merupakan sektor yang krusial dan untuk itu banyak hal yang harus menjadi perhatian dari seluruh stakeholder.
“Para pelaku usaha di sektor properti juga harus memerhatiak situasi kesenjangan yang saat ini terjadi khususnya antara total hunian yang terbangun dengan jumlah unit rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga peta kebutuhan terkait backlog perumahan bisa lebih terdata dan memudahkan kita untuk menentukan solusinya,” ujarnya.
Kebutuhan hunian yang besar di tengah backlog perumahan yang mencapai lebih dari 12 juta harus menjadi perhatian bersama. Di sisi lain, backlog juga merupakan opportunity yang harus dilihat sebagai peluang untuk dioptimalkan oleh seluruh pelaku usaha khususnya kalangan perusahaan developer.
Di luar angka backlog yang besar, kalangan muda yang menikah setiap tahun dan diasumsikan membutuhkan rumah mencapai angka 700 ribu hingga 800 ribu setiap tahunnya. Ini artinya pertumbuhan KK setiap tahun yang bila tidak diantisipasi akan terus memperbesar angka backlog perumahan.
Karena itu setiap pihak khususnya stakeholder perumahan harus terus meningkatkan kerja sama dan kolaborasi khususnya dengan pemerintah untuk mendorong kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa tinggal di hunian yang sehat dan layak. Untuk mendorong itu pemerintah telah mengeluarkan program sejuta rumah sejak tahun 2015 lalu.
Jokowi juga mendorong kalangan pengembang memerhatikan dampak sosial dan lingkungan di setiap pengembangan proyeknya. Pada setiap pembangunan proyek properti tidak boleh ada kampung maupun kawasan di sekitarnya yang menjadi kering sumber airnya maupun dampak buruk lingkungan lainnya. Hal-hal teknis seperti ini harus diperhatikan termasuk pengelolaan saluran, sampah, dan sebagainya.
“Terakhir, saya ingin dalam setiap pengembangan kawasan perumahan harus ditonjolkan juga kekhasan dan karakteristik wilayahnya. Sekarang ini kota-kota kita cenderung sama sehingga tidak ada diferensiasinya. Mestinya bisa dikembangkan kawasan perkotaan dengan kekhasan seperti ada kota jagung, kota ikan, kota mebel, kota golf, dan lainnya jadi ada tematik dan semua kota tidak sama,” pungkas Jokowi.
Perbedaan SHM dan HGB utamanya ada pada kekuatan legalitasnya, di mana SHM memiliki status yang lebih tinggi. Simak video kali ini untuk mengetahui perbedaan antara sertifikat SHM dan HGB!
Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com
Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah
Penyangkalan: Informasi yang disajikan hanya sebagai informasi umum. PropertyGuru Pte Ltd dan PT AllProperty Media atau Rumah.com tidak memberikan pernyataan ataupun jaminan terkait informasi tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan ataupun jaminan mengenai kesesuaian informasi untuk tujuan tertentu sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku. Meskipun kami telah berusaha melakukan yang terbaik untuk memastikan informasi yang kami sajikan di dalam artikel ini akurat, dapat diandalkan, dan lengkap pada saat ditulisnya, informasi yang disajikan di dalam artikel ini tidak dapat dijadikan acuan dalam membuat segala keputusan terkait keuangan, investasi, real esate, maupun hukum. Lebih jauh, informasi yang disajikan bukanlah sebagai pengganti saran dari para profesional yang terlatih, yang dapat mengambil keputusan sesuai dengan kondisi dan situasi Anda secara pribadi. Kami tidak bertanggung jawab terhadap hasil dari keputusan yang Anda buat dengan mengacu pada informasi yang tersaji dalam artikel ini.